Buruh Sukoharjo Nilai UMK Tak Berpihak Pada Kesejahteraan Buruh

Jawa Tengah – Forum Peduli Buruh Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada hari Senin (23/3/2017) lalu menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD Sukoharjo. Perwakilan buruh yang melakukan audiensi mengutarakan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak berpihak pada kesejahteraan buruh.

Argumentasi dari buruh tersebut dilatarbelakangi penetapan UMK tahun 2017 yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penghitungan UMK dalam PP mengacu pada UMK tahun berjalan, inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, dianggap bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kontradiksi tersebut mengacu pada penghitungan UMK dalam UU Ketenagakerjaan mendasarkan pada survei sejumlah komponen kebutuhan hidup layak (KHL) buruh. Selain perihal upah, para buruh juga mengeluhkan pengawasan ketenagakerjaan dalam pengawasan terhadap perusahaan yang melanggar kesepakatan UMK.

Sukarno, salah satu perwakilan dari Forum Peduli Buruh Sukoharjo juga menuntut agar lembaga triparti (buruh, pengusaha, pemerintah) untuk kembali diefektifkan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, menurut Witono, perwakilan buruh lainnya, dinas terkait harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang berpotensi melanggar aturan. “Sebab tanpa dengan pengawasan yang ketat potensi terjadinya pelanggaran oleh perusahaan sangat terbuka,” ujarnya seperti dikutip oleh suaramerdeka.com.

Adapun perihal struktur dan skala upah, mereka meminta agar segera dilakukakan sosialisasi sesuai dengan Permenaker Nomor 1 tahun 2017, termasuk pentingnya survei KHL. Witono mengingatkan bahwa parameter KHL di masing-masing daerah itu berbeda.

Menjawab hal itu, Kepala Dinas perindustrian dan tenaga Kerja, Bakhtiar Zunan yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa tuntutan buruh ini dalam proses pembahasan antara dinas dengan dewan pengupahan.

Sementara terkait dengan kritik buruh terhadap fungsi dan peran pengawasan ketenagakerjaan, Bakhtiar Zunan merasa bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan. “Terkait pengawasan, kami menilai sudah tidak memiliki wewenang menyusul pengambilalihan wewenang pengawasan oleh pemerintah provinsi,” jawabnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi meminta agar buruh dan dinas tenaga kerja untuk dapat duduk bersama dalam forum khusus guna menyelesaikan pelbagai persoalan perburuhan di Sukoharjo. Pihaknya berharap ada laporan dan komunikasi antara kedua belah pihak, termasuk teknis pelaksanaan struktur skala upah berdasarkan aturan baru. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid