Banyak Perusahaan Melanggar Hak Buruh Perempuan, Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Jakarta – Sekitar 70 orang buruh perempuan perwakilan dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, melakukan audiensi dengan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan (28/2/2017), dalam rangka prakondisi peringatan Hari Perempuan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 8 Maret di tiap tahunnya.

Dalam audiensi tersebut, para buruh perempuan menyampaikan berbagai permasalahan perihal pelanggaran hak-hak normatif buruh perempuan di perusahaan, juga masalah diskriminasi pengangkatan bidan desa pegawai tidak tetap yang berusia 35 tahun ke atas.

Juru bicara buruh, Anah Dianah dan Siti Eni yang merupakan pimpinan di Departemen Perjuangan Buruh perempuan KASBI menyampaikan berbagai masalah hak normatif buruh perempuan yang masih banyak tidak dipenuhi oleh perusahaan. Antara lain adalah diskriminasi upah buruh perempuan, pelecehan dan kekerasan seksual terhadap buruh perempuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi buruh perempuan seperti cuti haid, melahirkan dan hak menyusui serta hak pemeliharaan kandungan.

Selain itu, mereka juga meminta kepada Komnas Perempuan untuk memperhatikan nasib buruh perempuan, dengan mendorong pemerintah dan perusahaan agar memberikan jaminan keamanan terhadap di tempat kerja, menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing, memberikan upah layak kepada buruh peempuan, serta mengangkat bidan desa menjadi aparatur sipil negara tanpa batasan usia.

Dalam audiensi itu diterima langsung oleh tiga orang anggota komisioner Komnas Perempuan, yaitu Magdalena Sitorus, Nina Nurmila, dan Nahe’i. Menanggapi paparan dan pengaduan dari para buruh, Komnas perempuan melihat masalah tersebut adalah hal klasik yang terjadi di dunia perburuhan, di mana banyak perusahaan melakukan pelanggaran, namun pemerintah tak mampu berbuat banyak untuk melakukan penegakan hukum.

Komnas Perempuan mengatakan akan membahas permasalahan tersebut dalam rapat paripurna, dan kemudian akan melakukan monitoring terhadap masalah tersebut di lapangan. Selain itu juga akan mendorong pemerintah untuk melakukan upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran terhadap buruh perempuan.

Tak hanya itu, Komnas Perempuan juga menyatakan akan membuat surat teguran kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran hak-hak buruh perempuan, serta mendesak pemerintah untuk melakukan fungsi kewenangannya secara maksimal. Untuk itu, Komnas Perempuan meminta kepada para buruh untuk memberikan laporan pengaduan secara lebih rinci agar memudahkan Komnas Perempuan untuk menindaklanjuti.

Khusus untuk masalah pengangkatan bidan desa menjadi pegawai negeri, pihak Komnas Perempuan akan mengkoordinasikan lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait, dan sepakat untuk mengagendakan pertemuan khusus membahas hal tersebut.

Sebanyak 70 buruh perempuan KASBI yang hadir dalam audiensi, merupakan perwakilan buruh perempuan dari wilayah Tangerang, Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sumedang, Cimahi dan Bandung. (man)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]