KASBI Serukan Buruh Bergerak, Tuntut Upah Layak

Jakarta — Hari ini, 21 November 2016, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), menyerukan kepada anggotanya dam buruh Indonesia pada umumnya untuk bergerak mendatangi kantor-kantor pemerintahan provinsi. Seruan tersebut terkait denga penetapan upah minimum kabupaten/kota yang jatuh pada hari ini.

KASBI sendiri akan memobilisasi anggotanya untuk bergerak di 3 Wilayah. Antara lain di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sekitar 1.000 buruh anggota KASBI Jakarta dan ribuan buruh dari Gerakan Buruh Jakarta (GBJ), akan mendatangi kantor Disnaker Provinsi dan Balai Kota Jakarta.

Para buruh menuntut revisi UMP DKI Jakarta yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Ahok Rp 3.355.750 menjadi Rp 4,7 juta per bulan.

Sementara itu, di Jawa Barat, sekitar 8 ribu buruh anggota KASBI Jawa Barat (Bandung, Cimahi, Sumedang, Garut, Banjarnegara, Subang, Purwakarta, Karawang, Bogor, Bekasi) melakukan Aksi Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Jabar (Gedung Sate), bertepatan dengan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.

Mereka akan bergabung dengan puluhan ribu buruh lainnya di Jawa Barat, yang juga melakukan aksi serupa. Rapat pleno tersebut sebelumnya akan di lakukan di Markas Tentara Kodam III Siliwangi, namun seiring protes kaum buruh akhirnya Rapat tersebut di pindahkan ke Kantor Gubernur Jawa Barat.

Di Banten, sekitar 1000 buruh dari KASBI juga melakukan aksi unjuk rasa di Pemprov Banten (KP3B). Aksi ini juga di ikuti oleh ribuan buruh dari aliansi Komite Aksi Buruh Tangerang Bergerak dan Aliansi SB/SP se Banten. Sedianya hari ini akan dilakukan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Banten yang akan di lakukan di Hotel Mabruk Anyer.

Meskipun ada protes dari kalangan buruh terkait lokasi rapat yang dilakukan di hotel mewah dan bukan di kantor gubernur, namun hingga sekarang belum ada kabar pasti, apakah tempat rapat tersebut juga akan di pindahkan.

Sejak bulan Oktober 2016 Pengurus Pusat Konfederasi KASBI mengintruksikan anggota KASBI di seluruh Indonesia, agar terlibat dalam perjuangan upah 2017. Baik melalui rapat-rapat Dewan Pengupahan maupun aksi-aksi turun ke jalan.

Adapun tuntutan dadi KASBI dalam momentum penetapan upah minimum untuk tahun 2017 adalah:

1. Cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan.
2. Berlakukan kenaikan upah minimum 2017 minimal 31%.
3. Menolak penangguhan upah dan diskriminasi upah untuk sektor padat karya.
4. Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]