KBJ Ingin Gubernur Baru Tak Gunakan PP Pengupahan dalam Penetapan UMP 2018

Jakarta — Dukungan Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) kepada Pasangan Calon Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI membuahkan kemenangan. Walau masih sebatas quick count, KBJ percaya hasil akhir tidak akan jauh berbeda.

Atas kemenangan tersebut, KBJ mengucapkan selamat kepada paslon atas terpilihnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. Melalui Ketuanya, Winarso, KBJ menganggap kemenangan ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim dan relawan Anies-Sandi.

“Kemenangan ini adalah kerja keras dan kerja ikhlas seluruh relawan dan tim pemenangan. Termasuk di dalamnya adalah elemen buruh,” ujar Winarso yang juga Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso, di Jakarta, 19 April 2017.

Ia berharap dengan terpilihnya Gubernur yang baru, akan mampu membawa perubahan bagi nasib buruh di Jakarta. “Pada tahun 2018 nanti upah minimun DKI Jakarta sekurang-kurangnya sudah menyamai Karawang dan Bekasi, sebesar 4 jutaan,” katanya.

Harapan tersebut telah sesuai dengan salah satu butir kontrak politik yang ditandatangani kedua belah pihak, di mana dalam penetapan upah tahun mendatang, Provinsi DKI Jakarta tidak lagi menggunakan instrumen hukum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Sementara itu, Wakil Ketua KBJ yang juga pengurus DPD FSPLEM SPSI, Jayadi, berharap Gubernur yang baru bisa segera merealisasikan KJP Plus bagi buruh dan keluarganya, termasuk didalamnya memberikan beasiswa pendidikan gratis hingga SMA.

Forum Guru Honorer yang juga menjadi bagian dari KBJ berharap, Anies–Sandi segera mengangkat guru dan tenaga pendukung honorer sekolah-sekolah negeri di wilayah DKI Jakarta, menjadi Aparatur Sipil Negara, serta tingkatkan upah dan tunjangan guru swasta (PAUD, Madrasah, dan Yayasan) setara UMP.

Sementara itu, aktivis ASPEK Indonesia, Rebo, mengingatkan Gubernur yang baru terkait perumahan. Termasuk di dalamnya adalah janji fasilitas pembelian rumah dengan DP 0%. Senada dengan itu, Aktivis SPN, Ari, berharap koperasi-koperasi buruh untuk menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta dalam membantu kesejahteraan buruh DKI Jakarta, serta memberi peluang bagi buruh untuk berpartisipasi dalam program OK OCE.

Perlu diketahui, ada 10 butir kontrak politik antara Koalisi Buruh Jakarta dan Anies-Sandi, yang kemudian disebut sebagai Sepultura, atau Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat. Adapun kesepuluh butir kontrak politik tersebut adalah:

1. Menetapkan upah minimum DKI Jakarta lebih tinggi dari yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, melalui mekanisme Dewan Pengupahan, serta menetapkan upah sektoral, struktur dan skala upah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Menghentikan sistem kerja outsourcing, kerja kontrak dan pemagangan buruh di DKI Jakarta sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, dan tidak sesuai dengan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2013, yang membatasi outsourcing hanya untuk lima jenis pekerjaan saja;

3. Subsidi kepemilikan tempat tinggal murah di DKI Jakarta (Rusunami) untuk buruh yang bekerja dan berdomisili resmi di wilayah DKI Jakarta dengan DP 0 rupiah.

4. Menyediakan transportasi publik terjangkau dan bersubsidi untuk buruh termasuk di kawasan-kawasan industri.

5. Mengupayakan penerapan semacam sistem jaminan sosial bagi buruh korban PHK, serta mewajibkan perusahaan-perusahaan di wilayah DKI Jakarta untuk memprioritaskan wearga resmi DKI Jakarta untuk mengisi lowongan kerja di perusahaan bersangkutan, termasuk mempertahankan pekerja PPSU yang sekarang ada, dan meningkatkan kesejahteraannya;

6. Pendidikan gratis hingga tingkat SMA/sederajat, beasiswa perguruan tinggi (KMJU), KJP Plus bagi buruh dan keluarganya yang merupakan warga resmi DKI Jakarta.

7. Tolak reklamasi teluk Jakarta dan penggusuran dengan cara-cara yang tidak manusiawi di DKI Jakarta;

8. Angkat guru dan tenaga pendukung honorer sekolah-sekolah negeri di wilayah DKI Jakarta menjadi Aparatur Sipil Negara, serta tingkatkan upah dan tunjangan guru swasta (PAUD, Madrasah, dan Yayasan) setara UMP bagi yang memenuhi syarat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Mengupayakan penerapan semacam sistem jaminan sosial kesehatan yang meliputi jaminan kesehatan gratis, KJS Plus untuk buruh dan keluarganya dan mewajibkan seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk memiliki program jaminan pensiun, dan;

10. Mengusahakan koperasi-koperasi buruh untuk menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta dalam membantu kesejahteraan buruh DKI Jakarta, serta memberi peluang bagi buruh untuk berpartisipasi dalam program OK OCE.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]