Petani dan Buruh, Korban Carut Marut Tata Kelola Perkebunan Sawit

Sejarah industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah sejarah tentang konflik. Mulai dari konflik lahan, lingkungan hidup, konflik terkait kemitraan, sampai dengan konflik disektor perburuhan.

Konflik lahan terjadi dikarenakan perampasan tanah-tanah petani untuk dijadikan perkebunan sawit oleh perusahaan nasional maupun perusahaan swasta-asing. Demikian halnya konflik lingkungan hidup, perusahaan perkebunan sawit kerap kali secara ilegal membabat hutan, membakar hutan dan mencemari sungai.

Semua mengakibatkan masyarakat adat, maupun masyarakat sekitar hutan menerima dampak buruknya. Belum lagi hilangnya keanekaragaman hayati, dengan berubahnya bentang alam akibat ekspansi perkebunan sawit. Hubungan kemitraan antara petani dan perusahaan juga tidak kalah buruknya, dimana hubungan yang tidak adil seperti tanpa adanya kontrak perjanjian, pembangunan kebun yang tidak baik, sampai hutang yang dibebankan kepada petani.

Kondisi ini kemudian menjadi lebih buruk lagi ketika hubungan industrial yang terjadi dalam industri perkebunan, tidak jauh berbeda dengan kondisi di era kolonial.

Untuk mengatasi konflik yang tidak berkesudahan bahkan makin meningkat setiap tahunya, maka menjadi penting untuk pemerintah melakukan evaluasi terhadap seluruh perijinan (peninjauan perijinan), yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit.

Karena perlu kita ketahui bersama, bahwa Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pemerintah kepada pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP), banyak yang masuk kewilayah hutan. Tak hanya itu, banyak perusahaan yang juga mengambil lahan masyarakat, padahal masyarakat memiliki alas hak (sertifikat), bahkan juga masuk kewilayah pemukiman penduduk.

Banyak perusahaan yang tidak membangun kebun masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Sebagai contoh yang terjadi di kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, perusahan perkebunan PT Wiramas Permai, atau biasa disingkat PT. WMP, salah satu anak perusahaan dari Kencana Agri Limited (Kencana Agri Group). Dapat dipastikan telah merampas lahan masyarakat bersertifikat seluas 996 hektare, dengan beban pajak tanah tetap bayar petani setiap tahunnya.

Perusahaan ini juga telah merambah kawasan konservasi Suaka Margasatwa Pati-Pati, sebagaimana disampiakan oleh Kepala Bidang Pengawasan Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai, pada pertemuan tanggal 19 Maret 2015 dikantor Bupati Banggai. Pertemuan yang juga dihadiri oleh Pihak PT Wiramas Permai, tegas dinyatakan bahwa benar pihak PT Wiramas Permai, telah malakukan penyerobotan dikawasan Konservasi (Cagar Alam Pati-pati).

Disektor perburuhan, PT WMP memperlakukan buruh dengan tidak layak, dan jauh dari prinsip-prinsip yang dimanatkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seperti mempekerjaakan buruh perempuan yang sedang hamil tanpa jaminan apapun, dengan upah jauh dibawah upah minimum provinsi (UMP).

Ditambah lagi perusahaan yang juga melakukan praktek pemberangusan serikat, dengan memecat secara sepihak buruh yang mendirikan serikat. Sampai dengan 1 Februari 2016, PT WMP telah memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap 448 orang buruh kebun, tanpa diberi pesangon.

Demikian halnya yang terjadi di Sime Darby (PT. MAS, Sanggau, Kalimantan Barat). Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki perusahaan, memasukan tanah adat dan fasilitas umum lainnya seperti instansi pemerintah dan tempat ibadah ke dalam peta HGU. Selain itu tanah kebun plasma yang merupakan milik para petani plasma, masuk juga ke dalam peta HGU seluas 2.547 Ha.

Kesalahan ini sebenarnya telah masuk ranah hukum, tetapi tidak ada tindakan hukum yang dilakukan oleh Instansi yang berwenang. Selain masalah HGU, ditemukan juga bahwa dokumen Amdal PT. MAS yang terlihat sedikit janggal, karena penerbitan Amdal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan Perkebunan, diluar kebiasaan dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Amdal.

Situasi tata kelola perkebunan sawit yang carut marut ini juga diakibatkan penegakan hukum yang lemah, dan tidak berpihak kepada rakyat yang menjadi korban dari ekpansi perkebunan kelapa sawit. Hal ini juga diperburuk dengan tidak adanya sanksi tegas dari pemerintah kepada perusahan yang mengabaikan tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab lingkungan dalam pengelolaan perkebunan.

Mengacu pada fakta diatas maka menjadi penting bagi pemerintah untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh, sehingga moratorium perkebunan sawit dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Moratorium tersebut pada akhirnya akan mampu memperbaiki kondisi tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Sehingga agenda reforma agraria dapat dilakukan, sehingga persoalan konflik dengan petani atau masyarakat adat dapat diminimalisir, sehingga tak ada lagi pelanggaran ketenagakerjaan dalam perusahaan perkebunan sawit.

Apakah anda menyukai artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Budi Siluet

Budi Siluet

Aktif di Partai Rakyat Pekerja Luwuk Banggai. Juga aktif dalam berbagai advokasi lingkungan, perburuhan, agraria.