PP Pengupahan Menghilangkan Peran Serikat Buruh dalam Menentukan Kenaikan Upah

Isu Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, masih menjadi topik hangat yang terus dibicarakan oleh kalangan serikat buruh. Walau sudah berjalan lebih dari satu tahun, berbagai kalangan serikat buruh masih menyatkan sikapnya menolak peraturan tersebut.

Salah satu serikat yang menyatakan penolakannya adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). Reporter Kabar Buruh, Moh Jumri berkesempatan melakukan wawancara dengan Ketua Umum KPBI, Ihamsyah pada saat peluncuran sekretariat baru miliki konfederasi yang belum lama ini telah melakukan kongres persatuannya.

Berikut adalah petikan hasil wawancara reporter Kabar Buruh, Moh Jumri.

Menurut Bung Ilham Syah, kenapa buruh harus menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan?

Pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dari latar belakang munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Peraturan ini adalah bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi. Di tengah situasi ekonomi yang sedang melemah, ia berupaya untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan cara mengundang sebanyak mungkin investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Nah, untuk bisa memastikan agar investor masuk ke Indonesia, ia membuat aturan-aturan yang selama ini dianggap menghambat proses investasi. Misalnya masalah perijinan yang panjang dipangkas, masalah pengadaan lahan atau persiapan lahan yang selama ini sulit dipermudah, termasuk PP 78/2015 yang merupakan bagian dari upaya Jokowi untuk menarik investasi agar masuk.

Dengan PP 78/2015, kenaikan upah bisa diprediksi setiap tahun berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai rumus untuk menetapkan upah setiap tahunnya. Dalam konteks seperti ini, kita bisa melihat posisi PP 78/2015 itu bukan untuk kepentingan buruh, melainkan untuk kepentingan pengusaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk menetapkan upah diatur berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Cara untuk menentukan kenaikan upah berdasarkan KHL, dilakukan berdasarkan survei oleh dewan pengupahan di setiap provinsi dan setiap kota. Artinya, melalui PP 78/2015 kenaikan upah sudah dipatok berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga survei sudah tidak dibutuhkan lagi.

Dewan Pengupahan sendiri terdiri dari perwakilan buruh, perwakilan pengusaha, dan perwakilan pemerintah. Ini lah dulu yang biasanya setiap tahun melakukan survei pasar dan itu ada 65 item yang di survei, berapa harganya, dan di situlah nantinya bisa diketahui berapa angka kebutuhan hidup layak berdasarkan survei tersebut. Disitulah reomnedasi Dewan pengupahan kepada bupati dan gubernur untuk menetapkan.

Kalau survei sudah tidak dibutuhkan lagi, artinya dewan pengupahan sudah tidak berfungsi lagi. Kalau dewan pengupahan sudah tidak berfungsi artinya peran serikat pekerja/buruh dalam menentukan kenaikan upah itu sudah hilang.

Secara subtansi PP 78/2015 ini sudah menghilangkan peran serikat buruh dalam menentukan kenaikan upah. Itu dasar kenapa kita menolak PP 78/2015. Secara hukum dia juga menabrak aturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UUK No. 13/2003).

Kenaikan tahun ini hanya 8,25% (inflasi tambah pertumbuhan ekonomi). Kenaikan upah yang berdasarkan PP 78/2015 ini tidak signifikan, cuma 8,25%. Sedangkan tingkat kebutuhan hidup setiap tahun itu jauh lebih besar. Begitu juga untuk wilayah-wilayah tertentu, misalnya seperti Jawa Tengah upahnya itu tidak akan bisa mencapai kebutuhan hidup layak. Karena dasar upah yang kemarin itu hanya Rp1.200.000 s/d Rp1.400.000. Jika naiknya hanya 8,25%, artinya kenaikan upahnya hanya sekitar Rp100.000.

