Tak Terbukti di Pengadilan, 26 Aktivis Dapat Melakukan Gugatan Balik

Jakarta — Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, pada hari Selasa 22 November 2016 memutuskan membebaskan Tigor & Obed (Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta), Hasyim (Mahasiswa), dan 23 buruh dari semua dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Seperti diketahui, mereka ditangkap saat melakukan aksi pada 30 Oktober 2015 dengan tuntutan pembatalan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Majelis Hakim dalam putusannya menguatkan pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan kegiatan aksi menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah dijamin oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dengan berbagai pertimbangan yang dicantumkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, menyimpulkan bahwa 23 Buruh, 1 Mahasiswa, dan 2 Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU.

Putusan tersebut semakin menguatkan anggapan bahwa tindakan aparat kepolisan yang melakukan penangkapan terhadap rekan 26 aktifis merupakan bentuk kriminalisasi.

Indikasi kriminalisasi terlihat dari pertimbangan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa aparat kepolisian seharusnya melakukan penegakan hukum bukan malah menggencarkan tindakan represif terhadap 26 rekan aktifis.

Menurut Direktur LBH Jakarta, Alghif Fari Aqsha, pihak-pihak yang merasa dirugikan, atas tindakan dari aparat yang tak terbukti di pengadilan, para korban dapat saja mengajukan keberatan atau gugatan secara perdata.

Hal tersebut sesuai pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan; Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

“LBH Jakarta pernah memiliki pengalaman saat mendampingi korban salah tangkap yang dilakukan Polda Metro Jaya. PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan dua orang pengamen, dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membayar ganti rugi Rp 72 juta kepada kedua korban salah tangkap itu,” ujarnya kepada Kabar Buruh.

Secara terpisah, Sekjend Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi, yang juga menjadi salah satu terdakwa, menyebutkan bahwa sejak awal pihaknya melihat kriminalisasi 26 aktivis ini dalam aksi 30 oktober 2015 bertujuan untuk memperlemah gerakan buruh yang sedang berjuang menolak PP Pengupahan.

“Aneh memang aksi unjuk rasa yg dilakukan secara damai, kemudian dibubarkan dengan anarkis oleh aparat keamanan dan kemudian ditangkap. Buruh yang dirugikan dengan diberlakukanya PP 78, malah kemudian diintimidasi malah dijadikan tersangka,” keluhnya.

Ketika ditanya perihal tindak lanjut dari para korban, M Rusdi mengatakan belum menentukan langkah selanjutnya. Ia dan para terdakwa mengaku masih akan mendiskusikannya dengan Tim Pembela Buruh. “Terutama terkait kekerasan yg dialami 26 tersangka, sedang dibahas oleh pimpinan elemen buruh dan tim advokasi. Karena kita tidak ingin terjadi kekerasan lagi yang dialami dalam aksi-aksi buruh atau masyarakat lainnya,” ungkap Rusdi.

Adapun berdasarkan PP 92/2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Menyebutkan bahwa batas waktu pengajuan gugatan atas kerugian korban adalah 3 bulan setelah berkekuatan hukum tetap. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]