Buruh Perempuan KASBI Serukan Lawan Diskriminasi Perempuan

Jakarta — Sekitar 1.000 buruh perempuan yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) hari ini melakukan aksi peringatan Hari Perempuan Sedunia, 8 Maret 2017. Sedianya mereka akan melakukan aksi di Istana Negara, namun aparat kepolisian melarang karena kehadiran tamu negara di Istana Negara.

Sehingga massa KASBI tertahan dan hanya bisa melakukan aksi di pintu Monas Patung Kuda Indosat. Polisi nampak cukup banyak dan bersiaga untuk menjaga agar massa buruh tidak bergerak menuju Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Istana Negara.

Ketua umum KASBI, Nining Elitos mengutarakan kekecewaannya atas sikap aparat yang melarang aksi dilakukan di Istana Negara. “Kami kecewa, ini sama saja bentuk represifitas dari pemerinrahan Jokowi karena melarang orang menyampaikan pendapat. Ini sama saja pemerintah anti terhadap kritik,” protesnya.

Ia mengungkapkan bahwa kondisi buruh perempuan saat ini masih sangat memprihatinkan, namun pemerintah justru menghalangi rakyatnya untuk menyampaikan tuntutan hanya karena kehadiran tamu negara. “Kita suduh cukup lama menderita, tapi pemerintah tak mau mendengarkan dan lebih mengutamakan tamu negara, sementara tak ada perwakilan siapapun yang datang menemui rakyatnya,” ungkapnya.

Aksi yang digalang KASBI menitikberatkan pada diskriminasi terhadap perempuan, baik di ruang publik maupun di tempat kerja. Buruh perempuan masih mengalami kesulitan untuk mengakses hak-hak buruh perempuan seperti cuti melahirkan, cuti haid, dan lain sebagainya.

Nining mengatakan perlindungan terhadap buruh perempuan hanya sebatas di atas kertas saja. Dalam implementasinya, masih banyak perusahaan yang tak memberikan hak buruh perempuan, kekerasan seksual banyak terjadi, dan pemerintah seolah diam saja tak menindak.

Belum lagi masalah diskriminasi upah terhadap buruh perempuan yang diupah lebih rendah. Hal ini seperti yang terjadi di Purwakarta, di mana buruh perempuan di sektor garmen banyak diberikan upah di bawah ketentuan yang berlaku.

Berbagai pelanggaran hak buruh perempuan semakin nyata dan banyak karena diperparah dengan tumpulnya fungsi pengawasan pemerintah dan penegakan hukum terhadap para pengusaha yang melanggar hak-hak buruh.

Tuntutan lain yang diserukan oleh KASBI adalah penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, tolak diskriminasi pengangkatan bidan desa pegawai tidak tetap menjadi PNS, jaminan keamananan terhadap buruh perempuan di tempat kerja. (jum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]