Dikecam Banyak Pihak Karena Menampar Buruh Perempuan, Polisi Minta Maaf

Jakarta – Insiden penamparan yang dilakukan oleh Kanit Intelkam Polres Tangerang Danu W. Subroto kepada seorang buruh perempuan bernama Emelia Yanti, berujung pada kecaman dari berbagai pihak dan pelaporan buruh terhadap pelaku ke Propam.

Kepala Kepolisian Resor Tangerang Kota, Komisaris Besar Harry Kurniawan menyatakan meminta maaf kepada publik atas insiden tersebut. Pihaknya menyesalkan peristiwa tersebut yang video penamparan tersebut viral di media sosial. “Kami menyesalkan kejadian tersebut, dan memohon maaf atas ketidaknyamanan terhadap peristiwa itu,” ujar Harry seperti dikutip oleh tempo.co.

Pihaknya juga mengatakan akan memproses dan menindaklanjuti masalah tersebut. Ia mengatakan bahwa yang bersangkutan telah diperiksa, dan telah mengaku khilaf, menyesali perbuatannya, dan meminta maaf. Harry menilai pelaku bersikap kooperatif. Pemeriksaan internal itu dilakukan pada Minggu pasca-insiden penamparan.

“Intinya Kasat Intel khilaf, dan sudah meminta maaf. Tapi ini tak boleh dilakukan, kami sangat menyesalkan, apalagi dilakukan terhadap wanita, kami minta maaf,” papar Harry lebih lanjut.

Peristiwa penamparan itu sendiri terjadi pada hari Minggu, 9 April 2017, ketika puluhan buruh PT Panarub Dwikarya melakukan aksi piket di depan perusahaan. Polisi dan Satpol PP membubarkan dan merampas alat peraga aksi para buruh, dengan alasan adanya Perwali No. 02/2017 tentang Larangan Aksi di hari Sabtu dan Minggu.

Emelia Yanti yang mencoba bertahan untuk tidak mau dibubarkan saat menyampaikan aspirasinya, terlihat berdebar dengan Kanit Intelkam Polres Tangerang Danu W. Subroto, hingga akhirnya berujung pada penamparan terhadap korban.

Kecaman Terhadap Polisi
Atas insiden tersebut pula, kecaman dari berbagai pihak muncul, khususnya dari kalangan serikat buruh yang bersolidaritas atas kasus penamparan terhadap Yanti. Salah satunya muncul dari Kelompok Kerja Buruh Perempuan.

Dalam pernyataan sikapnya, Pokja Buruh Perempuan memandang peristiwa itu sebagai tragedi dalam dunia kepolisian di Indonesia. Polisi yang seharusnya menjaga masyarakat, justru melakukan kekerasan terhadap perempuan. Aksi yang dilakukan oleh GSBI bersama buruh buruh perempuan PT. PDK ini merupakan aksi yang dilakukan karena selama 5 tahun nasib buruh PT PDK tidak kunjung jelas.

Pokja Buruh Perempuan menganggap aksi ini menunjukkan kekerasan berlapis, buruh tak hanya mendapatkan kekerasan dari perusahaan, namun juga dari aparat polisi. Karenanya Pokja Buruh Perempuan menyerukan untuk melawan segala bentuk kekerasan terhadap buruh perempuan yang dilakukan polisi dalam hal ini Kasat Intel Polres Tangerang AKBP Danu W Subroto.

Mereka juga mendesak kepada Kapolri untuk segera mengusut tuntas kekerasan ini dan meminta Kapolri segera memecat Kasat Intel Polres Tangerang yang telah melakukan kekerasan terhadap perempuan. Serta menuntut PT Panarub Dwi Karya untuk menyelesaikan kasus terhadap buruh di perusahaanya yang tak juga selesai hingga kini.

Kecaman juga muncul dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI Said Iqbal mengecam keras tindakan kekerasan aparat kepolisian Tangerang yang membubarkan dan melakukan tindakan kekerasan terhadap aksi damai buruh di Tangerang.

“Usut tuntas tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian dan pecat Kanit Intelkam Polres Tangerang Danu W Subroto yang terekam dalam video melakukan kekerasan terhadap buruh perempuan,” kata Said Iqbal.

Said Iqbal berpendapat kekerasan tersebut merupakan tindak pidana yang harus diproses secara hukum. Selain itu, aparat juga melanggar konvensi ILO No 87 tentang kebebasan berserikat, Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh, dan hak asasi manusia. “Aksi yang dilakukan kawan-kawan buruh di Tangerang merupakan ekspresi dari kebebasan berserikat yang semestinya dilindungi,” tegasnya.

Terlebih lagi, aksi damai yang buruh Tangerang dilakukan untuk mengkampanyekan kasus-kasus perburuhan di Tangerang yang hingga saat ini belum sanggup diselesaikan oleh pemerintahan Kota Tangerang. Salah satu kasus yang belum selesai adalah PHK 1,300 orang buruh PT. Panarub Dwikarya.

Pria yang menjadi Governing Body ILO ini menegaskan dukungannya terhadap perjuangan buruh PT. Panarub Dwikarya. “Jalankan rekomendasi ILO. Selesaikan kasus dan bayarkan hak 1,300 orang buruh PT. Panarub Dwikarya dan selesaikan kasus-kasus perburuhan secepatnya,” katanya.

Selain dua kelompok buruh di atas, kecaman juga muncul dari Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia, Konfederasi Serikat Nasional, serta berbagai organisasi masyarakat lainnya. (mif)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]