Nasib Pekerja Perempuan Indonesia, Tak Semanis Gula-Gula Regulasi

Di era demokrasi saat ini yang diagung-agungkan sebagai sebuah sistem yang adil dan terbuka, perempuan masih dianggap sebagai manusia kelas dua dibandingkan laki-laki. Pandangan seperti ini menyebabkan perempuan harus merasakan pahitnya diperlakukan secara diskriminatif, baik dalam lingkungan sosial keseharian, di ranah politik, atau di tempat kerja.

Khusus di tempat kerja, persoalan diskriminasi terhadap pekerja perempuan ataupun pelanggaran atas hak-hak khusus pekerja perempuan tak sulit untuk dicari. Hak-hak khusus bagi pekerja perempuan bukanlah sebuah bentuk pengistimewaan kepada kaum perempuan, namun perempuan memang memiliki kebutuhan seksualitas yang berbeda dengan laki-laki, seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, atau menyusui.

Belum lagi dengan masalah budaya patriarki yang masih begitu kental kita rasakan di negeri ini, yang kemudian berefek pada pembedaan atau diskriminasi terhadap perempuan. Bahkan lebih jauh lagi, budaya tersebut juga mendorong adanya kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun secara seksual. Sialnya, perlindungan atas hal itu masih dapat dikatakan jauh dari baik. Persoalan patriarki tersebut bukan hanya ada dalam lingkup rumah tangga, namun juga banyak terjadi di tempat kerja dan dialami oleh pekerja perempuan.

Menjelang Hari Perempuan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 8 Maret, Kabar Buruh menyajikan satu reportase mengenai hak pekerja perempuan, dan berbagai fakta yang ditemukan di lapangan. Aprelia Amanda dan Anggi Ria Santi, menyajikan tulisan ini untuk anda kaum pekerja dan khususnya untuk para pekerja perempuan.

Regulasi VS Fakta Lapangan
Meskipun segala rupa jenis regulasi ketenagakerjaan yang mengkhususkan pemenuhan atas hak-hak pekerja perempuan sudah ada, namun masih banyak perusahaan yang tidak memberikan hak-hak tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara eksplisit telah menyebutkan dalam berbagai pasal perihal hak pekerja perempuan yang harus dipenuhi oleh semua perusahaan, tanpa terkecuali.

Sebut saja cuti haid yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 81, yang menyebutkan bahwa pekerja perempuan dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Namun apakah seluruh perusahaan di Indonesia serta merta memberikan hak tersebut kepada pekerja perempuannya? Ternyata jawabannya, tidak.

Sebut saja contoh kasus yang menimpa para pekerja di pabrik pengolahan kamper, pengharum ruangan, lem tikus, dan berbagai produk kimia lainnya di Cakung, Jakarta Timur. Dalam wawancara dengan para pekerja perempuan pada saat mereka mengadukan kasus tersebut ke Komnas Perempuan pada tanggal 31 Agustus 2016, cuti haid tidak diberikan kepada pekerja perempuan oleh perusahaan.

Awalnya para pekerja tak mengetahui jika ada hak-hak khusus yang melekat kepada pekerja perempuan. Namun setelah mereka berserikat dan bergabung ke Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), mereka kemudian mengetahui haknya sebagai pekerja perempuan, termasuk diantaranya adalah hak cuti haid. Sialnya ketika para pekerja di perusahaan yang mayoritas perempuan itu menuntut hak-hak pekerja perempuan, mereka justru diputus hubungan kerjanya.

Hal yang sama juga dialami oleh Eno yang bekerja di sebuah perusahaan jasa costumer good di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Selama hampir enam tahun bekerja di perusahaan tersebut, ia dan rekan-rekan sesama pekerja perempuan, tak pernah mendapatkan hak cuti haid. Jika seorang tidak bekerja saat haid, maka perusahaan akan menganggap itu sebagai sakit, dan akan dipotong uang transport dan uang makannya.

“Kalau kita cuti lebih dari satu hari, kita juga gak dapat uang ketaatan, uang makan dan transport hilang. Sementara target jalan terus. Kelihatan orang sih enak kerja kantoran, padahal bebannya banyak,” ujar Eno.

Hak lain yang melekat bagi pekerja perempuan adalah cuti hamil dan melahirkan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 82 ayat 1 dan 2. Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Sementara pada pasal 83 menyebutkan pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Dan ketika pekerja perempuan menggunakan haknya tersebut, perusahaan wajib memberikan upahnya secara penuh.

Pada kasus yang sama di pabrik kamper, salah seorang pekerja perempuan bernama Khoirotun Nisak kandungannya mengalami keguguran akibat dari polusi dari bahan kimia yang digunakan di pabrik tersebut untuk memproduksi kamper, pengharum ruangan, lem tikus dan lain-lain.

Jika merujuk pada aturan yang ada, seharunya Khoirotun Nisak mendapatkan cuti keguguran selama 1,5 bulan. Namun sayangnya dokter yang memeriksanya tak mau memberikan surat keterangan keguguran, dan hanya memberikan surat keterangan sakit kuret, serta rekomendasi beristirahat selama tiga hari.

