Hanif Dhakiri Terima Audiensi KSPN, Bahas PP Pengupahan

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Hanif Dhakiri pada hari Selasa (15/11/2016) lalu, menerima delegasi dari DPN Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (K-SPN). Dalam audiensi di kantor Kemenaker tersebut, dibahas berbagai isu nasional menyangkut ketenagakerjaan.

Seperti dimuat dalam situs resmi Kemnaker, naker.go.id, dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari KSPN menyampaikan pelbagai isu perburuhan terkini. Dimana salah satu yang menjadi topik diskusi adalah polemik tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menurut Hanif Dhakiri, aturan pengupahan yang tertuang dalam PP Pengupahan merupakan pilihan yang adil bagi semua pihak. Karena dalam PP Pengupahan, dapat memberikan kepastian upah bagi dunia usaha, dan juga memberikan kepastian kenaikan upah bagi para pekerja. Selain itu, PP Pengupahan juga dianggap mampu membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.

“PP Pengupahan merupakan kebijakan terbaik yang diambil oleh pemerintah, untuk kepentingan semua pihak. Baik pekerja maupun dunia usaha,” ujar Hanif.

Namun sayangnya, tak dijelaskan dalam situs resmi Kemnaker, perihal tanggapan dari KSPN dalam audiensi tersebut, yang membahas tentang PP Pengupahan.

Seperti diketahui, bahwa PP Pengupahan yang telah diterbitkan sejak tahun lalu, telah menuai banyak protes dari kalangan serikat pekerja. Bahkan pada November tahun lalu, berbagai serikat buruh melakukan aksi mogok nasional, sebagai respon atas diterbitkannya PP Pengupahan. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]