SERBUK: PHK di Karawang untuk Berangus Serikat, Bukan Karena Perusahaan Rugi

Karawang – Serikat buruh di Karawang membantah anggapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di kabupaten itu muncul akibat perusahaan merugi karena upah di Kabupaten Karawang yang terlampau tinggi. Anggapan ini muncul dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Karawang Ahmad Suroto pada Rabu, 8 Februari 2016, seperti diwartakan oleh di Tempo.co.

Kadisnakertrans Kabupaten Karawang, Ahmad Suroto mengatakan PHK di Karawang terjadi karena pengusaha kesulitan membayar gaji. Dia beralasan geliat politik pemimpin daerah dan inflasi membuat upah sektoral di kawasan itu menjadi tertinggi se-Indonesia. Hal ini menurutnya yang menjadi penyebab pemutusan hubungan kerja ribuan karyawan dan relokasi pabrik ke daerah lain.

“Perusahaan kelimpungan membayar gaji pegawai. Kami sudah melaporkan dampak dari penetapan UMK ke kementerian tenagakerja. Pagi ini saya laporkan juga ke Gubernur Jawa Barat,” tutur Suroto sebagaimana dikutip tempo.co 8 Februari 2017. Seperti diketahui, UMK Karawang adalah yang tertinggi di Indonesia, dengan besaran Rp3,6 juta per bulan.

Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Indonesia menilai bahwa maraknya PHK merupakan cara dari pengusaha untuk memberangus serikat, dan menegaskan keberpihakan pemerintah pada pengusaha.

Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun di Karawang, SERBUK menemukan PHK massal terjadi biasanya setelah terbentuk serikat dan berhasil mendesak pengusaha mentaati hukum ketenagakerjaan dalam memberikan hak-hak normatif para buruhnya.

Yanto, salah satu pengurus SERBUK Indonesia, yang juga bekerja di salah satu perusahaan garmen di Karawang menjelaskan modus yang dipakai ketika mem-PHK para buruhnya. “Ketika kami berserikat, lalu kami berhasil memenangkan tuntutan buruh kontrak menjadi buruh tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi sesudah itu perusahaan menolak melaksanakannya dan kemudian kami di PHK dengan alasan perusahaan bangkrut dan akan direlokasi,” jelas Yanto.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal SERBUK Indonesia Subono yang membenarkan pernyataan Yanto. Menurut Subono, motif PHK adalah untuk menghapus buruh-buruh permanen. “PHK dilakukan oleh banyak perusahaan dengan berbagai motif, antara lain karena perusahaan berkeinginan mengubah status hubungan kerja buruhnya yang semula tetap dan menggantikannya dengan buruh kontrak atau outsourcing,” ungkap Subono.

Subono menyebutkan pemerintah daerah Karawang selalu memaklumi PHK sepihak yang tidak memiliki pembenaran hukum itu. Ini karena fungsi pengawasan yang lemah dan sikap pemerintah yang berpihak pada pengusaha dengan alasan investasi. Buntutnya, banyak peraturan yang tidak dijalankan, terutama berkaitan dengan status buruh yang semakin longgar sehingga mudah di PHK.

Bantahan juga muncul dari Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah, yang menjelaskan bahwa 2.312 buruh Karawang yang di PHK bukan semata-mata karena upah. “Ada beberapa alasan, pertama karena perusahaan ingin meremajakan buruhnya sehinga mereka mem-PHK dan kemudian menggantinya dengan buruh baru yang baru lulus SMA,” kata Ilhamsyah.

Dia juga menyatakan bahwa alasan PHK tersebut karena perusahaan ingin menghilangkan buruh-buruh yang berserikat, sehinga tindakan ini bisa dikategorikan sebagai pemberangusan serikat. (khi)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]