Buruh Perempuan Harus Berserikat!

Buruh perempuan harus berserikat? Buruh perempuan dalam hal ini bukanlah mereka yang bekerja di pabrik saja, mereka yang bekerja di kantoran sekalipun juga adalah buruh. Hanya tempat bekerja saja yang membedakannya, namun posisi dalam kelas sosial sejatinya tetaplah sama. Sama-sama bekerja untuk majikan, menjual waktu, tenaga dan pikirannya untuk sejumlah uang bernama upah.

Lalu kenapa buruh perempuan harus berserikat? Dalam wawancara dengan Dian Septi Trisnanti, Sekjend Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), ia menuturkan bahwa buruh perempuan di Indonesia saat ini masih mengalami berbagai diskriminasi yang sistemik dan tak dipenuhinya hak-hak buruh perempuan sebagaimana mestinya. Dalam bentuk sederhananya dapat dicontohkan dengan masih banyaknya pelanggaran hak-hak buruh perempuan yang dilakukan oleh pengusaha, dan dibiarkan oleh pemerintah tanpa ada tindakan tegas kepada pelaku.

“Cuti hamil misalnya. Buruh dengan status kontrak yang sedang hamil akan langsung diputus kontraknya. Atau secara halus dikatakan untuk beristirahat. Namun, banyak buruh yang tidak tahu akan hak ini. Sebab jika buruh diberikan cuti maka ia tetap mendapatkan gaji. Setelah melahirkan, ketika buruh ingin bekerja kembali maka ia diminta untuk membuat lamaran kembali,” ujarnya.

Kondisi seperti ini bukan hanya terjadi dan dialami oleh buruh perempuan yang bekerja di pabrik saja, mereka yang bekerja di kantoran dengan tempat kerja yang nyaman, tapi berstatus kontrak atau oursourcing, juga banyak mengalami hal yang sama jika mereka sedang hamil.

Hamil bagi seorang perempuan pada umumnya adalah hak individu yang melekat padanya. Namun bagi seorang buruh perempuan dengan status kerja kontrak, akan sulit baginya untuk menggunakan hak reproduksinya. Ia dibenturkan dengan satu realitas jika ingin hamil dan memiliki anak, maka ia akan kehilangan pekerjaan. Jika ia tak ingin kehilangan pekerjaan, ia tak boleh hamil. Sementara untuk kebutuhan persalinan, ia membutuhkan biaya yang tak sedikit dan akan semakin sulit bila buruh perempuan tersebut kehilangan pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 82 dan 83 menyebutkan bahwa buruh perempuan yang hami diberikan cuti selama tiga bulan, dan perusahaan wajib untuk memberikan upahnya secara penuh.

Terkait cuti haid, ketika ada kenaikan upah, cuti haid sering kali dihilangkan atau diuangkan. Belum lagi pola pengambilan cuti haid selama dua hari yang tertulis di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam praktiknya sering kali dipersulit, bakan buruh perempuan kerap diintimidasi oleh atasannya, sehingga buruh takut untuk mengambil cuti.

“Ketika upah naik, maka ada tunjangan yang dihilangkan, jadi seperti impas. Itu siasatnya pengusaha,” tutur Dian menjelaskan berbagai contoh kasus yang dialami buruh perempuan.

Dalam pengalaman advokasinya, Dia pernah menemui satu kasus yang sangat memprihatinkan terkait dengan keguguran yang dialami oleh seorang buruh perempuan. Buruh perempuan yang hamil tetap dipaksa untuk bekerja dan kejar target, sehingga ada yang mengalami keguguran, namun pengusaha tidak mau ambil pusing. “Ada yang keguguran kemudian pingsan, setelah itu dibawa ke klinik perusahaan. Ketika sudah sadar disuruh bekerja lagi,” ujar dian

Belum lagi tindak pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja yang saat ini masih banyak terjadi. Ia pernah pernah menemukan satu pabrik di kawasan industri di Marunda, Jakarta Utara yang personalianya bisa dengan leluasa melakukan pelecehan terhadap buruh perempuan. “Di Marunda ada sebuah perusahaan yang memiliki 500 buruh perempuan dan personalianya bebas melakukan pelecehan, seperti memegang payudara,” ucapnya.

