GSBI: Regional Comprehensive Economic Partnership Akan Langgengkan Upah Murah

Jakarta – Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), bersama dengan Front Perjuangan Rakyat (FPR), menyatakan sikapnya menolak agenda Regional Comprehensive Economic Parrnership (RCEP). RECP sendiri pada tanggal 6 sampai 10 Desember 2016 melangsungkan pertemuannya di International Convention Exhibition, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan.

Bahkan dalam menyikapi pertemuan tersebut, GSBI dan FPR pada hari Selasa, 6 Desember 2016, melakukan aksi di lokasi pertemuan tersebut. Pertemuan RECP di BSD tersebut adalah proses negosiasi putaran ke-16, dalam rangkaiannya untuk melanjutkan rencana proses liberalisasi perdagangan dan investasi.

10 Negara di ASEAN, dan 6 Negara mitra dagang ASEAN, seperti China, Australia, Jepang, India, Korsel dan Selandia Baru, hadir dalam pertemuan itu. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Perdagangan bertindak menjadi tuan rumah.

Penolakan RECP oleh elemen buruh, karena dianggap bahwa forum RECP yang mengagendakan liberalisasi akan membuat buruh semakin sengsara. RECP dinilai sebagai satu bentuk mega regional perjanjian perdagangan bebas di tingkat Asia Pasifik.

Rudi HB Daman, Ketua Umum GSBI mengatakan bahwa tuntutan dari kelompoknya untuk menghentikan negosiasi tersebut. “RECP didesain untuk memastikan kontrol ekonomi di suatu wilayah, seperti halnya yang dilakukan oleh WTO melalui kebijakan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi di berbagai sektor,” ujar Rudi dalam keterangan persnya.

Bagi GSBI, skema perjanjian regional semacam RCEP, akan membuat negara-negara seperti Indonesia berlomba-lomba menarik investasi dari negara maju. “Konsekuensinya, negeri ini akan semakin kehilangan kekayaan alamnya, karena masuknya perusahaan-perusahaan imperialisme untuk menguasai dan mengeksplorasi seluruh sumber daya alam Indonesia,” sambungnya.

Sementara dampak nyata yang akan dialami buruh jika perjanjian tersebut berjalan, adalah pembatasan kenaikan upah buruh. Upah buruh yang murah, dinilai GSBI akan menjadi daya tarik investasi untuk masuk ke Indonesia.

“Yang di butuhkan buruh dan rakyat adalah perdagangan yang adil bagi rakyat. Rakyat Indonesia saat ini membutuhkan perubahan mendasar dalam sistim pemerintahan, yaitu sebuah pemerintahan yang sungguh-sungguh melayani kepentingan rakyat, bukan melayani kepentingan imperialisme dengan selalu memberikan kemudahan bagi masuknya investasi ke Indonesia,” pungkasnya.(idr)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]