KASBI Tolak Hadiri Undangan Pelatihan Membuat Kue untuk Memperingati May Day

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI dan Jamsos), mengundang berbagai serikat pekerja untuk hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional dengan acara pelatihan membuat kue, hasil kerja sama dengan PT Bogasari.

Dalam undangan yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial tersebut, acara sedianya akan digelar pada tanggal 17 dan 18 April 2017, pukul 08.00 WIB, bertempat di Ruang Serbaguna, gedung Kementerian Ketenagakerjaan.

Secara spesifik, peserta acara ditujukan untuk perempuan pengurus serikat buruh dan para istri pengurus pimpinan pusat, dengab total peserta empat orang. Di mana Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) adalah salah satu serikat yang diundang oleh Ditjen PHI dan Jamsos untuk menghadiri acara tersebut.

Menanggapi undangan itu, Sekjend KASBI Sunarno secara tegas menyatakan menolak untuk menghadiri undangan acara pembuatan kue untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Baginya, acara tersebut tidaklah relevan dengan kondisi perburuhan saat ini, dan tak memiliki kaitan antara fungsi serikat buruh dengan membuat kue.

“Kita menolak untuk hadir di acara itu. Nanti kami akan instruksikan kepada seluruh anggota KASBI untuk membawa kue di depan Istana Negara pada tanggal 1 Mei 2017, sebagai bentuk protes kami atas acara buatan pemerintah yang tak relevan dengan kepentingan perjuangan buruh,” ujarnya.

Lebih jauh, Sunarno melihat acara itu adalah upaya pemerintah untuk menjinakan serikat buruh dalam prakondisi jelang May Day. “Program itu jauh dari kepentingan perjuangan serikat buruh,” tegasnya.

Kondisi buruh di Indonesia saat ini dirasa belum ada perbaikan dalam hal pemenuhan atas hak-hak buruh, sementara pemerintah juga dianggap tutup mata atas perilaku pengusaha yang banyak melanggar hak pekerja.

Banyak kebijakan pemerintah dianggap justru kontra dengan kepentingan kaum buruh, misalnya politik upah murah melalui PP 78/2015, sistem pemagangan, sistem kerja kontrak dan outsourcing, rencana revisi UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, dan sebagainya.

“Problematika perburuhan seperti tersebut di atas lah yang seharusnya menjadi konsen utama pemerintah dalam kerangka mensejahterakan buruh. Bukan malah bikin acara membuat kue untuk serikat buruh, itu gak relevan,” pungkasnya. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]