Ketika itu banyak buruh yang tidak berani melaporkan terkait pelecehan yang dialaminya. Namun pada tahun 2003 ketika meledak mogok kerja soal upah yang di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), isu pelecehan itu naik dan menjadi salah satu tuntutan.

Buruh Perempuan Berserikat
Pelanggaran dan diskriminasi terhadap buruh perempuan bukanlah mitos atau dongeng belaka, hal itu adalah fakta empirik yang dapat dengan mudah ditemui. Pada umumnya, berbagai kasus yang dialami buruh perempuan tak terselesaikan karena banyak faktor. Baik karena takut, atau juga karena buruh perempuan tak tahu harus berbuat apa atas kondisi yang menimpanya.

Atas dasar landasan kondisi objektif yang ada, kata kunci yang utama untuk memulai langkah perjuangan pemenuhan hak-hak buruh perempuan dan juga melawan berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, maka buruh perempuan harus memiliki kesadaran atas hak-hak yang melekat padanya.

Kesadaran dan pengetahuan tersebut dapat diketahui jika buruh berserikat. Lebih jauh lagi, dengan berserikat maka serikat buruh dapat menjadi alat bagi buruh perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya dan mengadokasi dirinya. “Pertama buruh harus berserikat, kedua serikat yang dibangun harus peka terhadap persoalan buruh perempuan. Tentunya hal itu memerlukan keberanian dan konsekuensi,” tegas Dian.

Buruh perempuan yang hanya bekerja dan tidak berserikat, akan sangat sulit untuk dijangkau dan akan sulit untuk mengadvokasi buruh perempuan. Dan baginya, tugas serikat buruh yang sudah ada, perlu secara konsisten untuk melakukan sosialisasi, menyebarkan pengetahuan dan informasi, serta juga memberikan pendidikan kepada anggotanya atau juga bahkan kepada seluruh buruh perempuan tanpa terkecuali.

Cerita keberhasilan advokasi yang dilakukan olehnya dan FBLP bisa menjadi insipirasi begitu pentingnya serikat bagi buruh perempuan. “Kita pernah punya pengalaman di satu pabrik, di mana 100% jadi buruh tetap dari sebelumnya berstatus kontrak. Pabriknya digeruduk ribuan buruh sampai akhirnya jadi buruh tetap. Butuh mobilisasi yang kuat, konsisten, dan militan untuk mencapai itu. Bukan semata dengan melakukan perundingan,” katanya.

Apa yang dilakukan oleh Dian dan rekan-rekannya saat ini juga semakin diperluas jangkauannya. Ia bersama dengan organisasi lain, yaitu Perempuan Mahardika membuat kampung buruh perempuan, yang aktivitasnya diisi dengan diskusi kampung untuk mensosialisasikan tentang hak-hak buruh perempuan dan tema-tema seputar buruh perempuan.

“harapannya makin banyak buruh perempuan yang berserikat, dan mau mengambil tanggung jawab lebih menjadi kader maupun pimpinan. Semakin tangguh upayanya dan semakin militan. Berani bernegosiasi dengan suami dan keluarga, berani mengatur waktu, dan berani menghadapi stigma di masyarakat,” tutur Dian.

Lebih jauh, bersama Perempuan Mahardika mereka membentuk kelompok kerja buruh perempuan. Mereka mengagendakan pendidikan dan diskusi. Mendorong serikat lain agar lebih memiliki persfektif perempuan. “Semakin banyak pemimpin buruh perempuan, maka representasi haknya akan terwakilkan dan suara buruh perempuan dapat lebih terdengar,” pungkasnya.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Anggi Ria Santi

Anggi Ria Santi

Reporter Kabar Buruh, saat ini masih aktif kuliah di IISIP Jakarta dan mengajar di sekolah informal bagi anak jalanan di Pasar Minggu.