Minimnya Tenaga Pengawas Masih Menjadi Masalah Klasik Ketenagakerjaan

Jakarta — International Labour Organization (ILO) Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indonesia menyelenggarakan simposium untuk mempromosikan inovasi dalam kepatuhan norma ketenagakerjaan pada 4 hingga 6 April 2017 di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Acara sedianya dibuka oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, namun berhalangan hadir karena agenda rapat terbatas pemerintah.

Pada sesi pertama simposium tema yang menjadi bahasan adalah Penegakan Tenaga Kerja Negara dan Inspeksi Strategis Inovasi di Indonesia, yang menghadirkan pembicara Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, AIr. Maruli Apul Hasoloan, M.A., Ph.D.

Dalam paparanya, ia menyampaikan berbagai upaya dari Kemnaker untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan ketenagakerjaan. Di antaranya adalah upaya untuk menambah tenaga pengawas guna meningkatkan masalah klasik yang selama ini ada terkait lemahnya pengawasan ketenagakerjaan.

Menurutnya, Kemnaker juga sedang dalam proses untuk membentuk satu komite pengawasan ketenagakerjaan yang anggotanya adalah tripartit nasional. “Kita juga akan kembangkan lapor ketenagakerjaan secara online,” ujarnya.

Dalam sesi tanya jawab dengan peserta diskusi, kritik cukup tajam ditekankan pada persoalan jumlah tenaga pengawas yang sangat sedikit dan tidak sebanding dengan besarnya perusahaan yang harus diawasi. Terlebih masalah tenaga pengawas, menurut serikat pekerja adalah masalah yang sudah ada sejak 25 tahun lalu namun sampai saat ini belum juga ada solusi yang berarti.

Menjawab kritik tersebut, Maruli Apul Hasoloan mengatakan bawah sejak adanya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, tenaga pengawas bukan lagi tersentralisasi di bawah Kemnaker pusat, namun di bawah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, pihaknya juga akan mengupayakan penambahan tenaga pengawas sampai dengan lebih dari 2.000 dan telah berkoordinasi dengan kementerian terkait. “Kita juga akan membuat prioritas dan target dalam pengawasan di perusahaan-perusahaan,” imbuhnya.

Mengenai kerap terjadinya mutasi tenaga pengawas di daerah ke posisi lain, Maruli mengatakan bahwa Kemnaker telah mengirimkan surat ke pemerintah daerah agar ketika melakukan pemindahan posisi, tenaga pengawas baru mendapatkan pendidikan lagi sesuai dengan kebutuhannya.

Adapun pihak dari Asosiasi Pengusaha Indonesia dalam dialog tersebut menyoroti perihal Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang belum tersosialisasi dengan baik, khususnya ke jajaran tenaga pengawas.

Apindo mengaku menemukan kasus yang mengindikasikan tenaga pengawas belum mengetahui betul isi dari Permenaker tersebut. “Ada tenga pengawas mengeluarkan nota, namun ketika kami minta untuk melakukan pemeriksaan ulang, ia tidak tahu kalau hal itu bisa dilakukan,” ujar perwakilan dari Apindo.

Apindo mengatakan jika ada masalah ketenagakerjaan akan siap menerima catatan dari nota pengawasan dan tak akan menggugatnya lebih jauh, namun jika nota tersebut dikeluarkan oleh tenaga pengawas yang kurang kompeten dan banyak melakukan keliruan, maka Apindo harus melakukan komplain.

Plt Dirjen Pengawasan AIr. Maruli Apul Hasoloan menjawab bahwa baru saat ini Kemnaker memiliki peraturan khusus soal pengawasan. Dalam membuat nota pemeriksaan, tenaga pengawas telah dilatih cukup panjang terkait dengan segala peraturan ketenagakerjaan. “Pemeriksaan itu dilihat apakah aktivitas perusahaan mengikuti peraturan atau tidak,” jawabnya.

Sementara jika salah satu pihak merasa tidak puas atas hasil nota pemeriksaan, bisa dilakukan pemeriksaan ulang. “Nota pemeriksaan dikeluarkan beberapa hari setelah dilakukan pemeriksaan. Kualitas labour inspektor juga dituntut terus lebih baik, dala. sosialisasi juga kita libatkan Apindo dan serikat pekerja, tapi mungkin memang kurang. Tahun 2017 ini sudah ada anggaran untuk sosialisasi,” sambungnya.

Selain acara dialog tersebut, dalam simposium yang digelar selama tiga hari ini juga menyuguhkan berbagai pengalaman praktek dan invoasi pengawasan ketenagakerjaan dari negara tetangga seperti Vietnam ataupun Philipina. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]