Presiden KSPI Said Iqbal Serukan Aksi Besar-Besaran Buruh Tanggal 6 Februari 2017

Jakarta – Presiden Konfedrasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyerukan kepada seluruh kaum buruh di Indonesia untuk melakukan aksi di Istana Negara pada hari Senin, 6 Februari 2017. Aksi buruh tersebut akan mengusung isu dan aspirasi kaum buruh menolak upah murah, pencabutan PP No. 78/2015, rurunkan harga, tolak sistem kerja kontrak outsourcing, tolak tenaga kerja asing ilegal unskill dan bangun kemandirian ekonomi nasional.

Seruan dari Said Iqbal yang disampaikan dalam video yang diproduksi oleh KSPI tersebut, mengajak para buruh untuk keluar dari pabrik-pabrik untuk melakukan aksi di Istana Negara. Dalam seruan tersebut, ia menegaskan bahwa upah murah buruh yang pokok pangkalnya ada di Peratutan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Apakah tahun-tahun depan upahmu mau naik 10 dolar per bulan? Yang hanya seharga satu kebab kalau kita pergi ke Eropa, Jepang atau Singapura. Kalau kau ingin seperti itu, berarti kau tak usah ikut aksi. Berdiam dirilah di rumah dan pabrik-pabrik, menunggu kemiskinan menjemputmu,” seru Said Iqbal.

Ia juga mengatakan bahwa selain aksi besar menolak PP No. 78/2015, pihaknya juga akan melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung. Seperti diketahui bahwa dalam peraturan tersebut, besaran kenaikan upah setiap tahunnya hanya berdasarkan pada pertambahan prosentase antara tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk tahun 2017 ini, kenaikan upah minimum hanya sebesar 8,25%.

Penolakan sistem kerja kontrak dan outsourcing juga menjadi perhatian tersendiri yang disampaikan oleh Said Iqbal. Ia mengkritisi penerapan sistem tersebut yang justru dilakukan oleh BUMN-BUMN di Indonesia seperti di Telkom, Pertamina, PLN, Garuda, dll., yang menggunakan tenaga kerja outsourcing.

“Mereka katanya untung triliunan, tapi pekerjanya outsourcing. Buruh di media, pabrik dan bank juga outsourcing. Padahal peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 tahun 2013, hanya memperbolehkan outsourcing pada lima jenis pekerjaan. Petugas keamanan, petugas kebersihan, katering, jasa penunjang perminyakan dan supir. Diluar itu tidak boleh,” ungkapnya.

Jika saat ini masih ada pekerja yang tidak outsourcing, ia mengingatkan bahwa ke depan anak dan cucu belum tentu mengalami hal yang sama sebagai pekerja tetap di perusahaan. Hal ini dikarenakan sistem outcourcing telah menjadi satu sistem yang mendunia.

Iqbal juga menyoroti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan energi. Seperti kenaikan harga cabai yang ia anggap pemerintah telah kalah dengan permainan dari oligarki dan monopoli para pedagang cabai. Demikian juga dengan kenaikan harga BBM atau juga kelangkaan BBM, serta pengurangan subsidi listrik. Juga seruan untuk mengambil alih jika kontrak kerja karya dengan perusahaan-perusahaan migas asing selesai.

Terkait dengan Tenaga Kerja Asing ilegal dari China, Said Iqbal menilai bahwa angka 21 ribu yang dipaparkan oleh pemerintah itu tidaklah benar. Ia memaparkan bahwa di berbagai perusahaan di Indonesia sangat banyak TKA ilegal asal China.

“Mereka membiarkan dengan bebas visa wisatawan lalu bekerja. Kalau hanya satu atau dua orang kita bisa paham, tapi kalau ini mencapai puluhan ribu ini adalah bentuk yang sistemik. Dimana kita menolak investasi masuk bersamaan dengan tenaga kerja buruh kasar,” ujarnya.

Menurutnya, perusahaan dan investasi dari Jepang, Amerika, Taiwan atau Korea yang masuk di Indonesia tak masalah, tapi kenapa dari China menyertakan tenaga kerja, dan hanya ada sedikit tindakan dari pemerintah dengan alasan imigrasi.

“Undang-Undang Ketenagakerjaan jelas mengatakan bahwa tenaga kerja asing harus berketrampilan, sementara yang datang adalah buruh tidak terampil. Harus ada juga pendamping dari tenaga kerja lokal, juga memahami kultur budaya Indonesia. Sementara peraturan keharusan bisa berbahasa Indonesia telah dihapus oleh pemerintah,” protesnya.

Hal lain yang diangkat adalah jaminan sosial yang tak lagi perlu membayar iuran. “Bagaimana caranya? Dari pajak. Tapi kalau upahnya murah, maka peningkatan pajak tak akan tercapai. Sekali lagi mari kita bergerak pada tanggal 6 Februari 2017 nanti,” pungkasnya.

Informasi yang didapat oleh Kabar Buruh sebelumnya, aksi akan dilakukan oleh KSPI mulai pukul 09.00 WIB dengan titik kumpul di Bundaran Patung Kuda Indosat yang dilanjutkan dengan longmarch menuju Istana Negara. (jum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: kabarbu[email protected]