Ratusan Pekerja Freeport Hari Ini Berunjuk Rasa di Kementerian ESDM

Jakarta – Ratusan pekerja PT Freeport Indonesia hari ini melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, sejak pagi tadi. Mereka meminta untuk dapat langsung bertemu dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan, untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah agar dapat segera menyelesaikan perselisihan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

Massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Solidaritas Peduli Freeport itu, menginginkan agar kedua belah pihak dapat mencapai kata sepakat, sehingga perusahaan dapat beroperasi dan para pekerja tidak terancam diputus hubungan kerjanya.

“Regulasi yang diterbitkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa memikirkan akibat 32.000 karyawan dan warga Timika Papua,” kata Natalia, salah seorang pekerja PT Freeport seperti dikutip oleh merdeka.com.
Para pekerja yang melakukan aksi pada hari ini adalah pekerja privatisasi, kontraktor, dan subkontraktor dari PT Freeport Indonesia di Timika, Jayapura, dan Jakarta. Mereka juga meminta agar ada solusi terkait dengan masyarakat tujuh suku dan masyarakat Mimika yang terandam kehilangan pendapatan daerahnya, pelayanan kesehatan gratis, pembiayaan sekolah, transportasi, dll.

Sementara itu, menurut staf khusus bidang komunikasi, Menteri ESDM Hadi M. Djuraid, perundingan dengan pihak PT Freeport Indonesia telah dilakukan secara intensif sejak minggu lalu. Ia juga menduga bahwa aksi yang dilakukan hari ini dibiayai oleh Freeport. “Info dari Bupati Mimika, aksi ini dibiayai Freeport. Ini tidak fair, dan mempengaruhi jalannya perundingan,” ujarnya seperti dikutip oleh beritasatu.com.

Dalam perundingan tersebut, Freeport menghendaki persyaratan untuk beralih dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Adapun persyaratan tersebut antara lain adalah stabilitas fiskal dan kepastian hukum.

Kementerian ESDM sendiri pada tanggal 17 Februari 2017 lalu sudah mengeluarkan izin ekspor konsentrat selama enam bulan. Sementara negosiasi IUPK juga dapat dilakukan dalam kurun waktu enam bulan. Namun Hadi M. Djuraid mengatakan bahwa Freeport tak menggunakan itu. “Kami sudah memberi jalan keluar, tapi Freeport tak mau menggunakan itu,” pungkasnya. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]