Perjuangan Buruh PT Universe Design Indonesia Berujung Pemberangusan Serikat dan PHK

Dalam sebuah perjuangan advokasi hak-hak buruh di perusahaan, kerap kali berujung pada pemberangusan serikat atau pemutusan hubungan kerja. Walaupun undang-undang telah menggariskan dan perjuangan buruh telah mengikutinya, acap kali hal itu hanya hiasan dalam kertas regulasi tanpa implementasi yang nyata.

Pola yang biasanya terjadi dalam kasus-kasus perburuhan adalah buruh menyadari haknya, membuat serikat untuk memperjuangkannya, lalu direspon dengan pemutusan hubungan kerja dan pemberangusan serikat. Dalam hal pemberangusan serikat, kadang kala pelaku bukan saja perusahaan tapi juga serikat buruh yang sudah berdiri di serikat tersebut.

Baru-baru ini kasus yang serupa dengan judul tulisan ini terjadi di Kabupaten Karawang, tepatnya di sebuah perusahaan bernama PT Universe Design Indonesia. Perusahaan tersebut bergerak di bidang percetakan yang telah berdiri sejak tahun 2008, dengan jumlah buruhnya mencapai 450 orang. Dalam kronologis yang diberikan kepada redaksi Kabar Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Karawang (FSPEK), tertulis kronologisnya sebagai berikut.

Status buruh tetap, kontrak, dan harian, diupah pokok sebesar Rp3.350.000,-. Semenjak awal produksi sampai sekarang, proses produksi berjalan dengan baik. Namun dalam perjalanannya, dari sisi pengupahan, perusahaan selalu melakukan penangguhan upah, tepatnya dalam kurun waktu lima tahun terkahir (2012 sampai 2017).

Pada tahun 2012 telah berdiri serikat buruh di perusahaan tersebut – nama serikat tak disebutkan untuk menghindari konflik antar pekerja dan antar serikat – kemudian pada tahun 2017 ada keinginan dari sebagian buruh untuk membentuk serikat buruh yang baru. Tentang pembentukan serikat buruh baru bukanlah semata-mata menganggap bahwa serikat yang sudah ada tidak memperjuangkan kesejahteraan para buruh, tetapi karena dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan tentang metode perjuangannya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menjadi pedoman pembentukan serikat buruh yang baru. Dalam undang-undang itu mengatur bahwa di dalam satu perusahaan diperbolehkan adanya serikat lebih dari satu. Disadari dan dipahami bahwasanya fungsi dan tugas dari organisasi serikat adalah melakukan advokasi terhadap anggotanya ketika ada masalah atau mengadakan perundingan dengan perusahaan, terkait perbaikan kesejahteraan untuk si pekerja ataupun keluarganya.

Dengan dasar tersebut, para pekerja di perusahaan berkeinginan membuat sebuah serika dan sekaligus menggunakan haknya sebagai buruh untuk berhimpun. Namun realita yang dirasakan di lapangan berbanding terbalik dengan segala aturan yang tertuang dalam undang-undang.

Pertama, pada tanggal 20 Januari 2017 para buruh mengadakan persiapan musyawarah untuk pembentukan serikat. Langkah awal yang dilakukan adalah mengajak diskusi beberapa buruh yang dilakukan selepas jam kerja. Pada tanggal 17 Februari 2017, lima orang buruh yaitu Suherman, Omay Komarudin, Ahmad Alwani, Dulmajid, dan Wijaya yang merupakan penggerak dari pembentukan serikat, diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan secara sepihak.

Dengan alasan efisiensi, kelima buruh tersebut di PHK. Dan sampai saat ini, proses advokasi kasus PHK tesebut masih berjalan.

Kedua, diskusi-diskusi dalam persiapan pembentukan serikat pekerja tetap dilakukan, maka atas kegigihan dan keuletan para buruh, pada tanggal 18 Februari 2017, dalam sebuah pertemuan formal terbentuklah Serikat Pekerja PT Universe Design Indonesia (SPUDI), sekaligus diputuskan untuk bergabung dengan Federasi Serikat Pekerja Karawang- Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSPEK-KASBI).

Ketua terpilih adalah Suherman dan wakilnya adalah Ahmad Alwani, sekretaris Omay Komarudin dan Bendahara Teti Setiawati. Dept Hukum dan Advokasi Dede Afandi dan Cucup Kurniawan, Dept Pendidikan dan Propaganda Acim Suhendi dan Arif Hidayat, Dept Pengembangan Organisasi Ahmad hariri dan Fandi Mulyadi, Dept Perjuangan Buruh perempuan Rustiah dan Aah Marfuah, dan Dept Penelitian dan Pengembangan Rohman dan Nurdin.

