Seruan Kepada Awak Mobil Tangki, Kondolidasikan Kekuatan untuk Perjuangan Pemenuhan Hak

Tepat pada pukul 00.00 WIB, 1 November 2016, sekitar 1.000 Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina depo Plumpang melakukan mogok kerja. Sebuah aksi yang harus ditempuh oleh para AMT lantaran berbagai hak-hak normatifnya yang dilindungi oleh undang-undang, diabaikan begitu saja oleh perusahaan.

Para awak mobil yang tergabung dalam Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) ini bekerja selama 12 jam lebih setiap harinya, dengan upah sesuai UMP. Kelebihan jam kerja tak dihitung upah lemburnya. Status kerja kontrak outsourcing, walau sudah bekerja bertahun-tahun. Diskriminasi dirasakan, dengan tidak mendapatkan uang tunjangan migas, seperti pekerja/buruh Pertamina lainnya yang mendapatkan tunjangan migas setiap tahunnya. Mereka juga menginginkan adanya perlindungan dari perusahaan dalam bentuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Pascapemogokan tersebut, konsolidasi AMT Pertamina terus diperluas hingga ke berbagai wilayah. Tercatat saat ini konsolidasi AMT telah menyebar ke depo Merak, Lampung, Jambi, Makasar, Cikampek, Ujung Berung, Padalarang, Jawa Tengah, Jawa Timur, dll. Konsolidasi terus dilaukan sebagai sebuah upaya untuk mempersatukan AMT seluruh Indonesia.

Mempersatukan kekuatan AMT di seluruh Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan, dan agenda tersebut juga bukanlah hal yang mustahil terus digalang. Menjadi penting melakukan konsolidasi untuk satu garis perjuangan yang sama karena persoalan yang di hadapinya sama. Sehingga dibutuhkan pula satu gerak bersama agar memudahkan pencapaian tuntutan dan pemenuhan hak-hak AMT.

Awak mobil tangki merupakan tenaga kerja yang menjadi bagian dari mata rantai perusahaan dan bisnis Pertamina. Menjadi pekerjaan inti dari bisnis ini, karena tanpa AMT maka tentu saja distribusi dan pasokan bahan bakar kepada publik tak akan terjadi. Namun nasib AMT yang merupakan ujung tombak dalam mendistribusikan semua jenis BBM dan gas, justru tidak mendapatkan perhatian yang baik.

Puluhan tahun mereka bekerja mendistribusikan BBM dan gas ke SBPU dan industri di seluruh Indonesia, tapi status kerjanya masih kontrak yang diperbaharui setiap tahun. Upah yang di terima setiap bulan hanya sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) karena masa kerjanya nol, akibat dari status kerja kontrak. Waktu kerja yang panjang melebihi 12 jam sehari, tanpa dibayar upah lembur, tidak ada tunjangan transpor dan makan apalagi bonus. Resiko kerja sangat tinggi karena membawa bahan yang mudah terbakar. AMT setiap harinya bertarung nyawa dalam bekerja.

Dan jenis pekerjaan membawa mobil tangki, bukanlah pekerjaan yang mudah karena membawa kendaraan yang panjangnya hingga 15 meter di area publik. Dibutuhkan keahlian khusus dalam pekerjaan ini, tapi sekali lagi Pertamina tidak memperhatikan nasib para AMT.

Perjuangan AMT Pertamina sedang memasuki babak baru. Pertamina sebagai BUMN yang mengontrol dan sekaligus operator untuk BBM dan gas di seluruh Indonesia. Perusahaan ini justru menjadi bancakan para koruptor dan mafia migas, dan menafikan mereka yang bekerja berpeluh keringat untuk Pertamina.

Dibentuknya Panitia Kerja (Panja) oleh DPR menjukkan bahwa banyak permasalahan di perusahaan BUMN yang menguasai hulu sampai hilir migas nasional ini. Mulai dari pengelolaan sumur minyak, hak eksplorasi, pembangunan kilang, pengangkutan atau distribusi yang penuh dengan manipulasi dan korup, dan yang tak kalah pentingnnya adalah ketidakadilan yang dialami oleh pekerja buruh yang bekerja dalam proses mata rantai bisnis migas ini.

Direktur Utama Pertamina telah diisi oleh sosok yang baru. Sosok yang seharusnya bukan saja memikirkan bisnis atau pendapatan dari produksi Pertamina, namun juga harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dihadapai oleh Pertamina dan anak perusahaannya.

Semua pekerja kontrak dan outsourcing di lingkungan Pertamina harus diangkat menjadi pekerja tetap, tak terkecuali kepada AMT. Pertamina harus memberikan kesejahteraan kepada semua pekerjanya, mengurangi jam kerja yang panjang, memperhatikan K3 guna meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Keselamatan kerja bagi AMT menjadi perlindungan yang sangat fundamental karena banyak kecelajaan kerja yang mengakibatkan AMT meninggal dalam menjalankan tugasnya.

Kesejahteraan dan perlindungan kerja harus diberikan oleh Pertamina dengan direksi barunya, satu kewajiban mutlak yang tak dapat ditawar. Dan sebagai satu kekuatan besar dalam produksi, AMT akan menyiapkan babak kedua perlawanan jika Pertamina dan pemerintah masih keras kepala tidak mau menjalankan hak-hak AMT sesuai dengan aturan yang ada. Mogok nasional AMT tahun ini akan menjadi jawaban atas ketidakpedulian Pertamina dan pemerintah terhadap nasib AMT.

Untuk itu, kepada AMT yang ada di seluruh Indonesia, baik yang telah bergabung bersama FBTPI ataupun yang masih belum berserikat, yakinkanlah diri anda semua bahwa perubahan hanya bisa terjadi apabila AMT sadar akan posisinya dan memantapkan hatinya untuk berjuang bersama, membangun kekuatan di setiap depo dan bergerak dalam satu barisan dan satu komando.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Ilhamsyah

Ilhamsyah

Ketua Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) dan juga Ketua Umum Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI).