Bertemu Menaker, KPBI Minta Hanif Lindungi Kebebasan Berserikat dan Menolak PP 78/2015

Jakarta – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) meminta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri memastikan kebebasan berserikat dan produk hukum untuk melindungi korban sengketa PHK. KPBI menyampaikan permintaan itu dalam pertemuan perkenalan di kantor Kementerian Tenaga Kerja pada Kamis, 12 Januari 2017.

KPBI menilai terjadi pemberangusan terhadap kebebasan berserikat, seperti pada sejumlah anggotanya. Dalam pertemuan itu, konfederasi yang dipimpin Ilhamsyah tersebut menyerahkan berkas sejumlah kasus yang bertahun tak kunjung usai. Di antaranya adalah pencatatan Federasi Serikat Pergerakan Buruh Indonesia, Serikat Honda Prospect Motor (HPM) Serbuk, dan pidana perburuhan direktur PT Kencana Lima.

Selain itu, KPBI juga menyampaikan kasus di Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas serta Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FSP2KI). “FSPBI dan HPM nomor pencatatannya tidak dikeluarkan pihak suku dinas setempat,” kata Sekretaris Jenderal KPBI Damar Panca Mulya usai pertemuan itu. Damar mengatakan KPBI mendesak Hanif Dhakiri untuk menuntaskan persoalan itu.

Selain kebebasan berserikat, KPBI juga menyuarakan persoalan kepastian hukum untuk menjalankan keputusan sengketa perburuhan. Untuk itu, konfederasi berlambang bintang dan gerigi itu meminta agar menaker mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengesahan Nota Pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

“Pengesahan nota pemeriksaan di PN, karena hal itu menimbulkan masalah baru apabila tidak ada arahan dalam bentuk permen atau kepmen,” ungkap Damar.

KPBI juga mengharapkan pencabutan produk hukum yang merugikan buruh buruh. Konfederasi ini terus mengingatkan pemerintah bahwa kaum buruh tetap menolak Peraturan Pemerintahan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Peraturan itu menghapus hak buruh merundingkan upah dengan penetapan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum KPBI Ilhamsyah menekankan, KPBI tidak akan meninggalkan metode aksi massa dalam memperjuangkan tuntutannya. Konfederasi yang bermarkas di Jakarta Selatan ini juga memperjuangkan kepastian upah proses bagi korban sengketa PHK.

“Upah proses harus dipastikan dalam aturan yang diatur oleh permen, karena hal tersebut sudah ditatur oleh UU 13/2003,” ungkap Ketua Departemen Advokasi KPBI Nelson Saragih. Nelson menambahkan, buruh kesulitan menghadapi sengketa PHK di pengadilan tanpa upah proses tersebut.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyambut baik kedatangan konfederasi tersebut. Terkait pencatatan anggota KPBI yang bermasalah, Hanif meminta Dirjen Hubungan Industrial Hayani Rumondang segera menyelesaikannya.

Dalam pertemuan itu, politisi PKB itu merekomendasikan agar kasus ini segera ditindaklanjuti. Rumondang juga langsung menghubungi Kepala Dinas Tenaga Kerja Serang untuk menegaskan tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan SK pencatatan federasi. Menaker Hanif juga berjanji membentuk tim tentang permpen upah proses dan putusan MK no 7 tahun 2014 tentang pengesahan. Tim itu, janjinya, akan berkoordinasi dengan KPBI. (gur)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]