Kemnaker Nilai Ada Pelanggaran Hak Normatif Terhadap Buruh PT Adhimix

Jakarta – Mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan menghadirkan dua pihak yang berselisih yaitu PT Adhimix Precast Indonesia dan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Adhimix Precast Indonesia (SB-API) yang berafiliasi dengan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), yang berlangsung kemarin belum menghasilkan keputusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam pertemuan yang dilakukan di kantor Kemnaker dan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimulai dengan paparan berbagai tuntutan hak normatif dari pihak buruh. Tuntutan tersebut juga disampaikan oleh buruh dalam mogok kerja yang telah berlangsung lebih dari dua bulan lamanya.

Dalam wawancara dengan pihak buruh yang diwakili oleh Sekjend KASBI Sunarno, tuntutan normatif buruh diantaranya adalah pemberian upah sektoral DKI Jakarta, pembayaran upah tahun 2014, 2015, 2016 yang belum sesuai upah minimum sektoral provinsi (UMSP) agar dibayarkan. Pelaksanaan jam kerja agar di jalankan sesuai ketentuan, perhitungan kerja lembur hrs sesuai ketentuan, pengangkatan seluruh pekerja kontrak menjadi pekerja tetap, menolak phk sepihak, menolak mutasi sepihak, dan menolak pemberangusan serikat buruh.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama PT Adhimix tidak hadir, dan pihak perusahaan diwakili oleh pengacaranya. Dalam paparannya, pihak pengacara menyatakan bahwa pada prinsipnya perusahaan akan menjalankan hak-hak normatif buruh jika memang terjadi pelanggran hak-hak normatif tersebut.

Namun demikian, pihak perusahaan menganggap pekerja yang ikut mogok kerja sebagai tindakan mangkir, maka pemenuhan atas hak buruh yang mogok didiskualifikasikan atau dihilai sebagai bentuk mengundurkan diri. Lebih jauh, pihak perusahaan juga meminta agar penyelesaian perselisihan tersebut di bawa ke pengadilan hubungan industrial (PHI).

Pihak pemerintah yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Direktur PHI, Pengawasan, dan juga Disnaker Provinsi DKI Jakarta Pengawasan, dan Sudinaker Jaktim Pengawasan. Pihak pemerintah menilai bahwa PT Adhimix ada pelanggaran normatif, dan pemerintah terkait telah mengeluarkan nota penetapan untuk pelanggaran upah, dan kelurangan upah, dan nota pemerikasaan tentang pelanggran status kontrak, dan merekomendasikan para buruh diangkat menjadi pekerja tetap.

Karena pihak perusahaan masih berpegang pada sikapnya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja para buruh yang melakukan mogok kerja, maka pertemuan itu belum membuahkan kesepakatan.

Selanjutnya pemerintah memberikan waktu dua minggu, agar kedua belah pihak melakukan upaya penyelesaian secata bipartit. Jika tidak ada juga kesepakatan, maka kementerian akan memanggil direktur utama secara khusus dan tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain. Jika ternyata tidak ada penyelesaian juga, maka dari pengawasan akan melakukan penegakan hukum/tindakan hukum baik sanksi pidana maupun sanksi administratif terhadap perusahaan.

“Konfederasi KASBI secara tegas akan mengawal proses hukum yang sedang berjalan di Sudinaker, provinsi dan kementrian. Namun selain itu juga KASBI akan mengupayakan perundingan-perundingan sampai hak-hak normatif anggota buruh PT Adhimix terpenuhi dan tentunya tidak ada pekerja yang di PHK. Namun jika upaya-upaya tersebut tidak direspon baik, maka Konfederasi KASBI akan melakukan aksi-aksi solidaritas, baik di plant-plant cabang, kantor pusat, Kementrian, dan juga DPR,”ujar Sunaro. (jum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]