Jika Hakim Vonis 26 Aktivis Bersalah, Buruh Akan Ajukan Banding

Jakarta — Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mendesak majelis hakim untuk memutus bebas 26 aktivis, terkait unjuk rasa menolak Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari ini (22/11/2016), akan membacakan vonis 23 buruh, 2 pengacara LBH Jakarta, dan 1 mahasiswa.

KPBI menilai vonis bebas terhadap 26 aktivis pengunjukrasa di depan Istana akan menjadi penanda penting arah demokrasi Indonesia. Jika divonis bersalah, KPBI menilai demokrasi Indonesia mundur 18 tahun ke masa Orde Baru, ketika masyarakat memprotes pemerintah dan diganjar hukuman pidana.

Sekretaris Jenderal KPBI Damar Panca Mulya mengatakan, secara hukum 26 aktivis tidak bisa dijerat dengan pasal 214 dan 216 KUHP. Pasal 214 mempidanakan mereka yang menentang aparat dalam menjalankan Undang-undang sementara 216 mereka yang berkerumun dan menolak dibubarkan.

“Pengadilan sebelumnya jelas membuktikan kepolisian melaksanakan Peraturan Kapolri, bukan Undang-undang. Tidak ada dasar dalam UU, dimana polisi bisa membubarkan apalagi sampai mempidanakan peserta demo 30 Oktober karena lewat pukul 18.00,” ujarnya pada Selasa, 22 November 2016.

Damar menambahkan, aksi 30 Oktober 2015 juga bukan kerumunan, melainkan 20 ribu massa buruh dan pendukungnya yang terorganisir. Untuk itu, KPBI menuntut majelis Hakim agar memutus perkara kriminalisasi ini atas dasar keadilan hukum. “Bukan atas dasar intervensi politik kekuasaan,” ungkap Damar.

Ia menegaskan, kebebasan memprotes pemerintah dilindungi sebagaimana disebut dalam UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

KPBI menegaskan akan mengajukan banding jika 7 anggotanya, yang merupakan bagian dari 26 aktivis, divonis bersalah. “Vonis bersalah akan menjadi dasar pemerintah untuk bertindak semakin represif dan melarang protes tanpa dasar hukum,” terang Damar.

KPBI juga menekankan kriminalisasi terhadap 26 aktivisi ini tidak mengurungkan langkah untuk mendesak pencabutan PP 78/2015. “PP 78/2015 memiskinkan rakyat dan menurunkan daya beli. Secara riil, upah buruh terus turun,” kata Damar.

Pada Selasa pekan lalu, Jaksa menuntut 26 aktivis dengan percobaan 2 bulan penjara dengan 1 bulan kurungan. Kepolisian membubarkan unjuk rasa di depan istana itu dengan alasan Peraturan Kapolri yang membatasi unjuk rasa hanya pukul 18.00 WIB. Padahal, UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tidak mencantumkan batasan waktu unjuk rasa. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]