Karyawan Freeport Akan Mogok Kerja Pada May Day 2017

Mimika, Papua – Tim Advokasi Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (PUK SP-KEP), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia, telah mengirimkan surat resmi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika, Papua, perihal rencana mogok kerja yang akan mereka lakukan pada tanggal 1 Mei 2017, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day).

Tersebutkan paling tidak ada tiga isu utama yang menjadi latar belakang rencana mogok tersebut dilakukan. Ketiga isu itu adalah persoalan perumahan ribuan karyawan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia sejak bulan Februari, penghapusan sistem kerja outsourcing, serta tuntutan menghentikan kriminalisasi terhadap pekerja.

Demikian disampaikan oleh Tri Puspita, selaku salah satu anggota Tim Advokasi, seperti diwartakan oleh cnnindonesia.com. Sampai bulan April 2017, setidaknya ada 4.647 karyawan PT Freeport Indonesia, dan perusahaan subkontraktor yang telah dirumahkan dan di PHK.

Jumlah itu terdiri dari karyawan permanen Freeport sebanyak 1.190 orang, dan karyawan perusahaan subkontraktor Freeport yang sebanyak 2.457 orang. Kebijakan merumahkan karyawan permanen Freeport berlaku untuk semua unit kerja dan level, termasuk fungsionaris Serikat Pekerja Freeport di tingkat departemen (komisariat).

“Hampir 40% persen rekan-rekan kami dari komisariat terkena kebijakan forelock. Ada indikasi kuat bahwa manajemen mau menghabiskan seluruh pengurus SP dengan menggunakan alasan efisiensi,” ujar Tri.

Kebijakan merumahkan karyawan dengan dalih efisiensi dinilai tidak relevan, terlebih hal tersebut tidak diatus dalam buku Pedoman Hubungan Industrial (PHI) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara SP dengan manajemen Freeport. “Serikat pekerja menuntut agar kebijakan forelock harus dirundingkan. Sementara saat ini, forelock bersifat sepihak,” sambungnya.

Rencana mogok kerja karyawan Freeport dipastikan akan mendapat dukungan dari seluruh karyawan perusahaan subkontraktor Freeport lainnya, mengingat mereka juga mengalami perlakuan yang sama.

Sebelumnya, karyawan Freeport telah dua kali menggelar demonstrasi di Lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika di Jalan Cenderawasih-Kelurahan Karang Senang SP3, Distrik Kuala Kencana. Dalam aksi tersebut, karyawan mengkritik Dinas Tenaga Kerja Mimika yang dinilai tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah terjadinya PHK dan forelock massal karyawan Freeport.

Tanggapan Dinas Tenaga Kerja
Kepala Dinas Tenaga Kerja Mimika Septinus Soumilena mengaku telah menyurati PT Freeport dan perusahaan subkontraktor agar menghentikan program efisiensi karyawan dalam bentuk forelock dan PHK. Menurutnya, situasi ini bukan semata kesalahan manajemen perusahaan, namun juga terkait dengan kebijakan pemerintah pusat perihal kelanjutan operasi pertambangan perusahaan asing tersebut.

Sementara itu terkait dengan rencana mogok kerja, Septianus menilai hal itu merupakan hak karyawan. Namun demikian, mereka harus melakukan kegiatan itu dengan mengacu kepada aturan ketenagakerjaan. “Kalau ada masalah, mari berembuk bersama untuk mencari jalan keluar terbaik,” katanya.

Manajemen PT Freeport Indonesia sendiri, sampai saat ini belum memberikan tanggapan apapun terkait rencana mogok kerja ribuan karyawannya yang akan dilakukan pada tanggal 1 Mei 2017 hingga 31 Mei 2017. (jum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]