Buruh Kecam Rencana Rapat Dewan Pengupahan Jawa Barat di Markas Kodam

Jawa Barat — Berbagai kalangan dari serikat buruh, mengecam rencana Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang akan diselenggarakan di Markas Kodam III/Siliwangi TNI AD, Jl. Aceh – Kota Bandung. Undangan rapat di Markas Kodam III ini disampaikan dalam surat undangan Nomor: Und.19/XI/Perlin yang ditandatangani Ketua Dewan Pengupahan Jawa Barat Ferry Sofwan Arif.

Rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat ini akan dilaksanakan pada hari Senin, 21 November 2016 dengan agenda membahas rekomendasi Upah Minimum yang masuk ke Dewan Pengupahan.

Salah satu kecaman disampikan oleh Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat, Baris Silitonga. Menurut Baris, pelaksanaan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat di Markas TNI merupakan suatu bentuk intervensi.

“Terlebih lagi, upah adalah hak dasar pekerja yang notabene adalah hak masyarakat sipil. Dengan demikian, rapat Dewan Pengupahan yang diselenggarakan di Markas TNI sangatlah berlebihan,” ujar Baris dalam keterangan persnya.

Jikat tempat rapat tidak dirubah, Baris akan mengadukan hal tersebut ke International Labor Office (ILO). “Kami akan mengadu ke ILO, karena ini merupakan intervensi terhadap kebebasan berunding dan berserikat. Apa urusannya sehingga rapat ini harus diselenggarakan di markas tentara,” sambunya.

Presiden KSPI yang juga merupakan pengurus pusat/Governing Body ILO, Said Iqbal, mendukung langkah buruh Jawa Barat yang memprotes tempat pelaksanaan rapat di markas tentara. Lebih lanjut Iqbal mengatakan, karena Dewan Pengupahan bersifat tripartit (terdiri dari wakil pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah), seharusnya perundingan dilakukan di tempat yang netral.

Hal senada juga disampikan oleh Sekjend Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) Damar Panca Mulya. KPBI menilai penempatan rapat penentuan Upah Minimum di markas tentara itu sebagai bentuk intimidasi terhadap buruh. “Tindakan tersebut jelas merupakan intimidasi terhadap perjuangan buruh yang sedang menuntut kenaikan upah 2017,” katanya.

Ia menambahkan pemerintah meminta perlindungan tentara untuk menghadapi protes rakyat sendri. Dan undangan rapat di markas tentara merupakan kemunduran demokrasi.

Sementara itu, Wakil Ketua KPBI Jumisih juga berpendapat bahwa tentara tidak seharusnya mencampuri urusan sipil. Ia menilai penempatan rapat di markas tentara sebagai kebangkitan Orde Baru. “Dulu kawan-kawan Marsinah berunding di Kodim Sidoarjo. Kodim bukan tempat yang netral. Pasti buruh terdesak,” ungkapnya.

Menyikapi undangan tersebut, KPBI menyerukan pada Dewan Pengupahan provinsi Jawa Barat untuk menolak hadir. KPBI yang menjadi bagian dari Aliansi Buruh Jawa Barat mendorong aliansi itu mendesak tempat yang lebih netral untuk perundingan. (idr)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]