Plt Gubernur Banten Masih Belum Tanda Tangani UMK Kab/Kota di Banten

Banten – Ribuan Buruh dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Banten Darurat Upah, kembali aksi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Rabu (16/11/6). Aksi yang mereka lakukan dari siang hingga malam hari, menuntut Plt Gubernur Banten untuk segera mengesahkan remomendasi para Bupati dan Wali Kota terkait Upah Minimum Kabupaten (UMK), di Wilayah Banten.

Berdasarkan Pasal 89 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhartikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Bupati/Walikota.

Menurut Armin, salah satu buruh yang mengikuti aksi mengatakan bahwa, massa buruh menuntut agar Plt Gubernur Banten untuk menolak penghitungan menggunakan Formulasi PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Serta segera menetapkan UMK berdasarkan rekomendasi dewan pengupan di kabupaten dan kota yang sudah diberikan kepada Gubernur.

“Tuntutan buruh tidak dipenuhi, massa buruh yang berada di Wilayah Provinsi Banten akan melumpuhkan perekonomian dengan melakukan mogok Daerah. Hal itu akan dilakukan buruh, apabila Plt Gubernur Banten tidak mensahkan UMK Kabupaten/Kota sesuai rekomendasi dari Bupati/Walikota di wilayah Banten,” ujarnya.

Massa aksi bertahan sampai sekitar pukul 21.30 WIB dan kemudian membubarkan diri. Massa buruh yang melakukan aksi diantaranya dari Serikat Pekerja Nasional, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Gabungan Serikat Buruh Indonesia dan berbagai serikat buruh lainnya.

Sementara itu, menurut Sunarno dari FSBN-KASBI, walau ditunggu oleh buruh hingga malam hari, namun Plt Gubernut Banten tidak mau menemui perwakilan dari buruh. “Pihak pemerintah daerah hanya mengutus Asda dan Kadisprov. Pemprov juga belum berani memberikan jaminan akan menandatangan rekomendasi upah dari Walikota dan Bupati,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Hal tersebut menurut Sunarno, berpotensi kenaikan UMK berdasarkan formulasi PP Pengupahan yang hanya sebesar 8,25%. Padahal rata-rata rekomendasi dari Bupati dan Walikota di wilayah Banten, prosesntase kenaikannya melebihi ketetapan dalam PP Pengupahan.

Ia juga menyebutkan bahwa kemungkinan penetapan UMK di wilayah Banten akan ditandatangani pada tanggal 21 November 2016, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan. “Kami akan terus kawal agar upah buruh di wilayah Banten, layak bagi kehidupan buruh. Kami akan galang kekuatan yang lebih besar lagi nantinya,” pungkasnya. (jum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]