KASBI: Buruh Freeport Jangan Mau Dijadikan Tumbal

Jakarta — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya menerbitkan rekomendasi izin ekspor konsentrat tembaga bagi PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Pemberian izin berlaku hingga 16 Februari 2018.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan rekomendasi ekspor ini diberikan dengan mengacu Peraturan Menteri ESDM No. 6 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2017 Tahun 2017.

Adapun salah satu syaratnya terkait kewajiban membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri dan perusahaan diberi waktu selama lima tahun dalam membangun smelter. Sebelumnya PT Freeport Indonesia menyatakan akan mengurangi produksi dan pekerja jika perusahaan tambang itu tak mendapat izin ekspor.

Walau akhirnya telah mendapatkan izin ekspor, namjn Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos, menilai bahwa PT Freeport Indonesia tidak selayaknya melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh sebagai bargaining power untuk mendapatkan izin ekspor. “Alasan belum selesainya perundingan antara pemerintah dengan Freeport, tak bisa dijadikan dalih bagi perusahaan untuk melakukan PHK. Jangan jadikan buruh sebagai tumbal,” ujar Nining.

Nining juga menyerukan kepada buruh PT Freeport untuk tidak diam dan jangan mau dijadikan tumbal, serta berani menolak kebijakan Freeport yang merugikan buruh. “Buruh Freepprt harus berani melawan kesewenang-wenangan perusahaan dan menjadikan tumbal atas kepentingan akumulasi modal dan keuntungan bagi perusahaan,” ungkapnya.

Kepada pemerintah, Nining juga menyampaikan kritiknya perihal situasi tersebut. Ia mengingatkan kepada pemerintah agar di waktu depan tidak takut lagi dengan ancaman dari Freeport karena peran pemerintah memang seharusnya mengelola sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, baik bagi buruhnya dan juga bagi rakyat Papua.

Bahkan lebih jauh Nining Elitos mengatakan pemerintah seharusnya berani mengelola sumber daya alamnya sendiri, dengan melibatkan partisipasi serta kontrol dari rakyat. “Kalau Freeport tidak mau tunduk pada aturan hukum Indonesia, ambil alih saja, nasionalisasi Freeport,” tegasnya. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]