KSPI Desak PT Smelting Pekerjakan Kembali 309 Buruh yang di PHK Sepihak

Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh PT Smelting Gresik terhadap 309 pekerja yang sebelumnya melakukan aksi mogok kerja karena diskriminasi upah.

Diskriminasi yang dimaksud adalah soal kenaikan upah pekerja yang hanya 5%, sementara untuk level atas kenaikan upahnya mencapai 170%. Perbedaaan kenaikan upah tersebut itulah yang memicu para buruh dengan melakukan aksi mogok kerja yang berujung PHK oleh perusahaan.

PT Smelting merupakan perusahaan yang mengolah sekitar 40% konsentrat yang berasal dari PT Freeport Indonesia. “Produksi perusahaan mencapai 140 ton konsentrat per jam dan menghasilkan sekitar 300 ribu lempeng tembaga dengan kemurnian 99,99%,” demikian disampaikan Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPL FSPMI) PT Smelting, Zainal Arifin.

Ketua DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur Pujianto juga menegaskan, ribuan buruh Jawa Timur siap bergerak ke Gresik pada tanggal 12 dan 13 April untuk menuntut PT Smelting segera mempekerjakan kembali 309 orang buruh yang di PHK sepihak. Bukan tidak mungkin, aksi ribuan buruh Jawa Timur ini akan menimbulkan kemacetan di jalan tol menuju Gresik.

Para buruh menilai ketidakadilan dalam hal kenaikan upah, lantara para pekerja dibagian produksi juga memiliki andil atas hasil produksi dari perusahaan. Bagi KSPI, penyelesaikan masalah PHK 309 pekerja PT Smelting Gresik sangat penting. Tak hanya demi menjamin kesejahteraan dan masa depan pekerja PT Smelting Gresik, namun menjadikan aktivitas PT Smelting Gresik dapat terus berjalan dan memberi kontribusi kepada negara.

“Pemerintah harus intervensi ke PT Smelting untuk tidak lakukan PHK karena ini satu-satunya pabrik smelter yang ada di Indonesia. Ini aset. Kenapa tidak dijaga?” ujar Presiden KSPI, Said Iqbal.

Said Iqbal mengungkap bahwa pihaknya akan turun ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak karyawan yang dipecat secara sepihak. Dia juga mengatakan bahwa dalam kasus tersebut, harus ada solusi yang bisa memecahkan persoalan tersebut. Jika tuntutan para pekerja tidak kunjung diperoleh, KSPI akan melakukan aksi jalanan, bahkan kalau perlu menginap di beberapa lokasi penting.

“Aksi besar-besaran akan kami lakukan pada tanggal 12 – 13 April 2017 di Kementerian ESDM, Jakarta, dan PT Smelting, Gresik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan untuk selanjutnya aksi tersebut akan digelar di beberapa lokasi, antara lain: di Kementerian ESDM, Kantor Dirjen Pajak Jakarta Selatan, Kantor DPR / MPR RI, dan Kantor Istana Negara. Aksi juga akan dilakukan di Kedutaan Besar Jepang.

Apabila kasus ini berlarut-larut, maka KSPI akan membawa ke internasional melalui mekanisme Application standard committee of International Labor Office, Multi national Enterprise Declaration, dan OECD Guideline. (jum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]