Ini kita simpulkan bahwa politik upah murah masih menjadi pilihan bagi pemerintahan Jokowi dalam kerangka memanjakan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Itulah kenapa posisi KPBI bersama dengan serikat-serikat lain menolak munculnya PP 78/2015 tersebut.

Dalam pembuatan PP 78/2015, apakah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), sendiri dilibatkan?

Tahun lalu KPBI masih komite persiapan, kita memang tidak terlibat dalam proses itu. Tidak hanya KPBI, saya menanyakan kepada federasi dan konfederasi lain pun, mereka juga tidak dilibatkan, tidak diminta aspirasi tentang keluarnya PP 78/2015.

Itu yang membuat kaget, karena waktu itu Menteri Ketenagakerjaan mengundang berbagai serikat buruh, tapi bukan dalam kerangka mencari masukan, melainkan dalam rangka sosialisasi terkait PP 78/2015 tersebut. Jadi sebenarnya PP 78 itu sudah jadi dan Menteri Ketenagakerjaan membuat suatu forum untuk mengundang berbagai serikat buruh. Kita hadir disana.

Jadi tidak ada kesempatan dan serikat buruh untuk dilibatkan dalam proses menentukan kabijakan PP 78/2015.

Bagaimana keterlibatan anggota serikat buruh KPBI di daerah?

Sama, baik serikat buruh di daerah maupun serikat buruh yang bersifat nasional memang tidak dilibatkan dalam proses perumusan pembuatan kebijakan PP 78/2015. Karena memang PP 78/2015 ini berada langsung di bawah kewenangan Presiden. Jadi Presiden yang memutuskan garis kebijakan ekonomi dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi. Sedangkan Menaker sendiri tinggal mensosialisasikan karena itu memang kebijakan Presiden.

Yang menjadi perhatian bagi kita pada hari ini ialah, pemerintah Jokowi sendiri dalam kampanyenya pernah menjanjikan Tri Layak. Yaitu upah layak, hidup layak dan kerja layak. Akan tetapi, apa yang dia sampaikan dalam Tri Layak tersebut dengan PP 78/2015, itu sangat bertentangan.

Kaum buruh Indonesia tidak akan pernah sampai pada kehidupan yang layak, jika tingkat kenaikan upah didasarkan pada PP 78/2015 karea tidak sebanding dengan kebutuhan hidup. Sekarang saja dengan kondisi upah yang ada di wilayah Jakarta masih jauh dari kebutuhan hidup layak karena upah yang ditetapkan melalui UMP itu mengatur upah untuk pekerja lajang. Jadi, UMP itu upah untuk pekerja lajang yang bekerja di bawah satu tahun.

Sekarang ini UMP menjadi patokan upah buruh di setiap perusahaan. Meskipun orang sudah bekerja satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun, tetap saja upah standartnya UMP. Sedangkan orang yang bekerja lima tahun, dengan yang satu tahun, upahnya tetap sama menggunakan UMP. Begitu juga dengan buruh yang mempunyai anak lima, dengan buruh lajang upahnya tetap menggunakan UMP.

KPBI pastinya bersikap menolak PP 78/2015 karena tidak akan memberikan kesejahteraan bagi buruh dan rakyat. KPBI sendiri mendorong agar negara membuat satu undang-undang tentang pengupahan. Undang-undang yang kita harapkan ini adalah undang-undang yang bisa memberikan keadilan dan kesejahtraan kepada seluruh kaum buruh.

Dulu kita menawarkan konsep Upah Layak Nasional, dimana dalam konsep itu ada pemerataan upah di seluruh Indonesia. Itu sebenarnya masuk akal dan sangat memungkinkan. Atau upah berdasarkan regional seperti dulu UMR, misalnya di Indonesia dibagi menjadi tiga sampai empat regional.

