Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Konsiliasi

Dalam sebuah hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja, kerap kali tak berjalan dengan baik. Berbagai persoalan antar kedua belah pihak biasanya muncul akibat ketidaksepahaman mengenai hak-hak normatif dari pekerja yang tak dipenuhi dengan baik oleh pengusaha. Hubungan ketidaksepahaman yang kemudian biasa disebut dengan perselisihan hubungan industrial.

Tak selamanya perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan melalu meja hijau di Pengadilan Hubungan Industrial. Upaya untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur oleh pemerintah melalui berbagai mekanisme yang termaktub dalam instrumen regulasi ketenagakerjaan, salah satunya adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan menggunakan jalur konsiliasi.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), diatur mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan cara tersebut. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 UU PPHI, yang dimaksud konsiliasi adalah;

Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral;

Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator melalui ketetapan Menteri (dalam hal ini adalah Menteri Ketenagakerjaan) yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih. Konsiliator harus terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/Kota.

Para pihak yang berselisih harus menyepakati bersama untuk memilih konsoliator yang nantinya akan menjadi pihak netral/penengah dalam perselisihan hubungan industrial. Para pihak dapat mengetahui nama-nama konsiliator dari daftar nama konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada kantor instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan penyelesaian perselisihan secara tertulis, konsiliator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-lambatnya pada hari kerja kedelapan harus sudah dilakukan sidang konsiliasi pertama. Konsiliator dapat memanggil sanksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang konsiliasi guna dimintai dan didengar keterangannya.

Hasil dari konsoliasi akan dibuat dalam bentuk perjanjian bersama yang ditandantangani oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh konsiliator. Kemudian perjanjian bersama tersebut didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) setempat untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Pendaftaran tersebut dimaksudkan apabila perjanjian bersama ternyata tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan di PHI untuk mendapatkan penetapan eksekusi.

Konsiliator wajib menyelesaikan tugasnya dalam menengahi perselisihan hubungan industrial selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Honorarium/Imbalan Jasa Bagi Konsiliator dan Penggantian Biaya Bagi Saksi dan Saksi Ahli dalam Sidang Mediasi atau Konsiliasi, pihak konsiliator berhak mendapat hororarium jasa berdasarkan penyelesaian perselisihan yang dibebankan kepada negara. Adapun honorarium konsiliator sebesar Rp3,5 juta rupiah/kasus, dengan mengajukan permohonan pembayaran honorarium kepada bendahara dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota.
Jika tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi maka:

  1. Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis;
  2. Anjuran tertulis harus sudah disampaikan kepada para pihak dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama;
  3. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;
  4. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya dianggap menolak anjuran tertulis;
  5. Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak anjuran tertulis disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftar di Perjanjian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendafataran.

Apabila anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

Namun demikian, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan menggunakan konsiliator masih sangat jarang digunakan oleh pihak pengusaha dan pekerja di Indonesia. Pada umumnya persoalan perselisihan hubungan industrial antar pihak menempuh jalur mediasi melalui dinas ketenagakerjaan setempat.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]