Ribuan Buruh di Berbagai Daerah Gelar Aksi Kawal Penetapan UMK

Jakarta – Gelombang aksi buruh untuk mengawal penetapan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), terus terjadi di berbagai daerah. Dari pantauan tim Kabar Buruh, paling tidak aksi buruh tercatat digelar di Banten, Purwakarta, Bekasi, Bandung, Gresik, Deli Serdang dan berbagai daerah lainnya.

Di Banten, ribuan buruh mendatangi kantor Gubernur Banten. Para buruh yang terdiri dari Serikat Pekerja Nasional, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Gabungan Serikat Buruh Indonesia dan berbagai serikat buruh lainnya, telah memadati kantor Gubernur Banten sejak siang tadi. Sampai berita ini diturunkan, aksi massa di Banten juga masih berlansung.

Dalam berbagai pernyataannya, para buruh yang berasal dari berbagai wilayah di Banten, menuntut kenaikan UMK sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Paling tidak mereka menuntut kenaikan disetiap Kabupaten/Kota sebesar 31%. Selain itu juga, mereka menolak penggunaan formulasi pengupahan yang tertuang dalam PP 78/2015 tentang Pengupahan. Tak hanya itu, buruh juga menolak diskriminasi upah untuk sektor padat karya yang dapat diupah kurang dari UMK yang ditetapkan.

bandung1Di Bandung, aksi dengan tuntutan serupa juga digelar oleh KASBI. Ribuan buruh dengan atribut serba merah, tidak menginginkan penetapan upah dengan formulasi PP Pengupahan. Mereka berasalan bahwa PP Pengupahan justru menghambat kenaikan upah yang layak bagi buruh.

Sementara itu, di Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), KASBI, dan serikat buruh lainnya, melakukan unjuk rasa di kawasan Kota Bukit Indah. Dalam aksinya tersebut, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sempat mendatangi langsung para buruh di lokasi aksi.

Bupati Purwakarta, sedang berdialog dengan buruh di lokasi aksi.
Bupati Purwakarta, sedang berdialog dengan buruh di lokasi aksi.

Dedi Mulyadi berjanji di hadapan buruh akan mencari format yang tepat untuk aspirasi tuntutan buruh. Ia juga menyatakan akan berusaha untuk melobi para pengusaha, agar mau membangun kesepakatan untuk penetapan upah di Purwakarta.

Perwakilan dari pihak buruh, Ade Supyani mengatakan bahwa upah untuk sektor alas kaki (sepatu) harus dikeluarkan dari sektor padat karya. Hal ini dimaksudkan agar para buruh di sektor alas kaki, dapat menerima upah lebih besar dan layak. Upah sektor alas kaki saat ini di Purwakarta hanya Rp 2,3 juta per bulan, sementara UMK Purwakarta di angka Rp 2,9 juta per bulan.

Demikian juga di Bekasi, ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI), juga menggelar aksi untuk mengawal penetapan upah minimum.

Aksi buruh di Gresik, Jawa Timur.
Aksi buruh di Gresik, Jawa Timur.

Aksi serupa juga digelar oleh FSPMI di Gresik dan Deli Serdang pada hari ini. Ribuan buruh turun ke jalan, menyuarakan penolakan mereka terhadap PP Pengupahan, serta menyampaikan tuntutan mereka agar UMK di daerahnya masing-masing, dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup layak para buruh.

Sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan, batas akhir untuk Kabupaten dan Kotamadya untuk menetapakan UMK adalah pada tanggal 21 November 2016. Dan upah yang telah ditetapkan akan mulai diberlakukan pada bulan Januari 2017. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]