Itu harus di atur melalui satu aturan setingkat undang-undang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Di dalam tidak hanya mengatur pekerja yang lajang, tapi harus benar-benar mengatur pekerja secara umum, seperti yang mempunyai suami, istri, anak, dll, karena kebutuhan buruh berbeda-beda, sehingga tidak bisa dipukul rata.

Seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai aturan standarisasi upah seperti golongan 1A, 2A, 3A. Dari Aceh sampai Papua itu upahnya sama. Bahwa nantinya ada tunjangan daerah, ada tunjangan istri, itu ada di dalam tunjangan PNS, tapi dasarnya harus sama. Harusnya pemerintah bisa melakukan juga untuk buruh karena dengan standarisasi upah secara nasional, akan mendorong percepatan pemerataan pembangunan. Sehingga jika orang ingin melakukan investasi dimanapun, dia akan mendapatkan satu jaminan kepastian upah, dimanapun ia akan berinvestasi.

Namun dengan kondisi sekarang ini, upah yang berdasarkan kabupaten/kota, setiap investasi pasti akan memilih kabupaten/kota yang upahnya paling rendah. Itulah yang menyebabkan terjadinya relokasi. Seperti yang terjadi di Tanggerang, banyak perusahaan yang relokasi ke Jawa Tengah, karena upah di Jawa tengah jauh lebih murah, bisa 50% upahnya di bawah Tanggerang.

Sistem pengupahan yang saat ini juga mendorong masyarakat di daerah melakukan urbanisasi ke kota-kota Industri karena di kampung dia upahnya cuma Rp1,4 juta dan jika dia bekerja di Jakarta upahnya bisa bisa sampai Rp3,4 Juta.

Seandainya ada standarisasi upah, itu akan meminimalisir terjadinya urbanisasi, meminimalisir terjadinya relokasi, meminimalisir terjadinya kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah.

Kita melihat upah ini tidak bisa lagi dipandang sebagai beban. Pemerintah harusnya melihat peningkatan upah itu akan mendorong terjadinya meningkatan daya beli. Kalau seandainya terjadi peningkatan daya beli, secara otomatis pasar akan bisa terserap. Kalau pasar bisa terserap, artinya produktifitas akan meningkat. Nah, itu efeknya yang seharusnya bisa dilihat oleh pemerintah.

Krisis yang terjadi hari ini ialah krisis daya beli, kalau upah terus ditekan, daya beli terus menurun, maka krisisnya akan semakin mendalam. Harusnya pemerintah mengambil cara berpikir yang lain, tapi logika yang dipakai pemerintah masih memakai logika lama masih melihat upah kecil, sehingga investor akan datang.

Inilah yang menyebabkan kenapa Indonesia masih ketergantungan dengan modal-modal asing atau dengan investasi yang tidak independen dalam pembangunan, sehingga tidak mandiri karena kita memang tidak punya industri dalam negerinya sendiri.

PP 78/2015 itu muncul 2015, artinya penetapan upah sekarang sudah menggunakan PP 78/2015. Bagaimana perbandingan kenaikan upah buruh sekarang dengan sebelumnya?

Jauh. Sekarang ini kawan-kawan buruh yang dulu tidak begitu menyadari betul tentang dampak buruknya PP 78/2015. Hari ini dengan ditetapkannya kenaikan upah oleh setiap gubernur, semua orang baru merasakan. Makanya pada akhir tahun lalu, gerakan buruh melakukan aksi dimana-mana karena kenaikan upah itu tidak ada yang lebih dari 8,25%.

Kalau dulu masih ada kenaikan upah yang variatif, 12%, 14% bahkan dari 2012 ke 2013 itu kenaikan bisa sampai 40% untuk wilayah Jakarta. Namun kenaikan untuk upah sekarang semua rata 8,25%, kecuali Aceh yang tidak mengacu pada PP 78/2015.

Coba sedikit ceritakan bagaimana perjuangan dari KPBI sendiri dalam memperjuangkan Penolakan PP 78/2015?

