KPBI Protes Outsourcing Illegal di Jakarta Utara

Kamis – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menggeruduk kantor Suku Dinas Tenaga Kerja (Sudinaker) Jakarta Utara, kemarin (26/1/2016). Konfederasi tersebut memprotes maraknya penerapan kontrak dan outsourcing ilegal di Jakarta Utara.

KPBI mencatat, hubungan kerja ilegal itu terdapat di PT Daihatsu PDC di Sunter dan Pertamina Patra Niaga di Semper. Ketua Serikat PT Daihatsu PDC, Erwin menyampaikan outsourcing di perusahaan otomotif itu ilegal. Sebab, pabrikan mobil tertua asal Jepang itu menempatkan buruh outsourcing pada bagian produksi.

Sementara, dalam UU Ketenagakerjaan dan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja melarang penggunaan alih daya untuk produksi inti. “Kami datang ke Sudinaker Jakarta Utara untuk memastikan agar petugas pengawas turun memeriksa pelanggaran hukum oleh perusahaan,” katanya pada Kamis, 26 Januari 2017.

Anggota FBTPI Pertamina Patra Niaga juga mendesak Suku Dinas Jakarta Utara segera menuntaskan hubungan kerja ilegal di anak perusahaan Pertamina tersebut. “Kasus di Pertamina harus segera diselesaikan oleh Sudinaker Jakarta utara. Kami meminta laporan kemajuan terhadap nota pemeriksaan status kerja dan rapelan upah lembur untuk segera ditetapkan menjadi Nota Penetapan,” ungkap Ketua Departemen Advokasi FBTPI Gallyta Nur Bawoel.

Ia mengaskan, pemerintah harus berani menerapkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang telah terbukti melakukan pelanggaran, ketika mempekerjakan buruh dengan status outsourcing untuk jenis pekerjaan utama.

Dalam unjuk rasa itu, KPBI menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta agar pengawas PPNS Sudinakertras Jakut untuk segera turun kelapangan., terkait pelaporan pelanggaran status kerja PKWT di PT Daihatsu. Kedua, meminta Sudinakertrans Jakut untuk segera mengeluarkan Nota Penetapan terkait kasus PT Pertamina Patra Niaga yang sudah dilaporkan oleh serikat pekerja.

Dan yang ketiga, meminta agar Sudinakertrans Jakut bertindak tegas dengan mengeluarkan sanksi administratif (pencabutan izin usaha, dll), kepada perusahaan yang telah terbukti melakukan pelanggaran hak normatif.

Dalam unjuk rasa itu, perwakilan KPBI wilayah Jakarta diterima oleh Dr. Ir Dwi Untoro, Kasudinaker Jakarta Utara.

Abdul Rosid dari Deptartemen Pengembangan Organisasi KPBI menambahkan, aksi ini juga merupakan bagian dari ajang konsolidasi KPBI di wilayah Jakarta. Ini sebagai tahapan menuju Konferensi KPBI wilayah Jakarta yang rencananya akan diselenggarakan pada awal bulan Febuari 2017 nanti. (gur)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]