Suami dan rekan-rekan sekerjanya mencurigai adanya keterlibatan perusahaan dengan rumah sakit dalam kasus itu, sehingga mendorong suami korban melakukan mediasi dengan pihak perusahaan. Pada akhirnya Khoirotun Nisak mendapatkan cuti kegugutan selama satu bulan dari perusahaan. Itupun masih tetap bertentangan dengan ketetapan undang-undang. Kondisi yang kemudian membawanya melaporkan kasus ini ke Komnas Perempuan pada 2016 lalu.

Sementara itu, di tempat Eno bekerja, perempuan yang hamil dianggap menggundurkan diri oleh perusahaan, ketimbang diberikan hak cuti selama tiga bulan. Tentu saja perusahaan tak ingin memberikan upah kepada pekerja perempuan yang hamil secara penuh, sementara si perempuan tersebut tak dapat bekerja. Tak peduli undang-undang berkata apa.

Kemudahan perusahaan melakukan praktek demikian, lantaran sistem kerja kontrak dan outsourcing telah dilegalkan di Indonesia. Gampangnya, jika ada pekerja perempuan yang hamil, cukup dihentikan saja kontrak kerjanya. Dengan demikian, perusahaan akan terhindar dari kewajibannya untuk memberikan upah dan cuti kepada pekerja perempuan, tanpa bisa digugat oleh si pekerja karena dianggap melanggar hak pekerja perempuan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 153, pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekerja perempuan yang sedang hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusi. Namun karena pekerja perempuan di tempat Eno bekerja akan dinyatakan mengundurkan diri jika sedang hamil, maka gugur pula lah pasal 153 tersebut.

Khoirotun Nisak dan Eno mungkin hanya sedikit contoh dari pekerja perempuan yang diperlakukan tidak sebagaimana mestinya oleh perusahaan. Mungkin saja jutaan pekerja perempuan di luar sana, atau anda yang membaca tulisan ini juga mengalami hal serupa.

Keuntungan Nomer 1, Hak Pekerja Nomer Sekian
Berbagai contoh kasus di atas mengindikasikan bahwa ketidakpatuhan perusahaan dalam memberikan hak bagi pekerja perempuan karena perusahaan tidak mau mengeluarkan uang untuk memenuhi hak pekerja perempuan. Bahkan tak mau pekerjanya tidak bekerja karena kebutuhan alamiah, yang akan membuat target atau keuntungan dari perusahaan akan berkurang.

Prinsip ekonomi yang kapitalistik “Dengan pengeluaran sekecil-kecilnya, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya” telah membawa keserakahan dan mangkirnya perusahaan dalam memberikan hak-hak pekerja perempuan.

Sialnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan termasuk jajarannya sampai di tingkat kabupaten/kota, selalu berdalih kekurangan tenaga pengawas ketenagakerjaan. Alih-alih memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar hak pekerjanya, melakukan monotoring dan evaluasi terhadap perusahaan saja tak sempat. Selalu menunggu pengaduan dari pihak pekerja untuk bertindak.

Tentu tak semua perusahaan menghalalkan segala cara atas nama keuntungan. Cheny, yang bekerja di perusahaan fashion/garment di Sudirman, Jakarta Pusat sebagai HRD, mengaku bahwa di tempat perusahaannya bekerja menjalankan dengan baik segala aturan hak pekerja perempuan. Cuti melahirkan selama tiga bulan dan dibayar penuh, cuti haid diberikan jika pekerja mengajukan, dan berbagai hak pekerja perempuan lainnya juga dipenuhi.

So far sih oke-oke saja di sini perihal hak pekerja perempuan. Kalau sampe ada masalah, gue sebagai HRD yang terkutuk. Buat gue sih, petugas personalia juga harus paham soal hak-hak pekerja dan justru punya kewajiban untuk mendidik dan mensosialisasikan supaya gak ada masalah di kemudian hari,” ungkapnya.

Berdasarkan pengalamannya, untuk perusahaan skala kecil seperti tempatnya bekerja mungkin lebih memudahkan dalam mengatur perihal hak-hak pekerja. Namun akan sangat berbeda memang perlakuan dari setiap perusahan terhadap hak pekerja perempuan. Baginya, yang terpenting ia sebagai HRD telah menjalankan kewajiban perusahaan kepada pekerja perempuan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Lain lagi dengan perusahaan public relation asal Tangerang, Opal Communication yang berani mendobrak melawan aturan dalam makna yang positif. Perusahaan itu menerapkan cuti melahirkan selama enam bulan dengan upah dibayar penuh. Kebijakan itu ditempuhnya lantaran pengalaman pada tahun 2014 ketika istrinya yang tidak mendapatkan cuti melahirkan yang cukup.

Perusahaan seperti ini mungkin tak banyak di Indonesia, mungkin masih bisa dihitung dengan jari. Namun juga telah membuktikan bahwa perusahaan mampu tetap berjalan walau pekerja perempuannya harus cuti dalam waktu yang lama karena melahirkan. Mungkin banyak perusahaan yang ada justru menghindari pemberian hak bagi pekerja perempuan.

 

Anggi Ria Santi dan Aprelia Amanda, reporter dan penulis di kabarburuh.com
Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Alfa Gumilang

Alfa Gumilang

Redaksi kabarburuh.com dan aktif di Komunitas Kretek.