KSPI Akan Membawa Persoalan PHK di PT Freeport dan PT Smelting ke ILO

Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam polemik yang terjadi antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia karena menjadikan buruh PT Freeport menjadi korban. Akibat perselisihan tersebut, sekitar 30 ribu buruh yang bekerja diperusahaan tambang asal Amerika ini akan dirumahkan.

Dalam keterangan tertulisnya kepada media (2/3/2017), Said iqbal menjelaskan jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi PHK besar besaran terhadap puluhan ribu buruh PT Freeport Indonesia, terutama ratusan ribu buruh yang menjadi suplier perusahaan tersebut.

Presiden KSPI ini juga mengatakan mendukung penuh perjuangan serikat pekerja yang berada di PT Freeport Indonesia untuk terus mendesak pemerintah agar menghindari terjadinya PHK.

KSPI menekankan persoalan seperti perubahan besaran divestasi, perubahan kontrak karya menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), penurunan luas garapan pertambangan yang boleh dikerjakan PT Freeport Indonesia, dan lain-lain. “Harus diselesaikan secepatnya dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru semakin merugikan puluhan ribu buruh PT Freeport Indonesia,” tegas Iqbal.

Disamping itu, Said Iqbal juga mendesak Pemerintah dan manajemen PT Smelting di Gresik, sebagai perusahaan pengolah konsentrat pertambangan PT Freeport Indonesia untuk memenuhi tuntutan para buruhnya yang sedang melakukan mogok kerja lebih dari satu bulan.

Para buruh di sana menuntut adanya kenaikan upah serta menolak perubahan isi perjanjian kerja bersama secara sepihak oleh managemen untuk diturunkan kualitasnya. “Sayangnya, PT Smelting telah bertindak arogan dengan melakukan PHK terhadap para buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dan tertib,” sambungnya.

Ia menambahkan harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari PT Smelting dan pemerintah untuk mempekerjakan kembali 309 buruh yang di PHK. “Mereka mogok kerja sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga harus dilindungi,” katanya.

KSPI juga berencana akan membawa kasus ini ke Internasional Labour Organitation (ILO) melalui presiden yang juga merupakan anggota dari Governing Body ILO. Selain itu mereka juga akan mempersoalkan masalah ini melalui mekanisme application standard committee of ILO, Multi National Enterprise Declaration, dan OECD Guideline. (yud)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]