Besok, Sidang Putusan Kasus Kriminalisasi 26 Aktivis Buruh

Jakarta — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, besok (22/11/2016), pada pukul 10.00 WIB, akan menggelar sidang putusan terhadap 23 aktivis buruh, 2 pengacara publik dari LBH Jakarta, dan 1 mahasiswa. Mereka menjadi terdakwa pada kasus penangkapan dalam aksi buruh menolak PP Pengupahan, 30 Oktober 2015 silam.

Sedianya dari rekan-rekan dari para terdakwa akan turut hadir, memberikan solidaritas dan dukungan kepada para terdakwa. 26 orang tersebut didakwa melanggar pasal melawan aparat (214 dan 216 KUHP).

Persidangan tersebut telah berlangsung hampir satu tahun dan besok Majelis Hakim akan menjatuhkan vonis kepada para aktivis. Gading, salah satu pengacara yang mendampingi para terdakwa meminta dukunganya kepada publik, melalui statusnya di media sosial.

“Mohon doa rekan-rekan seluruh jaringan masyarakat sipil, agar Majelis Hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap rekan-rekan kita,” tulisnya.

Menurutnya, jika sampai Majelis Hakim menjatuhkan vonis bersalah, putusan tersebut akan menjadi preseden buruk bagi gerakan sipil yang terus menyuarakan aspirasinya di tengah kondisi kesejahteraan mulai tergerus oleh kebijakan pemerintah.

Sementara itu, dari kalangan buruh dari Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI), yang menjadi korban penangkapan menyatakan bahwa hakim harus memutus bebas 26 akitivis. Mereka menilai bahwa rekan-rekan mereka dipidana dengan tudingan melawan aparat dan tidak mau dibubarkan saat berkerumun.

KPBI juga mengeluarkan seruan yang ditujukan kepada publik. Ada 4 butir seruan KPBI yang disampaikan dalam rilisnya. Tersebut adalah:

1. Membela 26 aktivis adalah menentang PP 78/2015 tentang Pengupahan. Melawan tangan besi yang membungkam protes untuk mencabut PP 78. Maka, pembelaan terhadap 26 aktivis adalah perlawanan terhadap politik upah murah.

2. Lebih luas lagi, jika 26 aktivis diputus bersalah, kepolisian akan dengan bangga dan merasa benar bubarkan aksi di atas pukul 18.00 WIB. Keputusan kali ini akan menjadi acuan (juris prudency). Melawan kriminalisasi adalah perjuangan menjaga ruang demokrasi.

3. Membela 26 aktivis adalah membela hak untuk berunjukrasa. Hak untuk protes. Kenapa? Tanpa hak untuk protes sebagai pengawas, kekuasaan akan semakin zolim.

4. Proses hukum penuh dengan akrobatik logika. Peraturan kapolri mengalahkan undang-undang dalam dakwaan. Kecacatan-kecacatan terus dipertahankan pengadilan.

Dan KPBI juga menyerukan kepada buruh dan masyarakat lain untuk hadir di sidang 22 November 2016, di PN Jakarta Pusat. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]