KSPI Kritik Kenaikan Harga Pokok dan Biaya Urus STNK

Jakarta – Kondisi dan kebijakan pemerintah di awal 2017 mendapatkan respon dari kalangan buruh, diantaranya adalah kondisi kenaikan harga kebutuhan pokok dan keniakan mengurus biaya STNK. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang mengaitkan kenaikan tersebut dengan upah buruh 2017 yang hanya sedikit mengalami kenaikan.

Pemerintah dianggap mengembalikan rezim upah murah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dalam penerapannya pada tahun 2017 hanya mengalami kenaikan upah sebesar 8,25%.

Kenaikan tersebut menurut Said Iqbal meliputi harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, tarif dasar listrik golongan 900 VA, dan biaya pengurusan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga 300 persen.

“BBM non subsidi harganya sudah naik mengikuti mekanisme pasar, kita hanya tinggal menunggu kenaikan harga premium. Karena mau tidak mau harga premium bakal disesuaikan seiring kenaikan harga minyak dunia,” ujarnya seperti dikutip oleh Liputan6.

Terhadap kebijakan kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB 100% sampai 300%, Iqbal juga menyatakan ketegasan penolakan kebijakan tersebut. Selain karena penyesuaian tersebut dianggap tidak sesuai dengan pelayanan pelayanan surat-surat kendaraan bermotor yang diberikan Polri masih jauh dari kata layak‎, juga angka kenaikan yang berlipat-lipat besarnya.

“Coba lihat saja calo masih banyak, berantas dulu calo dan pungutan liarnya. Hari ini ada, besok tidak ada, lalu ada lagi,” ucap Said.

Kenaikan tersebut juga bisa berdampak bagi buruh, mengingat pada saat ini dapat dilihat bahwa kalangan buruh banyak menggunakan kendaraan motor sebagai moda transportasi mereka menuju tempat kerja. Sehingga kenaikan BBM dan surat-surat kendaraan motor akan membebani bagi buruh yang tak sebanding dengan dengan kenaikan upah buruh, hingga pada akhirnya akan semakin menekan daya beli dari masyarakat.

KSPI sendiri mengatakan bahwa mereka akan melakukan judicial review atas PP 78/2015 ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kita akan judicial review karena PP Nomor 78 Tahun 2015 mengembalikan rezim upah murah,” sambungnya.(yud)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]