Kalau kita dari awal sudah melihat dampak negatif PP 78/2015 ini, dan kita sudah mulai menggalang konsolidasi karena hal ini memang akan berdampak buruk pada kaum buruh. KPBI sadar bahwa kekuatanya belum cukup besar, makanya kita dulu bersama dengan berbagai organisasi buruh sepakat untuk membuat aliansi Gerakan Buruh Indonesia (GBI). Di GBI bermacam upaya yang dilakukan untuk menolak PP 78/2015.

Kita sudah mencoba untuk melakukan aksi bergantian, aksi gabungan, aksi bertahan di Istana sampai kita dupukul mundur dan mengakibatkan 26 buruh ditangkap dan dijadikan tersangka. Kita direpresif, tapi kawan-kawan tidak menyerah, Kita terus melakukan konsolidasi bahkan mempersiapkan mogok nasional pada waktu itu.

Sampai sebelum mogok nasional ada aksi buruh jalan kaki dari Bandung ke Jakarta, dari Lampung ke Jakarta, hal itu sebagai bentuk kampanye untuk penolakan PP 78. Sampai puncaknya itu kita melakukan mogok nasional selama tiga hari.

Mogok Nasional yang dilakukan pada waktu itu memang bisa dikatakan gagal untuk mencabut PP 78/2015 karena memang ada beberapa faktor. Seperti sosialisasi dampak PP 78/2015 yang tidak begitu masif . Selain itu aparat yang lebih siap dan melakukan tindakan represif terhadap pemogokan-pemogokan yang dilakukan di kawasan-kawasan Industri di Tanggerang, Medan, atau Bekasi.

Mereka begitu sigap dan langsung merepresif menggunakan pasukan bermotor. Setiap kali ada perkumpulan langsung dihadang dan dibubarkan. Sehingga pemogokan itu tidak berjalan secara maksimal hingga akhirnya PP 78/2015 tetap diberlakukan.

Meskipun PP 78/2015 sudah diberlakukan, kita masih terus berupaya bersama kawan-kawan GBI untuk mencoba menggugat PP 78/2015 itu ke Mahkamah Agung karena itu memang bertentangan dengan UUK No. 13/2003. Informasi yang didapat sekitar satu bulan yang lalu, PP 78/2015 sudah mulai akan di sidangkan.

Makanya kita meminta ke Mahkamah Agung untuk melihat bahwa serikat pekerja/buruh sekarang sudah tidak terlibat lagi dalam proses menentukan survei angka kenaikan upah. Sehingga penetapan upah yang sudah ditetapkan itu bisa kita batalkan dan diganti berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL), rekomendasi dari dewan pengupahan.

Jadi itu langkah selanjutnya yang akan dilakukan KPBI?

Ya, bukan hanya di KPBI tetapi dari serikat-serikat lain yang akan mengawal terus di Mahkamah Agung. Selain itu kita juga dalam aksi-aksi selalu mengkampanyekan dan hingga hari ini untuk membatalkan PP 78/2015.

Pertanyaan terakhir. Apakah ada upaya dari KPBI untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah?

Karena itu sudah keputusan final, jadi waktu kita melakukan aksi tanggal 30 Oktober 2015, sorenya kita diterima oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Deputi Kantor Staf Kepresidenan. Mereka berkata bahwa itu merupakan keputusan Presiden dan menteri tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut.
Sebelumnya ada, cuma memang itu mentok karena sudah menjadi kesimpulan dan keputusan. Sehingga tetap dipaksakan upaya negosiasi, upaya mogok dan aksi. Dan hari ini kaum buruh sudah bisa merasakan dampak dari PP 78/2015, kenaikan upah tidak lebih dari 8,25%. Sangat jauh dari harapan buruh sehingga tidak memenuhi kebutuhan hidup layak.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Moh Jumri

Moh Jumri

Reporter Kabar Buruh, saat ini juga aktif di Komunitas Kretek.