KSPI Akan Mobilisasi Setengah Juta Buruh Pada May Day 2017

Jakarta – Ratusan Ribu buruh dipastikan akan kembali turun ke jalan dalam memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional, untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah bahwa buruh dan masyarakat masih jauh dari kata sejahtera. Pemerintahan Jokowi yang katanya pro terhadap orang kecil, dinilai kebijakannya tidak berpihak pada orang kecil, termasuk buruh.

Dalam siaran persnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai ada tiga kebijakan Jokowi yang tidak pro terhadap buruh diantaranya adalah menetapkan Peraturan Pemerintah No 78/2015 tentang Pengupahan yang membatasi kenaikan upah. Kebijakan pemagangan berkedok pendidikan, di mana orang yang bekerja hanya dikasih uang saku, dan menetapkan PP No 45/2015 yakni nominal iuran dan besaran manfaat jaminan pensiun yang sangat kecil.

Oleh karenanya pada Hari Buruh Internasional atau sering disebut May Day, tahun 2017 ini setengah juta buruh yang tergabung dalam KSPI akan turun ke jalan. Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Jum’at (22/4/2017).

Di Jakarta, selain aksi dan orasi, juga diadakan pagelaran rakyat dan buruh, seperti marching band, pembacaan puisi, teatrikal buruh, lagu lagu perjuangan, dsb. “Aksi ini akan dilakukan bersama-sama antara KSPI dan KPBI,” kata Iqbal.

Aksi ini cermin dari kepedulian dan keseriusan buruh Indonesia dalam memperjuangkan perubahan ke arah lebih baik. Selain di Jakarta, aksi buruh serentak akan digelar di berbagai provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara , Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan berbagai daerah lainnya.

Tema besar yang akan diangkat KSPI dan buruh Indonesia dalam aksi May Day tahun ini adalah HOSJATUM. HOS, singkatan dari Hapuskan Outsourcing dan pemagangan, JA adalah Jaminan Sosial, sedangkan TUM adalah Tolak Upah Murah.

Menurut Iqbal sistem kerja outsourcing, apalagi sekarang ditambah dengan pemagangan, sejatinya adalah praktek perbudakan modern yang tidak memberikan kepastian kerja dan masa depan bagi kaum buruh. Oleh karena itu, sistem kerja eksploitatif seperti ini harus dihapuskan.

Terkait jaminan sosial, KSPI dan buruh Indonesia menuntut Jaminan Kesehatan gratis untuk seluruh rakyat, dengan kata lain, jaminan kesehatan dibiayai oleh negara melalui APBN. Lebih lanjut Iqbal menegaskan, perjuangan jaminan sosial ini merupakan dedikasi buruh untuk rakyat. Selain itu, buruh juga menuntut jaminan pensiun buruh dan PNS disamakan, dengan demikian manfaat pensiun yang didapat buruh sekurang kurangnya adalah 60% dari upah terakhir.

“Jangan diskriminatif terhadap buruh. Sama-sama jaminan pensiun, mengapa buruh dan PNS dibedakan? Toh keduanya sama sama warga negara Indonesia,” kata Said Iqbal. (mif)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]