KSPI Kecam Pidato Wapres JK Dalam Konferensi ILO Asia Pasifik

Denpasar — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan tidak sepemaham dengan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang disampaikan dalam pembukaan Internatioal Labour Organization – 16th Asia and Pacific Regional Meeting” di Bali 6-9 Desember 2016.

Dalam pidato pembukaannya, Wapres menyatakan bahwa penetapan pemerintah Indonesia dalam kenaikan upah minimum hanya mempertimbangkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah keputusan yang terbaik, sehingga memberikan kepastian dalam iklim investasi dan bisa dijadikan contoh oleh negara-negara Asia Pacific lainnya.

Pernyataan Wapres yang tertuang dalam PP 78/2015 tentang Pengupahan, ditolak keras oleh KSPI. Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, justru PP 78/2015 ini memberikan ketidakpastian bagi kesejahteraan dan peningkatan daya beli buruh, akibat kebijakan upah murah tersebut.

Hal ini terlihat dari data BPS yang menyatakan menurunnya angka konsumsi yang disumbangkan terhadap pertumbuhan ekonomi dan fakta data ILO dalam bukunya “trend ketenagakerjaan di Indonesia 2014-2015 hal 28”, yang menyebutkan bahwa upah rata-rata di Indonesia $174/bulan. Jauh di bawah Vietnam ($181) dan Thailand ($357).

Maka dengan adanya PP 78/2015 akan makin murah dan memiskinkan buruh di Indonesia. Sementara dengan PP 78/2015, pengusaha dinilai makin diproteksi dengan surga upah murah.

“Maka jelas penyataan Wapres dalam acara internasional ILO yang dihadiri hampir 100 negara dari unsur menteri, organisasi pengusaha, dan serikat buruh (termasuk KSPI) sangat menyakitkan dan menciderai rasa keadilan kaum buruh,” ujar Iqbal dalam keterangan persnya.

Terlihat sekali pidato Wapres tersebut bertolak belakang dengan isi pidato presiden serikat buruh se-Asia Pacific (ITUC AP), yang meyatakan upah minimum di Indonesia dan negara Asia Pacific lainnya masih tergolong rendah. “Terlihat sekali pidato Wapres tentang upah sangat melindungi kepentingan kelompok pengusaha saja dan mengabaikan suara buruh,” sambungnya.

Melalui PP 78/2015 tersebut, hak berunding kenaikan upah minimum serikat buruh dihapus oleh pemerintah Indonesia. “Kalau begitu buat apa bicara kerja layak yang berkesinambungan (SDGs) bisa dibicarakan, kalau hak bicara dan berunding saja bagi serikat buruh sudah hilang?,” protesnya.(gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]