Upaya Mendorong Buruh PT Albasi Priangan Lestari Memperoleh Hak Normatif

Berawal dari ketidakpahaman buruh yang berpuluh-puluh tahun bekerja sejak beridirianya PT Albasi Priangan Lestari berdiri, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap para buruh. Keluhan, ocehan, cemoohan, dan banyak pula tindakan yang dilontarkan oleh buruh terhadap perusahaan, namun semua itu hanya keluh kesah yang tidak berdampak besar bagi kesejahteraan buruh.

Adanya serikat yang telah ada di perusahaan – nama serikat tidak disebutkan untuk menghindari konlik antar serikat – semestinya menjadi kepanjangan tangan buruh untuk memperjuangkan kepentingan buruh. Namun serikat yang mengklaim seluruh buruh di PT Albasi Priangan Lestari adalah anggotanya, ternyata tidak banyak membuat perubahan bagi nasib buruh, bahkan lebih mirip tentakel-tentakel dari kepentingan segelintir orang.

Keanggotaan yang tanpa syarat, tanpa formulir, dan tanda bukti keanggotaan, (tidak sesuai UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh) hanya dengan alibi satu-satunya serikat pekerja yang ada di perusahaan, dengan mudah memungut iuran dari seluruh buruh di PT Albasi Priangan Lestari, tanpa bertindak sesuai dengan tugas pokok serikat pekerja itu sendiri.

Banyaknya permasalahan yang berkembang dan sangat merugikan buruh, namun tanpa adanya pergerakan dari buruh itu sendiri, menjadikan perusahaan semakin leluasa memperbudak buruh. Adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, seolah tidak dihiraukan oleh perusahaan. Mereka lebih mempertimbangkan budaya, sosial, dan nurani yang sebenarnya itu adalah pembodohan, dogma, dan penjajahan modern terhadap buruh karena sedikitpun tidak ada yang menguntungkan bagi buruh.

Selain itu, tidak optimalnya kinerja pengawasan Ketenagakerjaan mengakibatkan permasalahan-permasalahan buruh semakin meningkat. Yang jadi pertanyaan apakah mereka memang tidak mengetahui, atau pura-pura tidak tahu?

Pengawasan pun seolah antipati, yang hanya bisa mendengar tapi tak bisa berkata, hanya bisa melihat tapi tak bisa berbuat apa-apa.

Kenapa semua ini terjadi?
Entah apa yang dipikirkan oleh buruh? Entah apa pula yang menjadikan buruh merasa tenang dan nyaman dengan keadaan seperti itu? Yang jelas, dengan terhimpitnya ekonomi dan susahnya mencari kerja – minimnya lapangan pekerjaan di Kota Banjar – menjadikan buruh seolah dibungkam, tidak bisa berbicara bahkan berkomentar sekalipun tidak bisa.

Mungkin karena PT Albasi Priangan Lestari bisa dikatakan perusahaan terbesar, bahkan jantungnya Kota Banjar yang memiliki karyawan sebanyak sekitar 3000 karyawan, sehingga buruh berpikiran dengan bekerja di PT Albasi Priangan Lestari, mereka telah bersyukur. Walaupun dalam hati kecil banyak kesenjangan, kejanggalan, dan penindasan yang dirasakan.

Beberapa buruh yang telah terorganisir secara langsung oleh Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), ataupun melalui Serikat Buruh Afiliasi (SBA) yaitu Pengurus Serikat Buruh Banjar Distribusindo Raya (SBBDR-KASBI) Kota Banjar, dengan maksud dan tujuan membangun kesadaran kaum buruh akan hak dan kewajibannya, membangun semangat kebersamaan dan persatuan kaum buruh.

Membangun semangat kebersamaan dan persatuan kaum buruh dengan elemen masyarakat, meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan kemampuan kaum buruh dalam memperjuangkan hak-hak kaum buruh, serta menegakkan kebenaran dan mewujudkan keadilan.

Serikat Buruh Albasi Priangan Lestari (SBAPL) telah berdiri, dan berafiliasi ke Konfederasi KASBI pada tanggal 26 Februari 2017, serta dilegalkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar pada tanggal 1 Maret 2017, dengan Nomor Pencatatan: 560/231/SBAPLKASBI/PT. ALBASI PRIANGAN LESTARI/III/2017.

Berbagai Pelanggaran Hak
Dari permasalahan buruh di PT Albasi Priangan Lestari yang semakin berkembang karena tidak adanya kesadaran dari buruh itu sendiri. Permasalahan tentang hak upah bagi buruh perempuan yang cuti melahirkan adalah salah satu pengingkaran hak yang dialami oleh buruh di perusahaan itu.

Bahwa sebagaimana pengaduan yang diterima dari beberapa orang buruh perempuan, upah selama menjalani masa cuti melahirkan tidak dibayarkan oleh perusahaan. Bahkan pascacuti melahirkan berakhir, ada beberapa buruh perempuan tersebut yang telah selesai masa cuti melahirkannya tidak dipekerjakan kembali, dengan berbagai alasan.

Sudah jelas, dari sisi sosial pun sangat tidak manusiawi, bahkan termasuk melanggar UU Ketenagakerjaan, Pasal 82 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.”

Kemudian Pasal 84 menyebutkan: “Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh.”

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) huruf B dan G, pengusaha tetap wajib membayar upah buruh. Serta Pasal 153 ayat (1) menyatakan dengan tegas yaitu: “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan”.

Permasalahan itu termasuk tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 dan Pasal 186, yang masing-masing ancaman pidananya paling lama 4 (empat) tahun penjara. Permasalahan itu sudah diajukan oleh Serikat Buruh Albasi Priangan Lestari (SBAPL-KASBI) melalui Surat Nomor: 02/EKS/SBAPL-KASBI/PT.APL/II/2017, perihal Pemeriksaan Khusus dan Penegakan Hak Normatif.

Pengaduan tersebutditujukan kepada Direktur Pengawasan Norma Kerja Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, dan Kasie Pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar.

Pada tanggal 27 Maret 2017 terjadi permasalahan lain, sebanyak 1.700 buruh diliburkan atau dirumahkan secara sepihaktanpa ada kejelasan mengenai hak upah selama libur, dan tanpa kejelasan untuk pemanggilan bekerja kembali.

SBAPL-KASBI yang mewakili buruh melakukan dua kali perundingan bipartit dengan pihak perusahaan pada tanggal 27 Maret 2017, dan tanggal 30 Maret 2017. Menghasilkan kesepakatan yang tidak sesuai dengan tuntutan mengenai hak upah selama diliburkan, sehingga buruh melakukan perundingan kembali dengan tuntutan buruh yang diliburkan harus mendapatkan haknya (upah). Namun hingga saat ini masih tidak ada titik temu.

Mengingat hak adalah sesuatu hal yang benar, bersifat milik atau kepunyaan, dan setiap warga negara memiliki hak yang sama satu sama lain tanpa terkecuali, termasuk dalam hal ini adalah hak setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.”

Pasal ini menunjukan kepedulian kami terhadap hak pekerja/buruh sekaligus keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak adanya diskriminasi terhadap pekerja/buruh.

Selain itu, menurut Pasal 28 UUD 1945 yang menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya.

Atas dasar pertimbangan ini pula, kami merasa sebagai bagian dari warga negara yang secara sah dilindungi dan diakui di mata hukum untuk mengutarakan pendapat, keberatan, tuntutan dan pernyataan sikap yang terkait dengan pemenuhan hak kami sebagai warga negara dalam memperoleh jaminan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dan setiap orang, lembaga dan golongan yang menghalangi setiap warga negara mendapatkan haknya dapat diancam pidana kurungan penjara seperti yang tercantum dalam BAB XVIII tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang pasal 335 ayat (1) KUHP : “barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Menurut UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (30): “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Pasal 93 ayat (2): “Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.”

Jo Pasal 186 ayat (1): “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).”

Pada hari Selasa, 11 April 2017, DPRD Kota Banjar mengundang SBAPL-KASBI PT Albasi Priangan Lestari serta Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar untuk melakukan musyawarah/Rapat Dengar Pendapat Umum, terkait permasalahan karyawan diliburkan.

Dalam musyawarah tersebut, antara pihak perusahaan dengan buruh masih belum ada titik temu. Perusahaan masih diberikan ruang untuk merundingkan kembali secara internal PT Albasi Priangan Lestari untuk upah yang harus dibayar meskipun harus ada persentase.

Kemudian pihak Dinas Tenaga Kerja Kota harus melakukan pengawasan terhadap PT Albasi Priangan Lestari agar perusahaan memberlakukan Undang-Undang Ketenagakerjaan karena masih banyak penyimpangan terkait hak-hak normatif.

Sampai dengan saat ini buruh masih tetap memperjuangkan tuntutannya mengenai hak upah selama diliburkan, serta kepastian pemanggilan bekerja kembali dan memperjuangkan hak-hak normatif yang belum terpenuhi demi mencapai kesejahteraan kaum buruh.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid