GSBI Kecam Pembubaran Aksi di PT Panarub dan Penamparan Terhadap Buruh Perempuan

Tangerang – Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) mengecam keras tindakan kekerasan dari aparat kepolisian Polres Tangerang yang melakukan pembubaran paksa aksi piket buruh di PT Panarub Dwikarya, serta penamparan yang dilakukan oleh Kanis Intelkam Polres Tangerang terhadap salah seorang buruh perempuan.

Peristiwa yang terjadi pada hari Minggu, 9 April 2017 itu sempat terekam dalam video yang diunggah oleh buruh. Terlihat jelas dalam video tersebut, aparat yang sedang berdebat dengan buruh kemudian melakukan penamparan ke pipi salah seorang buruh perempuan bernama Amelia Yanti yang juga merupakan Sekjend dari GSBI.

GSBI menilai bahwa aksi damai buruh yang dilakukan buruh adalah untuk mengkampanyekan kasus-kasus perburuhan di Tangerang yang hingga saat ini belum sanggup diselesaikan oleh pemerintahan Kota Tangerang. Salah satu kasus yang belum selesai adalah PHK 1.300 orang buruh PT Panarub Dwikarya yang sudah berjalan lima tahun dan hingga saat ini hak-hak buruh belum dibayarkan.

“Bukannya menyelesaikan kasus-kasus perburuhan, Walikota Tangerang justru merilis Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Tangerang,” tulis GSBI dalam pernyataan sikapnya.

Dalam Perwali tersebut, pada pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa, “Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu: (a) Hari Sabtu dan Minggu, (b) Hari besar nasional dan hari besar lainnya yang ditentukan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah; dan (c) diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Peraturan tersebut dinilai sebagai peraturan yang berkarakter fasis dan represif, serta cenderung berusaha untuk membungkam aspirasi rakyat, membatasi kebebasan rakyat untuk berjuang atas hak-hak demokratisnya. “Peraturan ini juga yang menjadi legitimasi aparat kepolisian Tangerang membubarkan aksi damai buruh pagi ini (Minggu 9/4), di Bundaran Adipura Kota Tangerang,” tulis Rudi HB Daman dalam pernyataan sikapnya.

Dalam pembubaran paksa tersebut, aparat kepolisian memaki massa aksi, mendorong, merampas poster-poster aksi, yang kemudian Kanit Intelkam Danu W. Subroto menampar salah seorang massa aksi yang mencoba menjelaskan maksud dari diselenggarakannya aksi damai tersebut.

Atas tindakan aparat kepolisian tersebut, GSBI menyatakan mengecam tindakan kekerasan aparat kepolisian Tangerang yang membubarkan dan melakukan tindakan kekerasan terhadap aksi damai buruh di Tangerang. Meminta agar pemerintah mengusut tuntas tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian dan pecat Kanit Intelkam Polres Tangerang Danu W. Subroto.

GSBI juga menuntut pencabutan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 2 tahun 2017 yang dianggap merampas kebebasan menyampaikan pendapat, menjalankan rekomendasi ILO, untuk penyelesaikan kasus dan membayarkan hak 1.300 orang buruh PT. Panarub Dwikarya, serta menuntut pertanggungjawaban dari pemerintahan Jokowi-JK, dan pemerintahan kota Tangerang atas tindakan kekerasan itu. (yud)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]