Disnaker Papua Mengaku Belum Mendapatkan Laporan Rencana PHK PT Freeport

Papua – Pemerintah Provinsi Papua, saat ini mengaku belum mendapatkan laporan secara resmi dari manajemen PT Freeport Indonesia terkait dengan rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan buruhnya. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) Provinsi Papua Yan Piet Rawar, di Jayapura.

Sebelumnya ramai diberitakan bahwa Freeport akan melakukan PHK terhadap 30 ribuan buruhnya, lantaran tidak mendapatkan izin ekspor konsentrat dari pemerintah Indonesia. Dalam berbagai pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah atau juga pimpinan serikat buruh, rencana Freeport tersebut dinilai hanya menjadikan buruh sebagai tameng atau tumbal atas persoalan perizinan. [baca: http://kabarburuh.com/2017/02/19/kasbi-buruh-freeport-jangan-mau-dijadikan-tumbal/]

Yan Piet Rawar mengatakan bahwa pihak pemerintah provinsi juga sempat melakukan pertemuan dengan manajemen Freeport, dan dijanjikan akan diberikan laporan kesimpulan rencana PHK. Namun demikian, pihaknya juga belum mendapatkan laporan tersebut. “Pemprov Papua belum mendapat laporan secara resmi dari manajemen Freeport bahwa ada karyawan yang akan di-PHK,” ujarnya seperti dikutip dari antara.com (20/2/2017).

Jika nanti Freeport meyampaikan laporannya kepada Disnakerduk, pihaknya menyatakan akan mengkaji terlebih dahulu laporan dari Freeport. “Tentu kami tidak terima begitu saja, harus dikaji kembali laporannya. Apakah PHK ini karena perusahaan rugi atau apa? Apakah karena kapasitas penampungan smelter di Gresik, Jawa Timur hanya 40 persen maka berdampak PHK,” katanya.

Namun demikian, jika rencana Freeport melakukan PHK tersebut benar akan terjadi, Disnakerduk menilai bahwa keputusan itu tetap harus mengacu pada aturan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maupun Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. [baca: http://kabarburuh.com/2017/02/17/sekjend-kspsi-tanpa-perundingan-dengan-serikat-phk-pt-freeport-ilegal/]

Menurutnya, dalam keputusan PHK oleh sebuah perusahaan, harus dijelaskan dan dibuktikan terlebih dahulu alasan PHK itu. “Setiap pemutusan hubungan kerja harus jelas alasannya, apakah karena perusahaan merugi atau alasan lainnya,” ucapnya. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]