Tenaga Kesehatan Harus Berserikat, Tak Cukup Sekadar di Organisasi Profesi

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” – QS. Ar-Ra’d (13:11)

Rumah sakit adalah tempat bagi mereka yang mengharapkan kesembuhan atas penyakit yang diderita. Mengacu pada UU No. 44 tahun 2009 definisi rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Begitu pula penyelenggaraan rumah sakit termasuk perijinan, persyaratan, klasifikasi dan lain sebagainya, diatur dalam undang-undang tersebut (dan turunannya). Salah satu yang terpenting adalah tersedianya sumber daya manusia, yakni tenaga kesehatan (nakes). Mereka merupakan ujung tombak yang memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan.

Nakes bernaung dalam wadah organisasi profesi masing-masing. Organisasi tersebut yang mengatur kode etik serta legalitas nakes sesuai bidangnya. Semisal ahli teknologi laboratorium medik, dokter, apoteker, radiografer, perawat, perekam medis, dan lain-lain.

Dalam dunia kerja, hubungan industrial antara pemberi kerja, dalam hal ini rumah sakit dengan penerima kerja (nakes), mengenai hak dan kewajiban masing-masing, haruslah mengikuti UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bukan diatur dan ditentukan oleh organisasi profesi dan perundangannya.

Mengapa harus merujuk pada UU tersebut? Karena tenaga kesehatan adalah bagian dari pekerja yang menjual tenaga dan keterampilan yang dimiliki kepada rumah sakit, untuk mendapatkan upah. Sayangnya, para tenaga kesehatan ini masih menganggap diri sebagai “tenaga profesional”, (profesi kesehatan) yang berorganisasi dalam wadah profesi. Mereka merasa memiliki status yang lebih tinggi dari pekerja/buruh pabrik/sektoral lainnya.

Karena merasa sudah aman, bahkan mungkin seakan-akan tidak peduli akan hubungan kerjanya, mereka menjadi enggan untuk bersinggungan dengan keberadaan serikat pekerja/buruh. Kesadaran nakes akan pentingnya keberadaan dan fungsi serikat pekerja masih sangat minim. Walaupun di tempat kerjanya (rumah sakit) sudah berdiri serikat pekerja.

Salah satu contoh seperti yang terjadi di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur. Di RS tersebut berdiri sebuah serikat pekerja dengan nama Serikat Buruh Independent RS Premier (SBI RSP). Dari sekitar 750 tenaga medis yang bekerja, hanya sekitar 300 orang yang bergabung. Sebagian besar adalah perawat. Kesadaran anggota akan kegiatan berserikat pun masih sangat minim. Terbukti melalui setiap agenda yang diadakan, partisipasi anggota tidak lebih dari 10%.

Dampaknya adalah organisasi tersebut menjadi mandul, minim teori dan minim aksi. Kesadaran keanggotaan yang pasif sama saja seperti organisasi yang hampa. Jika diperhatikan, keikutsertaan anggota hanya didasari oleh ikut-ikutan tanpa sadar akan artinya. Cenderung apatis dan menutup diri. Maka tidak heran dalam beberapa kasus perselisihan hubungan industrial (rumah sakit), banyak dari pekerja mudah disingkirkan (dipaksa, diintimidasi untuk mengundurkan diri) tanpa perlawanan berarti.

Status tenaga medis Rumah Sakit Premier sebagian besar bukanlah pekerja tetap. Mereka adalah tenaga medis yang dipekerjakan dengan sistem kontrak dan outsourcing (pekerja/buruh yang yang dipekerjakan oleh perusahaan jasa penyedia tenaga kerja). Padahal para nakes ini memiliki tanggung jawab yang besar terkait kesembuhan seorang pasien.

Namun mengapa para pekerja rumah sakit ini berstatus sebagai pekerja outsourcing? Padahal menurut UU No 13 Tahun 2003 pasal 65 ayat (2) menyebutkan bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya bisa dilaksanakan apabila:

a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Kenyataannya, masih banyak rumah sakit yang menyerahkan pekerjaan kepada perusahaan lain untuk melakukan pekerjaan inti. Seperti di bagian rekam medis dan farmasi. Beberapa rumah sakit sendiri memang sudah ada yang menerapkan status pekerja tetap untuk para tenaga medisnya. Namun itu masih sangat kecil.

Derita bagi pekerja kontrak di rumah sakit nyatanya semakin bertambah. Kabarnya dalam waktu dekat, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tersebut akan menghapuskan hak normatif, seperti cuti tahunan.

Perjanjian kerja tertulis selama ini pun tidak pernah diberikan kepada pekerja/buruh bersangkutan. Tentu hal ini adalah bentuk pelanggaran terhadap amanat UU Ketenagakerjaan pasal 54 ayat (3). Bahwa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

Mereka dirampas haknya. Maka sudah semakin nyata bahwa terjadi penindasan di lingkungan perusahaan asing (rumah sakit swasta), terhadap pekerjanya (tenaga medis).

Sebagai tempat pelayanan jasa kesehatan, maka usaha-usaha terbaik yang diberikan pihak rumah sakit menjadi poin penting bagi kesembuhan pasien. Setiap tindakan dan bermacam pelayanan kesehatan yang diberikan harus memenuhi standar akreditasi, karena berhubungan langsung dengan kesehatan (juga nyawa) pasien.

Kewajiban pekerja untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya harus sesuai dengan standar operasi prosedur dan etika kerja profesinya. Maka, setiap pekerjanya dituntut untuk memiliki rasa tangung jawab yang besar. Setiap pekerja diharapkan memiliki jiwa pelayanan yang tinggi dengan sepenuh hati.

Namun apakah setiap pekerja menyadari bahwa kewajiban dan tanggung jawab yang begitu besar, sebanding dengan hak yang diterima? Apakah penghargaan kepada pekerja selama bekerja dan setelah pensiun, sesuai dengan pelayanan dan kontribusi yang sudah diberikan?

Maka tidak semestinya para pekerja di rumah sakit berhenti belajar berorganisasi. Memperkuat persatuan antar nakes, untuk menyikapi sebuah kebijakan kiranya menjadi bagian dari cita-cita mulia para tenaga kesehatan. Kebijakan terebut antara lain seperti STR (Surat Tanda Registrasi), SIK (Surat Ijin Kerja), dan tentunya kebijakan pengupahan sektoral rumah sakit yang selalu berkutat dibatas paling rendah upah minimum sektoral propinsi/kota.

Sebagai serikat pekerja yang progressif, tugas kita adalah bukan untuk menurunkan kaum revolusioner (profesional) ke tingkat amatir, namun membangkitkan yang amatir ke tingkat kaum revolusioner. Para nakes sebaiknya tidak merasa puas diri sebagai pekerja profesional dalam wadah profesi, namun semakin menajamkan dan membekali dirinya dalam persaingan dunia usaha dalam sistem kapitalisme yang menindas.

Seperti yang sudah disampaikan di awal tulisan, langkah pertama yang harus dibangun adalah, bahwa para tenaga kesehatan harus sadar bahwa mereka menjadi ujung tombak pelayanan jasa kesehatan.

Tulisan ini dibuat sebagai materi pembelajaran ke dalam dan ke luar. Tidak ada maksud lain selain bicara kenyataan.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Kristian Bagus yuwono

Kristian Bagus yuwono

Medical Laboratory Technologist di RS Premier Jatinegara. Pernah belajar di Poltekkes Kemenkes, Jakarta III. Aktif sebagai anggota di Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia.