SPN Nilai Pemerintah Tak Tegas Terhadap Tiga Perusahaan Nakal Asal Korea

Jakarta – Serikat Pekerja Nasional (SPN) menilai bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan tidak dapat bertindak tegas terhadap tiga perusahaan asal Korea Selatan yang melakukan PHK terhadap 540 orang buruhnya.

Hal ini disampaikan oleh salah satu pimpinan SPN, Roberds menanggapi hasil mediasi yang dilakukan oleh pemerintah antara serikat buruh dan pengusaha. Seperti diberitakan sebelumnya, tiga perusahaan asal Korea Selatan yang tergabung dalam Korean Garment (GOWA) telah melakukan PHK terhadap 540 buruhnya dengan alasan efisiensi. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Star Camtex, PT Wooin Indonesia, dan PT Good Guys Indonesia.

“Kemenaker hanya menyarankan agar antara pekerja dan pengusaha dapat berunding. Pemerintah tidak dapat bersikap tegas terhadap pengusaha ketiga perusahaan tsb. Sedangkan perundingan sudah dilakukan berkali-kali dan pengusaha tidak pernah merespon permintaan para pekeja. Pemerintah jelas tidak bisa diharapkan untuk membantu menyelesaikan hal tersebut,” ujarnya kepada Kabar Buruh.

Aksi Serikat Pekerja Nasional di depan gedung Kedubes Korea Selatan (13/1/2017).

Mediasi tersebut dilakukan pada tanggal 16 Januari 2017 lalu itu, merupakan respon atas aksi yang sebelumnya digelar oleh SPN di Kedutaan Besar Korea Selatan pada tanggal 13 Januari 2017. Melalui surat dengan No 12/PHIJSK-PPHI/1/2/2017 Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja memanggil direktur PT Star Camtex, direktur PT Wooin Indonesia dan direktur PT Good Guys Indonesia, serta memanggil pula SPN sebagai perwakilan dari pekerja.

Sahat Sihur SH MH mewakili Ditjen PHI dan Jamsos dalam pertemuan tersebut, sementara Abu mewakili PT Goods Guys Indonesia, Mulyadi mewakili PT Star Camtex, serta Suhono mewakili PT Wooin Indonesia. Adapun dari DPP SPN diwakili oleh Ketua Bidang Advokasi DPP SPN Djoko Heriono, Ketua Bidang Organisasi Sugianto, pengurus DPC SPN Jakarta Utara dan pengurus PSP SPN di 3 (tiga) perusahaan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan menyatakan bahwa yang mereka lakukan adalah dalam rangka efisiensi, tidak mengurangi pekerja, tetapi mencabut berkas status pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap dengan imbalan uang pisah. Pihak SPN menanggapi bahwa apa yang dilakukan oleh ketiga perusahaan Korea tersebut adalah pelanggaran peraturan ketenagakerjaan.

Ditjen PHI dan Jamsos menyarankan agar pengusaha dan pekerja melakukan perundingan bipartit sesuai dengan ketentuan, apabila tidak selesai maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun saran yang sampaikan oleh pihak Kemnaker tersebut dinilai oleh serikat buruh tak menyelesaikan persoalan, karena perundingan antara buruh dan pengusaha tak jua menemui titik temu. SPN sendiri sedianya akan kembali melakukan aksi besar-besaran ke Kedubes Korea Selatan pada tanggal 6 Februari 2017, sebagai upaya menekan pemerintah Korea Selatan untuk mendorong pengusahannya agar mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]