26 Aktivis Tak Terbukti Melakukan Pelanggaran Dalam Aksi 30 Oktober 2015

Jakarta — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari ini, Selasa, 22 November 2016 memutus bebas 26 aktivis yang ditangkap kepolisian saat melakukan aksi pada tanggal 30 Oktober 2015, yang menuntut pembatalan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015.

Dari semua dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim menyatakan tidak terbukti. Hakim juga memutuskan untuk merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat 26 aktivis, yang terdiri dari 23 buruh, 2 pekerja bantuan hukum LBH Jakarta, dan 1 Mahasiswa.

Setelah itu, Tim Pengacara Buruh meminta agar catatan-catatan yang selama ini dalam persidangan dimuat dalam putusan dan menjadi pertimbangan hakim. Selain itu pengacara buruh juga sempat meminta hakim agar tidak melibatkan aparat kepolisian di dalam persidangan, sehingga tidak ada intimidasi ketika pembacaan keputusan.

Dalam putusannya, hakim berpendapat, dalam melakukan aksi kaum buruh telah memenuhi syarat sesuai UU. Aksi dilakukan dengan damai, tidak merusak dan dalam rangka mengupayakan sebuah keadilan dalam kebijakan.

LBH Jakarta yang anggotanya mendampingi aksi dan menjadi korban penangkapan, menyatakan bahwa justru aparat kepolisian yang melakukan kesalahan dengan melakukan pendekatan represif.

Aparat keamanan dibawah Komando Kombes Hendro Pranowo sebagai Kapolres Jakarta Pusat, membubarkan dengan cara tidak layak, merusak mobil/properti buruh, merampas dan menghilangkan barang-barang, bahkan melakukan kekerasan kepada Pengabdi Bantuan Hukum, mahasiswa dan buruh.

Dalam aksi tersebut, peserta aksi buruh sebenernya sudah mentaati himbauan Kapolres, dan mobil komando pun sudah bergerak mundur meninggalkan lokasi, namun bergerak lambat karena terhalang Peserta aksi yang kacau karena Gas air mata. Justru Aparat kepolisian yang kemudian membuat kekacauan dan melakukan tindakan berlebihan.

Aparat yang menggunakan Kaos tertulis Turn Back Crime memburu dan menangkap peserta aksi yang ada di dekat dan di dalam mobil komando. Kepolisian harusnya mengacu ke UU No. 9 Tahun 1998.

“Upaya-upaya buruh dalam menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi UU, Konstitusi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Cara-cara damai yang dipakai buruh merupakan bagian dari dinamika dan respon cepat dalam upaya perubahan terhadap sebuah peraturan yang dinilai tidak adil,” sebut LBH Jakarta dalam rilisnya.

Sementara itu, menanggapi kesimpulan dan putusan hakim, buruh yang melakukan aksi pada saat itu, menyatakan akan mengajukan gugatan perdata dan tuntutan pidana terhadap pihak-pihak yang telah mengkriminalisasi 26 aktivis.

“Terima kasih kepada majelis hakim, yang sudah memutuskan perkara ini dengan adil,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal. (mif)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]