Diskriminasi Pengangkatan CPNS Bidan Desa, Adalah Kekejaman Negara

Baru-baru ini jagat sosial media cukup dihebohkan dengan unggahan foto dokumentasi bidan desa dari Muara Jambi, yang melewati kubangan lumpur untuk sampai ke sungai Bahar. Sebut saja namanya Hermanita. Motor yang ditumpanginya tenggelam menyusuri jalur berlumpur untuk menunaikan tugasnya sebagai bidan desa di daerah terpencil.

Situasi medan kerja semacam ini lumayan menggejala di tiap-tiap daerah pengabdian bidan desa pegawai tidak tetap (PTT). Kalau tidak menyeeberangi jalan berlumpur dengan kendaraan motor, ambulan operasional puskesmas juga kerap ikut-ikutan menyeberangi sungai setinggi roda kendaraan. Itu pemandangan biasa sehari-hari.

Junjungan Siagian misalnya, bidan desa berdarah Batak ini telah miliki seorang putri yang berdinas sebagai Polwan, sementara putranya berprofesi sebagai advokat yang selama ini mengabdi di Dusun Dua Desa Pematang Johar, Deli Serdang. Tawaran bekerja di sebuah rumah sakit swasta justru ia tampik karena satu keyakinan bahwa profesinya sebagai bidan desa dapat turut serta mengabdi dalam program pemerintahan di desa-desa.

Sampai-sampai Kepala Puskesmasnya berseloroh. “Kenapa bu bidan mau ditempatkan di sini? Awak pun jarang-jarang melihat matahari terbit selama ini”, kelakarnya.

Junjungan direkrut menjadi tenaga bidan desa PTT saat itu usianya sudah tidak lagi belia. Namun, daerah tempat ia mengabdi memang kekurangan tenaga bidan desa saat itu.

Menteri Kesehetan RI Nilla F. Moeloek dalam sebuah pertemuan 4 Mei 2016 lalu, bersama Forum Bidan Desa Indonesia yang berafiliasi ke Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), mengakui bahwa kondisi sulit para bidan desa yang mengabdi dan bekerja jauh dari pembangunan infrastruktur sarana jalan, air bersih, sinyal dan listrik.

Lain lagi dengan Endang Sumarmi, anak ketiga belas seorang pensiunan militer yang dibesarkan dalam keluarga besar KOPASSUS, terpilih untuk turut serta memimpin perjuangan bidan desa PTT se Jawa Timur. Rumah tinggalnya bersebrangan dengan rumah Alm. Gus Dur, Presiden keempat RI.

Menurutnya, perpindahan dari bidan desa PTT ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), merupakan perpindahan status kepegawaian yang tak ubahnya mengeluarkan bidan desa dari mulut buaya ke mulut harimau! Pasalnya, jika terdapat di suatu daerah seorang ibu membutuhkan pertolongan persalinan, dan diabaikan oleh seorang bidan desa, jelas merupakan kekejaman seorang bidan desa.

Lalu bagaimana jika seorang bidan desa yang bekerja siang dan malam tanpa memiliki kepastian kerja? Ini kekejaman siapa?

Perempuan dan kelahiran baru, adalah hati bidan. Hanya itu saja guratan tema yang berdetak dan terperlihara dalam sanubari seorang bidan desa. Meskipun statusnya terdiskriminasi sejak kelahirannya yang berlabel pegawai tidak tetap. Ini soal negara, pemerintah dan rakyat yang membutuhkan jasa mereka.

Kepastian Kerja
Belum lagi yang selama ini menjadi rahasia umum dalam hal perekrutan CPNS. Perpanjangan kontrak kerja selama ini saja bidan desa PTT kerap dijadikan mesin ATM sejumlah oknum birokrasi di daerah-daerah. Akhir Januari 2017, FORBIDES Indonesia-Konfederasi KASBI menyampaikan persoalan ini kepada Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Surat permasalahan tersebut disampaikan langsung kepada Menkopolhukam RI, Jendral TNI (Purn) Wiranto. Maka pengawalan pemberkasan sampai SK CPNS membutuhkan pengawasan yang melekat, agar benar-benar terhindar dari politik ladang pungli, di mana bidan desa menjadi proyeksi lahan suburnya saat ini.