Ketiga, setelah disepakati dan diputuskan dalam musyawarah pembentukan serikat berikut jajaran pengurus terpilih, maka selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2017, untuk memenuhi mekanisme pembentukan serikat yang diatur oleh undang-undang, para buruh mencatatkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Dengan harapan setelah keluarnya SK pencatatan dari Disnakertrans tersebut, serikat bisa menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, bentuk tindak lanjut dari Disnakertrans Kabupaten Karawang pada tanggal 28 Februari 2017 mendatangi perusahaan untuk melakukan verifikasi tentang pembentukan serikat. Namun dari pihak perusahaan tidak mau menemui pihak Pegawai Disnakertrans dengan alasan ada dinas luar. Pascapegawai Disnakertrans mendatangi perusahaan, tiba-tiba pada tanggal 1 Maret 2017 pihak perusahaan semakin membabi buta dengan melakukan PHK massal secara sepihak terhadap seluruh buruh yang menjadi pengurus dan calon anggota serikat.

Dede Afandi, Cucup Kurniawan, Fandi Mulyadi, Ahmad Hariri, Rohman, Arif Hidayah, Nurdin, Acim Suhendi, Teti Setiawati, Aah Marfuah, Rustiah, Sunirman, Asep Diki, Tasim Nuscahya dan Sunarya. Mereka adalah korban PHK selanjutnya dari perusahaan karena bergabung dalam serikat buruh yang baru.

Kelima, para buruh menafsirkan bahwa PHK sepihak tersebut batal demi hukum karena PHK tidak berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para buruh menolak PHK dan berupaya tetap bekerja seperti biasa. Akan tetapi pada saat akan masuk ke area perusahaan untuk bekerja seperti biasanya, mereka mendapatkan penghadangan dari jajaran keaamanan perusahaan. Tepatnya mereka tidak diperbolehkan untuk bekerja dengan alasan bahwa bukan lagi pekerja di PT Universe Design Indonesia.

Keenam, pada tanggal 6 Maret 2017 di pagi hari sekitar jam 10.00, Petugas dari Disnakertrans kembali datang ke perusahaan untuk melakukan verifikasi pencatatan serikat, tapi sekitar pada jam 16.30 pihak perusahaan justru kembali melakukan PHK sepihak Zein Kurniawan.

SPUDI beranggapan bahwa pihak perusahaan telah diduga dan terindikasi melakukan pemberangusan serikat karena total pekerja yang di PHK adalah pengurus dan calon anggota SPUDI.

Atas dasar peristiwa yang telah diuraikan di atas, buruh masih tetap menegaskan PHK yang dilakukan oleh pihak perusahaan batal demi hukum. Sementara perusahaan juga diduga dan terindikasi melakukan pemberangusan serikat.

PHKyang dilakukan tidak dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bunyi pasal 151 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam uraian di atas telah dijelaskan bahwa pihak perusahaan terindikasi melakukan tindakan pemberangusan serikat, maka kami berpendapat hal tersebut telah melanggar UU Ketenagakerjaan pasal 153 ayat 1 huruf yang menyatakan; Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pemberangusan serikat yang dimaksud juga diperkuat oleh ketentuan undang-undang Nomor 21 tahun 2000 pasal 28 yang menyatakan: siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara; Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi, tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh, melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Jo pasal 43 ayat 1 menyebutkan bahwa: barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat 2 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Peristiwa satuan keamanan perusahaan yang melakukan penghadangan kepada para buruh yang akan menunaikan pekerjaan seperti biasanya, adalah bentuk pelanggaran UU Ketenagakerjaan pasal 93 ayat 2 huruf f yang menyatakan: pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

Jo Pasal 186 menyebutkan: Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

Uraian peristiwa dan dasar hukum seperti yang tersebut di atas, menjadi acuan SPUDI untuk menuntut penangkapan, adili dan penjarakan pihak perusahaan yang telah melakukan pemberangusan serikat pekerja. Mempekerjakan kembali terhadap para pekerja yang telah di PHK, memberikan kebebasan berserikat, membayar seluruh kerugian para pekerja selama terjadinya PHK, dan membayar seluruh upah pekerja yang di PHK.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]