Tekan Angka Pengangguran, Kemnaker Gencarkan Bursa Kerja

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan terus meningkatkan program Job Fair (bursa/pameran kerja) sebagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Walau menurut Kemnaker angka pengangguran telah menurun menjadi 5,5% pad tahun 2016, namun angka tersebut dirasa masih cukup besar dan harus terus dikikis.

Selain turunnya angka pengangguran, dalam dua tahun terakhir, pemerintah mengklaim telah mencapai berbagai kemajuan dalam bidang ketenagakerjaan. Di antaranya adalah tingkat kemiskinan yang turun dari 11,1% pada tahun 2015, menjadi 10,7% pada tahun 2016. Kesenjangan sosial yang juga turun dari 0,41 pada tahun 2015 menjadi 0,39 pada tahun 2016.

Meskipun angka pengangguran mengalami penurunan, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri masih akan terus mengintensifkan penyelenggaraan bursa kerja di berbagai daerah. “Kita mendorong semua pihak, baik pemerintah ataupun swasta bisa menyelenggarakan pameran kerja di berbagai daerah bukan hanya di Jakarta,” lanjut Menaker.

Demikian ia juga memberikan catatan khusus dalam penyelenggaraan bursa kerja. Menurutnya bursa kerja tidak boleh dipungut bayaran bagi para pencari kerja. Hal ini sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 88 tentang Lembaga Layanan Penempatan Kerja. “Job fair itu tidak boleh ditarik bayaran. Jadi calon pencari kerja ini tidak boleh bayar,” tegas Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri saat membuka Bursa Kerja Nasional XV di Jakarta Inter Expo, Jakarta pada Hari Jumat (24/3/2017).

Catatan lain yang disampaikannya adalah tidak bertemunya antara kepentingan pemberi kerja dengan pasar tenaga kerja yang tersedia. Menurut Hanif, hal ini disebabkan oleh pendidikan vokasi di lembaga pendidikan formal yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia industri. “Masalah kita bukan semata soal lapangan pekerjaan, tapi juga masalah miss match, di mana supply dan demand dari pasar kerja tidak seusai,” sambungnya.

Diharapkan dengan terus didorongnya peningkatan mutu dan akses pelatihan kerja, diharapkan masyarakat Indonesia yang kompetensinya masih rendah ataupun tidak memiliki ijazah, dapat mengembangkan skill sekaligus memperoleh sertifikasi profesi. “Pelatihan berbasis kompetensi ini harus mendapatkan dukungan dari dunia usaha. Melalui rekrutmen yang juga berbasis kompetensi, biar semuanya nyambung,” pungkasnya. (man)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]