KPBI Jawab Seruan Kemnaker Perihal May Day dengan Instruksi Aksi Massa

Jakarta – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menginstruksikan seluruh anggotanya untuk melakukan unjuk rasa pada peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2017. Surat instruksi ini sekaligus merupakan tanggapan terhadap ajakan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang menganjurkan buruh tidak melakukan demonstrasi pada hari buruh.

Dalam surat bernomor B.122/M.Naker/PHIJSK-KKHI/IV/2017, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meminta seluruh gubernur di Indonesia untuk mendorong “Lembaga kerjasama tripartit daerah dapat mengagendakan kegiatan yang positif, sehingga hari buruh internasional tidak digunakan sebagai aksi unjuk rasa, melainkan aksi sosial dan dialog.”

Baca: Surat Edaran Kemnaker Perihal May Day 2017 Ramai Beredar di Media Sosial

Pemerintah Layak Didemo
Konfederasi dengan anggota lebih lima puluh ribu itu menganggap aksi unjuk rasa adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh kaum buruh dan dilindungi oleh undang-undang. Hal ini dipertegas karena pemerintah sendiri yang inkonsisten menganjurkan dialog, namun ketika menyusun kebijakan ketenagakerjaan tidak melibatkan buruh.

“Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pemerintah justru tidak melibatkan buruh dan menutup ruang dialog,” kata Ketua Umum KPBI Ilhamsyah.

PP Pengupahan 78/2015 sendiri adalah produk pemerintahan Joko Widodo yang menutup ruang dialog dalam menetapkan upah. Sebab, PP yang menurut buruh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, itu menetapkan upah minimum berdasarkan pada inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi versi BPS. “Ruang berunding buruh dan pengusaha untuk menetapkan upah berdasarkan survei harga kebutuhan nyata di pasaran ditutup rapat-rapat,” terang Ilhamsyah.

Ilhamsyah juga menegaskan hakikat demontrasi pada momentum Hari Buruh Internasional adalah sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan dan hasil perjuangan panjang untuk menuntut 8 jam kerja. Pada 1 mei 1886, empat ratus ribu buruh di Amerika Serikat melakukan pemogokan mendesak pemangkasan jam kerja dari 16 jam menjadi 8 jam kerja. “Maka, kami lebih pantas memperingati May Day dengan aksi massa, yang lebih mendekati ruh perjuangan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jendral KPBI Damar Panca Mulya menegaskan dalam aksi May Day nanti KPBI juga akan menuntut PP 78/2015 agar segera dicabut. “Pencabutan PP Pengupahan akan meningkatkan daya beli buruh dan pada akhirnya mendongkrak daya beli masyarakat,” ujarnya.

KPBI juga mengajak berbagai elemen rakyat untuk berunjukrasa dengan hari buruh. “KPBI sudah sepakat bersama dengan elemen mahasiswa, petani, gerakan perempuan, dan rakyat lainnya untuk menyerukan perlawanan terhadap rezim neoliberalisme Joko Widodo,” kata Sekjen KPBI Damar Panca Mulya. (gur)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]

  • Guruh Dwi Riyanto

    mantap