Pokja Buruh Perempuan Ingin Dunia Kerja Bebas Dari Diskriminasi dan Kekerasan

Jakarta – Pokja Buruh Perempuan, sebuah aliansi serikat buruh di Jakarta akan menggelar aksi peringatan Hari Perempuan Sedunia pada tanggal 8 Maret 2017. Dengan memobilisasi buruh perempuan sekitar 300 orang, mereka akan memulai aksinya di Gedung DPR/MPR pada pukul 09.00 WIB, dan melanjutkan aksinya ke Istana Negara.

Pokja Buruh Perempuan menilai bahwa perjuangan untuk keadilan, kesetaraan dan hak-hak pekerja perempuan merupakan inti dalam sejarah Hari Perempuan Internasional. Sehingga pada tanggal 8 Maret 2017 nanti, mereka akan kembali turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai hak-hak buruh perempuan yang sampai saat ini dianggap masih belum dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah.

Hari Perempuan Sedunia dinilai bukan sekadar perayaan, tetapi merupakan hari di mana semua perempuan di seluruh dunia secara bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, kesetaraan dan hak-hak kaum perempuan karena sistem ekonomi dan politik serta budaya yang saat ini berjalan belum banyak berpihak pada perempuan khususnya buruh perempuan.

Mutiara Ika Pratiwi, salah satu juru bicara dari Pokja Buruh Perempuan menanggap usia 107 tahun Hari Perempuan Sedunia, perempuan di seluruh dunia masih mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis jender di tempat kerja, dalam lingkungan masyarakat, dan di dalam rumah.

Kondisi buruh perempuan di Indonesia sendiri masih jauh dari sejahtera, dan masih sarat dengan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Sistem kerja tidak ramah perempuan, seperti kerja target produksi, jam kerja yang panjang, dan sistem kontrak, dinilai sebagai penyebab terjadinya banyak pelanggaran terhadap hak-hak pekerja perempuan, khususnya pelanggaran hak maternitas.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak maternitas di tempat kerja yang sering dialami oleh buruh perempuan di antaranya adalah pemutusan kontrak kerja saat hamil, panjangnya jam kerja menyebabkan rentan mengalami keguguran, tidak adanya kepastian kerja, tidak tersedianya fasilitas khusus bagi perempuan hamil dan menyusui, dan masih banyak lagi.

“Pelanggaran terhadap hak maternitas buruh perempuan semakin merajalela. Masifnya sistem kontrak dan outsourcing atau pemagangan, membuat PHK terhadap buruh hamil banyak terjadi,” ujar perempuan yang akrab disapa Ika.

Selain belum adanya pemenuhan hak-hak tersebut, persoalan lain yang juga masih banyak menimpa buruh perempuan adalah kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Kondisi kerja yang tidak ramah perempuan, pelecehan dan kekerasan seksual, pelanggaran hak maternitas, dan diskriminasi bukan hanya dialami oleh buruh perempuan di sektor manufakur saja.

“Buruh perempuan di berbagai sektor, seperti pekerja rumah tangga (PRT), pekerja media, pekerja kantoran, pekerja perempuan perkebunan, perempuan disabiliti, perempuan pelaut dan semua perempuan yang bekerja disektor informal,” ungkapnya.

Ketika ditanya perihal alasan aksi dilakukan di DPR, Ika menilai lembaga tersebut merupakan lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang, sehingga didorong untuk sesegera mungkin untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. “Tuntutan Pokja terkait RUU ini adalah segera disahkannya RUU, dan dalam pembahasannya dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Demikian juga dengan pembahasan RUU Perlindungan PRT,” jawabnya.

Selain itu, Pokja Buruh Perempuan juga mendorong agar Komisi IX DPR yang menangani bidang ketengakerjaan, untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 183 Perlindungan Maternitas, yang di dalamnya memuat aturan cuti melahirkan bagi buruh perempuan selama 14 minggu. Sementara dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, hanya memberikan hak cuti melahirkan bagi buruh perempuan selama 12 minggu.

Menurutnya, masalah buruh perempuan dari tahun ke tahun merupakan masalah klasik yang tak kunjung diselesaikan dan dituntaskan oleh pemerintah, baik pemerintah sebelumnya atau saat ini. Pemerintah diharapkan agar dapat membuat terobosan kebijakan dalam melindungi buruh perempuan, serta menghapuskan kebijakan-kebijakan yang membuat buruh perempuan semakin rentan menjadi korban.

“Lebih dalam lagi, pemerintah harus memperkuat perspektif perlindungan terhadap buruh perempuan, kepada aparatus sipil negara, khususnya di bagian pengawasan di tiap dinas tenaga kerja,” tegasnya.

Pokja Buruh Perempuan yang terdiri dari berbagai organisasi seperti Serbuk Indonesia, FPBI, FBLP, Jala PRT, FGSBM, FSUI, Perempuan Mahardhika, FBTPI, LIPS, AJI, SPSI-RTMM, SPSI-PPMI, PPI, FSP2KI, dan Barisan Perempuan KPBI, juga menginginkan kejelasan hubungan kerja bagi buruh di sektor informal. Salah satunya adalah pengesahan UU PRT yang mana mayoritas PRT adalah perempuan.

Sementara itu, menanggapi masifnya pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari penopang industrialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, Ika menegaskan bahwasanya pemerintah harus menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap buruh. “Hentikan tindakan pemberangusan serikat dan penuhi hak dan jaminan untuk berorganisasi karena serikat buruh adalah alat bagi buruh perempuan bisa memperjuangkan dan meraih hak-hak nya,” pungkasnya. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]