Masih tersimpan dokumen negara diingatan rakyat. Sebuah pengumuman terpasang di laman website Kementrian Kesehatan, pada tanggal 4 Mei 2016 lalu. Penerimaan Pegawai Negeri Sipil untuk Tenaga Kesehatan. Anehnya, 4.102 orang bidan desa berlabel Pegawai Tidak Tetap (PTT), diganjal oleh segelintir pihak yang mengaku-ngaku terbelit aturan.

Bagaimana mungkin dalam pemerintahan yang sama, melahirkan fakta sebuah kebijakan yang prakteknya bertolak belakang. Dari 41.917 orang, hanya 37.815 orang bidan desa PTT yang diseremonikan penyerahan berkas CPNS bidan desa PTT, dokter PTT, dan dokter gigi PTT oleh Menteri Kesehatan RI, di Balai Kartini, pada 21 Februari 2017.

Sisanya, harus diadukan kembali kepada Kantor Staf Presiden (KSP) RI pada tanggal 8 Maret 2017. Belum lama, lantai dua Bina Graha komplek Istana Kepresidenan didatangi kembali FORBIDES Indonesia-Konfederasi KASBI, dari 22 provinsi yang hadir dari seluruh Indonesia.

Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, yang didampingi Deputi IV (Bidang Komunikasi Politik dan Desemiasi Informasi) Eko Sulistyo, Binny Buchori, dan Deputi II (Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas) Yanuar Nugroho, mendengarkan kembali dengan seksama. Terdapat permintaan tunggal tentang kebijakan Presiden Jokowi mengangkat 4.102 orang bidan desa PTT sebagai CPNS.

Peristiwa beramai-ramai ini pernah terjadi semasa Kepala Kantor Staf Presiden dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan, tepatnya pada momentum Hari Bidan Sedunia, 5 Mei 2015 yang lalu, dengan persoalan lebih dari 40 ribuan bidan desa PTT meminta hak kepastian kerja.

Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2017, digunakan sebagai momentum mengingatkan Pemerintahan Jokowi-JK. Kekhawatiran bidan desa adalah Presiden Jokowi belum mengetahui persis keadaan ini. Sebabnya, pengangkatan khusus CPNS bidan desa PTT (Pusat) adalah sebuah prosesi penyelesaian satu per satu pemerintahan Jokowi-JK. Sehingga memerlukan sebuah penanganan secara khusus pula.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden akan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk memberikan solusi dan kebijaksanaan atas kondisi 4.102 orang bidan desa untuk memiliki hak dan kesempatan yang sama, seperti yang dialami 37.815 orang bidan desa PTT yang telah dilakukan proses pemberkasan CPNS-nya terhitung 1 Maret 2017 ini.

Peristiwa 8 Maret menjadi penanda sejarah bagi bidan desa PTT di seluruh Indonesia. Kehadiran Megawati Soekarno Putri, Presiden RI kelima pada waktu itu, berbarengan dengan seluruh para Menteri Wanita Kabinet Kerja dan ratusan bidan desa berlabel PTT dari seluruh Indonesia, berkumpul di Taman Ismail Marzuki.

Mendengarkan pidato politik Megawati Soekarno Putri dalam momentum Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2015. Ketika itu beliau menegaskan bahwa seharusnya aturan pengangkatan PNS bidan desa PTT tegak lurus dengan kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan bidan desa PTT di negara ini.

Lalu apalagi yang ditunggu oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla? Sebab bidan desa PTT hanya meminta sebuah kebijakan langsung dari para pemimpinnya. Tidak neko-neko. Putuskan segera Bapak Presiden di bulan Maret 2017 ini, agar proses kelahiran CPNS ini tidak sungsang. Bidan desa PTT yang sedikit masa kerjanya justru lahir lebih dahulu CPNS-nya. Ini darurat diskriminasi, jika tidak ditolong cepat-cepat, bakal ada yang tidak selamat. Dan kalau sampai diabaikan, ini kekejaman siapa?

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Eka Pangulimara

Eka Pangulimara

Penulis adalah Pembina Federasi Organisasi Bidan Desa (FORBIDES) Indonesia.