Kasus PHK Pekerja PT Smelting Gresik Tak Kunjung Usai, KSPI Akan Adukan Kasus ke ILO

Jakarta – Sebanyak 309 buruh PT Smelting Gresik telah melakukan aksi mogok kerja selama kurang lebih tiga bulan, dan hingga kini belum menemui penyelesaian. Aksi tersebut dilakukan oleh para buruh sebagai respon atas kebijakan perusahaan yang dinilai telah melakukan diskriminasi dalam hal pemberian upah kepada buruhnya.

Diskriminasi yang dimaksud adalah soal kenaikan upah pekerja yang hanya 5%, sementara untuk pekerja yang berada di level atas kenaikan upahnya mencapai 170%. Hal ini dikemukakan oleh Zainal Arifin, Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Logam (SPL) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT Smelting Gresik, dalam konferensi persnya kemarin (7/3/2017).

PT Smelting Gresik merupakan perusahaan yang mengolah sekitar 40% konsentrat yang berasal dari PT Freeport Indonesia. Produksi perusahaan mencapai 140 ton konsentrat per jam dan menghasilkan sekitar 300 ribu lempeng tembaga dengan kemurnian 99,99%.

Produk Tembaga yang dihasilkan tersebut diperuntukan untuk kebutuhan dalam negeri maupun beberapa negara di Asia Tenggara. Para buruh menilai ketidakadilan dalam hal kenaikan upah, lantara para pekerja dibagian produksi juga memiliki andil atas hasil produksi dari perusahaan. “Hal itu tidak adil lantaran pekerja juga memiliki andil penting menaikan produksi peleburan konsentrat,” tambahnya.

Zainal Arifin menambahkan bahwa akibat dari aksi protes tersebut, para pekerja justru diberikan surat peringatan dari perusahaan dan berujung pada pemutusan hubungan kerja. “Tak hanya itu, PT Smelting juga tidak membayar gaji pekerja, bahkan sebelum mogok kerja dan seluruh akses kesehatan pekerja dan keluarganya juga diblokir,” tutur Zainal.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, yang merupakan induk serikat dari PUK SPL FSPMI PT Smelting Gresik mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan hak-hak para pekerja yang telah di PHK secara sepihak oleh perusahaan.

Mengenai perselisihan hubungan industrial itu, ia mengatakan bahwa harus ada solusi untuk memecahkan masalah tersebut. “Harus dicarikan solusinya karena sebanyak 309 pekerja di berhentikkan dari perusahan secara sepihak. Kita juga akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada tanggal 12-13 April 2017 di Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.

Selain akan menekan pemerintah provinsi, KSPI juga berencana akan menekan pemerintah pusat untuk ikut serta menyelesaikan persoalan ini. Ia mengaku akan melakukan aksi di Kementerian ESDM, Kantor Dirjen Pajak Jakarta Selatan, DPR, dan Istana Negara.

Lebih jauh, Iqbal akan membawa kasus ini ke International Labour Organization (ILO) jika kasus tak kunjung selesai. KSPI akan membawa kasus ini ke ILO melalui Presiden KSPI yang juga merupakan pengurus pusat ILO (ILO Governing Body). “KSPI juga akan mempersoalkan melalui mekanisme Application Standard Committee of ILO, Multinational Enterprise Declaration, dan OECD Guideline,” pungkasnya. (mif)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]