1.500 Buruh Perempuan KASBI Siap Aksi di Hari Perempuan Sedunia

Jakarta — Peringatan Hari Perempuan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 8 Maret, akan dirayakan dengan melakukan aksi massa oleh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Mereka akan memobilisasi massa sebanyak 1.500 anggotanya untuk menuntut pemenuhan berbagai hak buruh perempuan.

Dalam konferensi pers yang digelar di sekretariat KASBI, mereka menyampaikan akan melakukan aksi sejak pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di depan kantor International Labour Organization (ILO), dan melanjutkan aksinya ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara agenda puncak aksi mereka akan dipusatkan di Istana Negara.

Koordinator Departemen Perempuan KASBI, Anah Dianah mengatakan isu yang diangkat oleh buruh perempuan adalah pemenuhan hak-hak buruh perempuan (cuti haid, melahirkan, keguguran, menyusui, dll), stop kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, menolak diskriminasi upah terhadap buruh perempuan, dan juga menolak sistem kerja kontrak outsourcing.

Menurutnya, kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan di tempat kerja masih banyak terjadi dan dialami oleh buruh perempuan. Juga pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang upah di sektor padat karya yang mendiskriminasikan buruh perempuan.

Pasalnya dalam inpres tersebut, diperbolehkan untuk memberikan upah di bawah UMP bagi buruh di sektor padat karya. “Padahal di sektor tersebut justru mayoritas yang bekerja adalah perempuan. Praktek ini salah satunya diterapkan di Purwakarta,” ungkapnya.

Suasana konferensi pers di sekretariat KASBI.

Sementara perihal penolakan sistem kerja kontrak dan outsourcing, baginya erat kaitannya dengan persoalan hak reproduksi perempuan. Ia menceritakan bahwa banyak sekali perusahaan yang tidak memberikan hak cuti haid, cuti melahirkan, atau penyediaan tempat menyusui di peruaahaan. Padahal hak tersebut telah tertulis dengan gamblang di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Anah menjelaskan, sistem kerja kontrak dan outsorcing yang diberlakukan bahkan untuk pekerjaan inti, semakin menekan buruh perempuan karena buruh perempuan yang berstatus kerja kontrak dan outsourcing banyak tak dipenuhi hak-haknya. “Jika buruh perempuan hamil, maka dia akan dihentikan kontrak kerjanya,” jelasnya.

Namun jika perusahaan tidak memutus hubungan kerja buruh perempuan yang hamil, mereka juga tidak akan ditempatkan bekerja yang layak bagi perempuam yang hamil. Kerja dengan target seperti biasa dan posisi yang sama, dinilai akan berpotensi pada kondisi kehamilan ibu dan juga berdampak pada janin.

Dalam kondisi seperti ini, buruh perempuan bisa saja mengalami keguguran. Lebih jauh menurut bidan desa yang juga anggota dari KASBI, tidak taatnya dan tidak pedulinya perusahaan dalam memberikan hak reproduksi, tempat kerja atau bayang-bayang PHK karena hamil, secara tak langsung telah menyumbangkan kenaikan angka kematian ibu dan anak di Indonesia.

Anah mencontohkan buruh perempuan yang bekerja di pabrik dengan berbagai bahan kimia, buruh perempuan yang hamil akan tetap dipekerjakan di tempat yang sama tanpa perusahaan mau memberikan posisi baru atau kompensasi kerja bagi mereka. Padahal hal ini dapat saja berdampak pada kondisi kehamilannya.

Sementara itu, koordinator lapangan untuk aksi nanti, Tri Buana, menuturkan kasus tidak diberikannya cuti haid bagi buruh perempuan masih banyak terjadi. “Untuk izin cuti haid, banyak yang dipersulit, bahkan ada yang harus diperiksa segala alat reproduksinya oleh dokter untuk memastikan bahwa si buruh benar-benar haid,” ungkap Tri.

Dalam berbagai kasus persoalan hak buruh perempuan yang masih banyak tak dipenuhi, pemerintah harus tegas memberikan sanksi pada perusahaan yang nakal. “Jika hal ini terus dibiarkan oleh pemerintah, praktik-praktik seperti ini akan terus terjadi,” ujarnya.

KASBI menilai paling tidak ada tiga kementerian yang harus bertanggung jawab atas kondisi memprihatinkan yang dialami buruh perempuan Indonesia saat ini. Mereka adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Aksi Hari Perempuan Sedunia yang digalang oleh KASBI juga akan dilakukan serentak di berbagai daerah selain di Jakarta. Di antaranya akan dilakukan di Bandung, Subang, Jateng, Jatim, Sumsel. Aksi di daerah akan dipusatkan di kantor -kantor pemerintah daerah. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]