Denda Satu Milyar Bagi Perusahaan yang Tak Asuransikan Pekerjanya

Samarinda – Kepala Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) cabang Samarinda, Supriyanto, mengatakan bahwa perusahaan yang tidak memberikan jaminan keselamatan bagi pekerjanya, akan diberikan sanksi pidana maksimal delapan tahun penjara, atau denda mencapai 1 milyar rupiah. Sanksi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Sebaliknya, ketika perusahaan mendaftarkan pekerjanya dalam asuransi tenaga kerja, perusahaan akan merasakan manfaatnya. “Perusahaan tidak akan menanggung biaya jika pekerjanya mengalami kecelakaan,” ujar Supriyanto di Samarinda, akhir pekan lalu.

Ia memberikan contoh peristiwa yang terjadi di Jawa Timur, di mana ada kontraktor yang mendapat proyek pembangunan rumah toko senilai Rp400 juta, dan tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. “Kemudian terjadi kecelakaan dan menyebabkan pekerjanya terluka, bahkan ada yang meninggal. Sehingga kontraktor harus membayar asuransi bagi kelurga korban senilai Rp150 juta,” contohnya.

Contoh yang ia sebutkan membuktikan bahwa perusahaan justru mengalami kerugian karena tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan nilai proyek hanya Rp400 juta, kontraktor harus menangung Rp150 juta untuk keluarga korban akibat kecelakaan kerja.

“Apabila pekerjanya didaftarkan di BPJS, maka kontraktor tidak perlu pusing karena ada BPJS Ketenagakerjaan yang akan membayar klaimnya,” kata Supri seperti dikutip dari situs BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan berbagai contoh dan pengalaman buruk yang ada, ia meminta kepada semua pihak untuk mendaftarkan karyawanya di BPJS Ketenagakerjaan. “Berdasarkan sanksi sesui aturan, ancaman pidana denda maupun kurungan, maka saya minta semua orang, lembaga, hingga perusahaan, harus mendaftarkan karyawanya di BPJS Ketenagakerjaan demi kebaikan bersama,” imbuhnya.

Sementara itu, data BPJS Ketenagakerjaan pada semester pertama 2016, menyebutkan bahwa jumlah perusahaan wajib yang yang belum mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan mencapai 4.885 perusahaan. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan terus mengejar perusahaan ini, agar mendaftarkan tenaga kerjanya.

Adapun target dari pemerintah dalam hal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 2018 adalah sebesar 80% dari seluruh angkatan kerja. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]