26 Aktivis Buruh Dituntut Pidana 1 Bulan Penjara

Jakarta — Sebanyak 23 Akrivis Buruh, 2 Pengacara Publik dari LBH Jakarta dan 1 orang mahasiswa, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum hukuman 1 bulan penjara dan 2 bulan masa percobaan. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, siang tadi (8/11/2016).

Maksud dari tuntutan tersebut adalah, para terdakwa akan diberi masa percobaan selama 2 bulan. Jika dalam 2 bulan para terdakwa kembali melakukan tindak pidana, maka dapat dikenakan hukuman 1 bulan penjara.

Seperti diketahui, pada aksi tanggal 30 Oktober 2015, mereka ditangkap oleh kepolisian karena dianggap melawan aparat saat aksinya dibubarkan. Para aktivis dikenakan pasal 216 ayat (1) dan/atau 218 KUHP juncto Pasal 15 UU Kemerdekaan Menyatakan Pendapat, dan Pasal 7 ayat (1) butir a Perkap 7/2012, yang pada pokoknya dinyatakan melawan petugas, saat aksi menolak Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Menanggapi hal tersebut, pihak kuasa hukum dari para terdakwa menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak tepat. Pasalnya, dalam berbagai sidang dan pernyataan saksi-saksi, para terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana. “Jika berdasarkan fakta-fakta di persidangan, jelas bahwa para terdakwa tidak terbukti melakukan pidana dan dapat dimungkinkan jaksa menuntut bebas,” ujar Gading, salah satu penasehat hukum para terdakwa.

Sementara itu, menurut salah seorang aktivis buruh yang menjadi terdakwa, Azmir dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), mengatakan bahwa pihaknya tetap merasa tak melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan oleh JPU dalam persidangan.

Azmir menilai bahwa apa yang dituduhkan terhadap dirinya dan aktivis lainnya, adalah bentuk dari kriminalisasi perburuhan. “Kita merasa gak bersalah, mereka (JPU) tetap menjalankan praktek kriminalisasi, dengan memaksakan Peraturan Kapolri sebagai landasan hukum tuntutan,” ujar Azmir.

Menurutnya, aksi tanggal 30 Oktober 2015 itu merupakan aksi yang sah dan dilindungi oleh undang-undang, khususnya undang-undang tentang menyampaikan pendapat dimuka umum dan undang2 HAM. Ia justru menilai bahwa tuntutan terhadapnya, menggambarkan upaya dari pemerintah untuk meredam gerakan buruh dengan melakukan kriminalisasi.

“Persidangan ini merupakan proses kemunduran bagi demokrasi di Indonesia,” tegasnya.

Untuk agenda sidang minggu depan, diagendakan pembacaan Pledoi (pembelaan) dari penasehat hukum dan para terdakwa. Baik para aktivis yang menjadi terdakwa dan penasehat hukum menyatakan siap untuk menyampaikan pledoinya di hadapan sidang. (gum)

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Redaksi Buruh

Redaksi Buruh

Kabar Buruh adalah media yang mengangkat berbagai berita dan artikel tentang perburuhan. Menerima tulisan berupa opini, berita, dan foto dari semua serikat buruh ataupun individu. Tulisan dapat kirim melalui email: [email protected]